LAMONGAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bikin suasana warung kopi di Lamongan riuh rendah. Bukan karena OTT baru, tapi karena kabar pemanggilan direksi PT Surya Unggul Nusa Cons, perusahaan yang diduga terlibat dalam pembangunan gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017–2019.
Pemeriksaan dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Malang, dengan yang hadir atas nama KSW, Direktur PT Surya Unggul Nusa Cons. Budi Prasetyo, juru bicara KPK, mengonfirmasi hal itu dengan gaya khas pejabat, singkat, padat, tapi tetap bikin penasaran.
“Iya, sedang diperiksa sebagai saksi,” ujarnya saat dikonfirmasi Antara, Selasa (14/10/2025).
Warga Lamongan pun menanggapi berita ini dengan dua reaksi standar. Yang satu menghela napas sambil bilang, “Wes tak kira,” dan yang satu lagi nyeletuk dengan nada pasrah, “Lha terus gedunge saiki sopo sing mbenerke?”
Belakangan terungkap, KSW adalah Kukuh Santiko Wijaya. Tapi di Lamongan, warga malah punya plesetan sendiri: Kasus Ra Uwis-Uwis. Soalnya, nama Kukuh ini ternyata bukan kali pertama muncul di radar KPK. Ia pernah terseret dalam proyek pembangunan di Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar — yang waktu itu melibatkan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar.
Atau, kata warga yang sedang ngopi di pojok warung, “Wah, iki tokoh lintas kabupaten, nek main sinetron judule Korupsi Tak Bertepi.”
#Dari Gedung Pemerintahan ke Gedung KPK
Kasus ini sebenarnya bukan kabar baru. KPK sudah membuka penyidikan sejak September 2023. Tapi seperti nasi goreng di warung kopi, kasusnya baru diaduk-aduk lagi belakangan ini.
Waktu itu, KPK mengumumkan ada dugaan korupsi dalam proyek pembangunan gedung Pemkab Lamongan dengan nilai kerugian sekitar Rp151 miliar. Iya, miliar, bukan harga borongan renovasi dapur.
Pada Juli 2025, KPK akhirnya mengumumkan bahwa tersangka dalam kasus ini berjumlah empat orang. Tapi, seperti sinetron bersambung, identitas mereka belum dibuka ke publik.
Alasannya, masih proses penyidikan dan perhitungan kerugian negara bersama BPKP dan Institut Teknologi Bandung (ITB).
WhatsApp Channel · TitikTerang
Dapatkan kilasan berita, analisis pedas, dan cerita ekologis ala TitikTerang langsung di WhatsApp-mu. TitikTerang hadir di WhatsApp
Warung kopi kembali ramai. Ada yang nyeletuk, “Iki ngitungnya bareng ITB loh, bukan pak RT. Jadi yakin serius iki.”
#Proyeknya Besar, Lubangnya Lebih Besar
Pembangunan gedung pemerintahan biasanya dimaksudkan biar pelayanan publik makin cepat dan efisien. Tapi kalau proyeknya bocor di tengah jalan, yang cepat malah cuma uangnya menguap.
Kata KPK, proyek tahun 2017–2019 itu diduga diwarnai praktik mark up, penyimpangan anggaran, dan pelanggaran prosedur pengadaan. Total nilai proyeknya ratusan miliar, tapi hasilnya? Ya, sepadan dengan komentar warga: “Gedungnya megah, tapi kalau masuk kok rasane ora megah-megah amat.”
Satu pengunjung warung kopi di Jalan Lamongrejo bahkan nyeletuk, “Kayak kopi sachet, wangi di awal, pahit di akhir.”
#Sambil Nunggu Hasil KPK, Ngopi Dulu Saja
Sampai sekarang, KPK masih menghitung kerugian negara yang “real” bersama BPKP dan ITB. Jadi, masyarakat disarankan bersabar—karena hitung-hitungan miliaran itu tidak bisa pakai kalkulator warung.
Sambil menunggu hasilnya, warga Lamongan memilih kembali ke aktivitas utama mereka: ngopi dan menebak-nebak siapa sebenarnya dalang proyek gedung “mahal rasa misteri” itu.
“Pokoknya nek wis ketok sopo wae, tak traktir kopi sedino,” ujar salah satu pelanggan tetap warung kopi di sekitar Alun-Alun Lamongan. Yang lain cepat menimpali, “Sing penting kopine ora di-mark up.***
