DALAM SEMANGAT Sumpah Pemuda ke-98, para aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) se-Mojokerto Raya bikin gebrakan. Mereka menolak keras wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto. Alasannya bukan sekadar “karena gak suka”, tapi karena, menurut mereka, ini bentuk pengkhianatan terhadap semangat Sumpah Pemuda, Marhaenisme, UUD 1945, dan Revolusi 1945.
“Kalau Sumpah Pemuda itu menyatukan, Orde Baru justru memecah-belah,” ujar salah satu aktivis GMNI sambil membentangkan spanduk bertuliskan ‘Indonesia Bukan Milik Kroni’.
Dalam pernyataan sikap yang mereka rilis, GMNI menuding rezim Soeharto sebagai pelaku politik divide et impera, pembatasan kebebasan bersuara, dan biang kerok praktik KKN yang masih menghantui negeri ini. “Sumpah Pemuda 1928 mengajarkan persatuan, tapi Orde Baru justru menebar ketakutan,” tegas mereka.
#Pancasila: Dipakai, Tapi Disakiti
GMNI Mojokerto Raya juga menyoroti bagaimana Orde Baru memanfaatkan Pancasila sebagai alat politik. “Pancasila bukan alat gebuk,” tulis mereka dalam pernyataan resminya.
Menurut mereka, Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai tunggal ideologi, tapi dalam praktiknya justru melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia malah berubah jadi keadilan bagi keluarga Cendana,” kata seorang mahasiswa dengan nada sinis.
Mereka menyebut berbagai pelanggaran HAM seperti 1965-66, Petrus, Talangsari, hingga Mei 1998 sebagai bukti bahwa semangat “kemanusiaan yang adil dan beradab” kala itu dikubur hidup-hidup. “Kalau Pancasila dijadikan tameng untuk menindas rakyat, itu bukan kepahlawanan, tapi ironi nasional,” ujar salah satu aktivis hukum GMNI.
#Dari Konstitusi ke Kekuasaan: Jauh Panggang dari Api
Dalam pembukaan UUD 1945, negara punya tugas mulia: melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan rakyat. Tapi, menurut GMNI, Orde Baru gagal di ketiganya.
“Yang dilindungi bukan rakyat, tapi kekuasaan,” kata salah satu koordinator aksi.
Pendidikan dibatasi, kebebasan berpikir dicekik, sementara pembangunan ekonomi yang katanya “sukses” malah bikin kesenjangan sosial makin lebar.
WhatsApp Channel · TitikTerang
TitikTerang hadir di WhatsApp
Dapatkan kilasan berita, analisis pedas, dan cerita ekologis ala TitikTerang langsung di WhatsApp-mu.
Gabung WhatsApp Channel“Bukan soal angka pertumbuhan, tapi siapa yang tumbuh,” sindir mereka. “Yang jelas bukan kaum Marhaen.”
Bagi GMNI, memberi gelar pahlawan kepada Soeharto justru bertentangan dengan amanat konstitusi. “Kalau UUD 1945 bisa bicara, mungkin ia sudah protes keras,” ujar mereka setengah berkelakar.
#Mengkhianati Revolusi, Mengubur Sejarah
Dalam bagian penutupnya, GMNI Mojokerto Raya menyebut bahwa memberi gelar pahlawan kepada Soeharto sama saja dengan “mengkhianati Revolusi 1945”.
“Revolusi itu melawan penjajahan, bukan menggantinya dengan ketakutan,” tulis mereka.
Bagi mereka, rezim Orde Baru membangun bentuk baru dari kolonialisme—bukan dari bangsa asing, tapi dari dalam negeri sendiri. “Yang menjajah rakyat bukan Belanda, tapi birokrasi yang korup dan aparat yang represif,” ujar salah satu mahasiswa sambil mengepalkan tangan.
GMNI pun menyerukan tiga tuntutan:
- Pemerintah dan DPR RI harus menolak wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.
- Masyarakat diajak belajar sejarah secara kritis dan menjaga semangat Sumpah Pemuda serta Pancasila sejati.
- Negara diminta menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu—bukan malah memberi penghargaan kepada pelaku kekuasaan yang mencederainya.
“Merdeka bukan cuma kata, tapi tanggung jawab. Kalau gelar pahlawan bisa diberikan pada penguasa yang menindas, maka makna kepahlawanan itu sendiri mati,” tutup mereka.
Dan seperti biasa, aksi ditutup dengan teriakan yang khas: “Merdeka! GMNI Jaya! Marhaen Menang!”***
