Dua Nenek, Segunung Janji: Potret Kemiskinan Jombang yang Membuat DPRD dan Bupati Pantas Malu

JOMBANG – Di sebuah sudut kabupaten yang hobi pasang baliho bertuliskan “Jombang Sejahtera”, ada dua nenek renta: Sulasmi (62), warga Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, dan Paimah (70), warga Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang. Hidup mereka bukan dari negara, tapi dari belas kasihan tetangga.

Tidak ada penghasilan tetap, tidak ada jaminan sosial yang layak, tidak pernah mencicipi program pengentasan kemiskinan yang konon sukses menurut spanduk dinas. Ironis sekali, di negeri dengan APBD ratusan miliar, yang bertindak jadi “pemerintah” justru para tetangga yang kadang menyisihkan nasi dan lauk dari dapurnya.

Pertanyaan pedasnya: kalau negara absen, kalau bupati sibuk senyum di baliho, kalau DPRD sibuk rapat paripurna sambil ngopi, untuk apa mereka semua duduk di kursi empuk dengan anggaran segunung?

#Gedung Mewah, Perut Kosong

Mari kita bandingkan: kehidupan anggota DPRD Jombang yang serba mewah… wah! Semua fasilitas tersedia. Dalam gedung, ada AC dingin yang bisa bikin es batu, kursi empuk yang lebih nyaman dari kasur rakyat, mikrofon mahal untuk pidato manis, sampai ruangan rapat yang aromanya lebih harum daripada dapur dua nenek miskin tadi.

Mobil mereka mengkilap, sepatu kinclong, parfum harus selalu nempel biar citra terjaga. Intinya: hidup mereka jauh dari kata susah.

Di balik panggung mewah itu, tiap bulan ada sidang paripurna dengan kosakata manis: “meningkatkan kesejahteraan”, “mengurangi kemiskinan ekstrem”, “Jombang berdaya saing”. Semua terdengar heroik… sampai kita ingat, ada Sulasmi dan Paimah yang cuma bisa mengandalkan semangkuk nasi sisa tetangga.

Jadi, kesejahteraan yang sering digembar-gemborkan DPRD itu bentuknya apa? Rakyat cuma kenyang dengan kata-kata, sementara pejabat justru makin gemuk oleh anggaran perjalanan dinas.

#Kemana Bupati dan Pemkab?

Sudah hampir sebulan media lokal ribut soal kemiskinan ekstrem dua nenek renta ini. Tapi Bupati dan Pemkab Jombang? Masih adem ayem, seolah urusan perut kosong bisa diparkir dulu di parkiran kantor pemkab. Kabarnya mereka sibuk mutasi jabatan dan menghadiri acara seremonial—alias lebih suka main kursi-kursian sama panggung-panggung daripada mikirin warga yang tiap hari mikir besok makan apa.

Bupati Jombang sih rajin banget nongol di baliho. Senyum lebar yang ditimpali senyum Wakil Bupati ditemani tagline “Jombang Maju, Jombang Sejahtera.” Tapi potret Sulasmi dan Paimah justru jadi spoiler ending dari semua pencitraan itu: kenyataan pahit bahwa ada rakyat tua yang hidupnya cuma numpang kenyang dari dapur tetangga. Jadi, apa gunanya visi-misi mewah kalau rakyatmu masih berperang dengan lapar?

Yang pernah muncul ke publik malah Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jombang, Hari Purnomo. Itu pun setelah ditempelin wartawan, Sabtu (6/9/2025). Katanya, pihaknya akan menindaklanjuti informasi warga Desa Kepatihan yang belum ter-cover bansos. Dari hasil evaluasi, Sulasmi ternyata masuk kategori desil 4 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekstrem Nasional (DTSEN). “Informasi ini baru kami ketahui,” ujarnya.

Kalimat terakhir ini bikin kepala geleng-geleng sambil nyeruput kopi: “baru kami ketahui.” Lah, kerjaan sampeyan selama ini apa? Kalau butuh info soal rakyat miskin saja harus nunggu wartawan nulis, berarti lebih efisien kalau Pemkab buka lowongan admin medsos aja. Biar gampang update kemiskinan terbaru tinggal scroll timeline. Nggak usah jauh-jauh bikin rapat evaluasi segala, toh data paling valid ternyata ada di grup WhatsApp warga.

 #DPRD: Dewan Pura-pura Rakyat

Kalau mau jujur, DPRD Jombang lagi sibuk banget… tapi bukan sama rakyat miskin. Mereka asyik mempertahankan Perbup Nomor 66 Tahun 2024, soal kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi. Bukan urusan perut nenek-nenek yang kelaparan.

Entahlah… mungkin juga sedang saling lirik sama Bupati: dicabut atau dipertahankan perbup itu, mana yang lebih aman buat kenyamanan pribadi. Yang penting kursi empuk, hidup nyaman dengan tunjangan tetap masuk rekening.

Kalau nggak itu, mereka lagi seru-serunya bahas reses. Lumayan, dapat sangu, bisa selfie dengan warga, lalu upload ke Instagram biar publik percaya kalau mereka “mendengar aspirasi rakyat.” Aspirasi yang dicatat? Macam-macam: jalan rusak, proposal karang taruna, lampu jalan mati. Semuanya terdengar heroik, tapi hasilnya sama kayak poster motivasi di dinding: cantik dilihat, tapi nggak bikin kenyang.

Aspirasi paling mendasar—perut kosong nenek renta—jarang sekali masuk prioritas. Padahal DPRD mestinya mata dan telinga rakyat. Tapi nyatanya? Mereka lebih nyaman jadi telinga partai dan mata proyek, duduk manis di kursi empuk, rapat seharian, sambil menikmati tunjangan mobil dan fasilitas mewah.

Kalau begitu, lebih tepat DPRD disebut Dewan Pura-pura Rakyat—sibuk difoto, sibuk bikin laporan, tapi lupa ada warga yang setiap hari berperang dengan lapar. Dua nenek ini bahkan bisa kasih tutorial: “Ini loh, data saya masih kosong, jangan lupa di-update kalau mau dapat bantuan.” Sementara anggota dewan? Bisa-bisa baru ngeh setelah viral di media. Ironis, tapi lucu kalau nggak bikin keki.

Kemiskinan sebagai Angka, Bukan Realita

Bagi pejabat, kemiskinan hanyalah angka di laporan Bappeda atau bahan pidato di rapat koordinasi. “Tingkat kemiskinan Jombang berhasil turun sekian persen,” katanya bangga. Padahal kenyataannya, ada nenek-nenek yang harus menunggu belas kasih tetangga untuk sekadar bisa makan hari ini.

Menurunkan angka kemiskinan di kertas jauh lebih mudah ketimbang menurunkan lapar di perut rakyat. Statistik boleh cantik, tapi kehidupan rakyat tetap berantakan.

#Anggaran Sosial: Lenyap Entah ke Mana

APBD Jombang tiap tahun menganggarkan miliaran rupiah untuk sektor sosial. Ada bansos, ada BLT, ada program pemberdayaan. Tapi kok bisa ada warga lansia yang tidak terjangkau? Apakah mereka tidak terdata? Atau datanya sengaja diutak-atik supaya program lebih banyak dinikmati kelompok tertentu?

Jangan-jangan, bansos lebih rajin mampir ke rumah kader partai ketimbang rumah nenek-nenek miskin ini. Kalau memang begitu, ya jelas lebih pantas disebut “bantuan politik” ketimbang “bantuan sosial”.

#Pejabat Hidup dari Rakyat, Rakyat Hidup dari Tetangga

Ironi terbesar di Jombang: dua nenek ini hidup dari kebaikan tetangga. Sementara pejabat Jombang hidup dari uang rakyat. Bedanya jelas: pejabat mengambil lewat APBD, lengkap dengan honor, tunjangan, dan fasilitas dinas. Sedangkan nenek cuma minta sisa nasi atau lauk dari tetangga yang juga miskin.

Kalau pemerintah absen, rakyat belajar untuk saling mengurus. Sayangnya, rakyat tidak bisa ikut menikmati APBD. Yang bisa hanya menonton: pejabat makan enak di rapat kerja, rakyat makan sisa.

#Politik Makan Gratis, Rakyat Lapar

Setiap musim pemilu, politisi biasanya rajin berbagi sembako. Ada beras, ada minyak goreng, ada mie instan. Tujuannya bukan sekadar amal, melainkan modal suara. Tapi begitu mereka duduk di kursi empuk, semua rakyat dibiarkan lapar lagi.

Nenek-nenek miskin ini mungkin hanya akan diperhatikan kalau ada kepentingan politik. Kalau tidak? Ya sudah, mereka kembali ke rutinitas: menunggu tetangga mengetuk pintu sambil membawa sebungkus nasi.

#Jangan Salahkan Rakyat Kalau Apatis

Ketika kisah semacam ini terkuak, pejabat biasanya rajin berkata: “Rakyat jangan apatis.” Tapi bagaimana rakyat bisa percaya kalau pemerintah daerah lebih sering hadir di baliho ketimbang di dapur rumah warga miskin?

Apatisme rakyat bukan muncul dari ruang hampa. Ia lahir dari kekecewaan yang menumpuk, dari janji-janji palsu, dan dari kenyataan bahwa negara sering kali absen di saat paling dibutuhkan.

Kisah dua nenek di Jombang adalah cermin paling jujur bagi kepala daerah dan DPRD. Mereka bisa memilih untuk melihat cermin ini dan merasa malu, atau memecahkan cermin lalu pura-pura tidak ada masalah.

Tapi ingatlah: lapar itu tidak bisa ditutupi spanduk. Kemiskinan tidak bisa dihapus dengan kata-kata manis di rapat paripurna. Dan jika para pejabat Jombang masih menganggap rakyat miskin hanya sekadar angka, jangan kaget kalau suatu hari rakyat lebih percaya pada tetangga ketimbang pemerintah.***

Penulis: Ulung Hananto | Editor: Supriyadi