GELAR Pahlawan Nasional untuk Soeharto bukan sekadar langkah politik, tapi juga semacam “tamparan halus” bagi korban kejahatan HAM. “Belum waktunya,” tegas Jaringan Islam Antidiskriminasi (JIAD) Jawa Timur. Menurut mereka, negara justru sedang melupakan sejarahnya sendiri.
Alih-alih menutup luka lama, pemberian gelar ini malah seperti membuka kembali borok masa lalu. Dalam pandangan JIAD, keputusan itu prematur sekaligus tragis, karena tak ada upaya rekonsiliasi, pengakuan, atau reparasi terhadap korban, tapi negara sudah buru-buru memberikan mahkota kehormatan kepada pelaku sejarah yang masih penuh noda.
#Gelar Pahlawan Soeharto Terlalu Prematur
Di negeri yang suka memberi maaf tanpa minta maaf, anugerah gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto seperti kisah lama yang diputar ulang dengan kualitas sinetron rerun, murahan, tapi tetap ramai ditonton.
Bagi Jaringan Islam Antidiskriminasi (JIAD) Jawa Timur, keputusan pemerintah memberi gelar itu bukan cuma salah waktu, tapi juga salah tafsir terhadap sejarah.
“Kami sangat menyayangkan penganugerahan ini,” kata Aan Anshori, Koordinator JIAD, dalam pernyataannya. “Ini terlalu prematur, dan jelas melukai hati para korban serta penyintas kejahatan HAM selama masa Soeharto berkuasa.”
#Pahlawan yang Belum Menuntaskan Dosa
JIAD tidak menampik bahwa hampir semua presiden Indonesia pada akhirnya bisa saja diberi gelar pahlawan. Tapi, kata Aan, itu tergantung seberapa besar noda sejarah yang masih menempel. “Soekarno saja butuh waktu 45 tahun,” ujarnya.
Artinya, penghargaan semacam ini tak bisa terburu-buru. Apalagi jika noda-nodanya belum dibersihkan, atau setidaknya diakui. Dalam kasus Soeharto, JIAD menilai tak pernah ada upaya serius dari keluarga maupun negara untuk mengakui, mereparasi, atau merekonsiliasi kesalahan selama 32 tahun pemerintahannya.
“Yang paling menyakitkan,” kata Aan, “selama 25 tahun terakhir tidak ada upaya sungguh-sungguh dari siapa pun untuk mengobati luka korban. Tapi kini tiba-tiba kita diminta ikut menabur bunga di pusara sejarah yang belum dikubur.”
#Soeharto, dari Noda Jadi Komoditas
Lebih jauh, JIAD menyebut penganugerahan ini bukan hanya soal sejarah, tapi juga politik pencitraan. Dalam pandangan mereka, Soeharto kini justru dijadikan komoditas politik oleh pihak-pihak yang “kebelet” menggunakan kekuasaan untuk menyucikan noda hitam masa lalu.
“JIAD merasa kasihan pada Soeharto,” kata Aan. “Ia dijadikan alat politik untuk menghapus sejarah secara serampangan. Padahal, kalau mau jujur, sejarah bukan bisa dihapus, hanya bisa dihadapi.”
Analogi kasarnya, pemerintah seperti sedang menempelkan stiker “Pahlawan” di atas papan nama “Pelaku”. Tidak menghapus, cuma menutupi. Tapi tetap kelihatan dari pinggir.
WhatsApp Channel · TitikTerang
TitikTerang hadir di WhatsApp
Dapatkan kilasan berita, analisis pedas, dan cerita ekologis ala TitikTerang langsung di WhatsApp-mu.
Gabung WhatsApp Channel#Pahlawan yang Melukai Korban
Dalam logika JIAD, memberi gelar pahlawan pada Soeharto sama saja seperti memberi penghargaan pada trauma. Mereka menilai, langkah ini adalah “pil pahit bagi Indonesia”, terutama bagi para korban pelanggaran HAM 1965, aktivis 1998, korban penggusuran, penyiksaan, dan semua yang hidup di bawah bayang-bayang Orde Baru.
“Gelar ini harus ditinjau ulang,” tegas Aan. “Karena melukai para korban yang menderita selama 32 tahun pemerintahannya.”
JIAD juga mengingatkan publik bahwa heroisme tak bisa diukur dari lamanya berkuasa atau banyaknya bangunan berdiri, tapi dari keberanian menghadapi kesalahan sendiri. Dan sejauh ini, Soeharto dan lingkarannya belum pernah melakukannya.
#Rakyat Diajak Tak Diam
JIAD pun menyerukan agar masyarakat tidak diam. “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk berani menyuarakan keprihatinan, menolak gelar ini,” kata Aan. “Soeharto belum saatnya jadi pahlawan.”
Mereka juga menyebut akan berkonsolidasi dengan jaringan masyarakat sipil untuk mengambil langkah hukum terkait penganugerahan tersebut. Artinya, perlawanan tidak hanya berhenti di ruang opini, tapi juga bisa berlanjut di jalur resmi.
Dalam konteks politik hari ini, langkah JIAD bisa dianggap nekat. Tapi, seperti kata Aan, “Kalau sejarah tidak dibela, nanti yang tersisa cuma propaganda.”
#Lupa Itu Kebiasaan, Bukan Kecelakaan
Sikap JIAD ini sebenarnya juga menyentil kebiasaan lama bangsa Indonesia: terlalu mudah memaafkan tanpa menuntaskan luka. Negara ini hobi menulis bab baru tanpa menutup bab lama. Akibatnya, sejarah jadi seperti lembaran buku tulis bocah SD—penuh coretan, tapi tetap dibaca tanpa pernah dihapus.
JIAD mengingatkan, pahlawan bukanlah gelar administratif yang bisa lahir dari tanda tangan presiden. Pahlawan adalah narasi moral yang tumbuh dari pengakuan sejarah.
Dan selama negara belum berani mengakui luka-luka masa lalu, menobatkan Soeharto sebagai pahlawan hanyalah cara paling sopan untuk melupakan kebenaran.
