Ironi Ketabang Kali Surabaya: Trotoar Rusak di Ring Satu Pemkot

Di tengah pusat pemerintahan Surabaya, kondisi pedestrian Ketabang Kali memunculkan pertanyaan tentang kualitas pemeliharaan fasilitas publik kota.

Kerusakan trotoar di sepanjang Jalan Ketabang Kali, Surabaya, menyisakan ironi di kawasan yang berada tidak jauh dari pusat pemerintahan kota. Ubin penutup saluran air yang pecah, permukaan pedestrian yang ambles, serta lubang terbuka di sejumlah titik kini menjadi pemandangan sehari-hari di salah satu koridor pejalan kaki paling strategis di pusat kota.

Padahal kawasan ini selama bertahun-tahun dikenal sebagai ruang pedestrian yang nyaman. Pepohonan besar yang menaungi jalur tepi sungai menjadikan Ketabang Kali salah satu lokasi favorit warga untuk berjalan kaki, berolahraga ringan, atau sekadar menikmati suasana kota dari tepian Kali Surabaya.

Namun pantauan di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda. Sejumlah penutup saluran mengalami kerusakan serius. Beberapa di antaranya pecah dan terlepas dari dudukannya sehingga menyisakan rongga yang berpotensi membahayakan pejalan kaki.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pemeliharaan infrastruktur publik di kawasan inti Kota Surabaya. Lokasi yang hanya berjarak beberapa menit berjalan kaki dari Balai Kota justru memperlihatkan kerusakan yang belum tertangani secara menyeluruh.

“Setiap hari saya lewat sini dan kondisinya semakin hari rasanya semakin parah. Banyak tegel yang sudah lepas dan berlubang besar,” kata Aris Setiawan, 34 tahun, karyawan swasta yang bekerja di kawasan sekitar Ketabang Kali pada Rabu, 17 Juni 2026.

Menurut Aris, kerusakan trotoar tidak hanya mengganggu kenyamanan berjalan kaki. Pada sore hingga malam hari, ketika pencahayaan mulai berkurang, risiko kecelakaan juga meningkat.

“Kalau jalan di sini sore hari atau saat penerangan mulai temaram, kita harus ekstra waspada kalau tidak mau terperosok atau engkel kaki terkilir,” ujarnya.

Aris menilai kondisi tersebut sulit dipahami mengingat lokasinya berada di pusat kota. Ia mengatakan perhatian pemerintah seolah lebih banyak tertuju pada koridor-koridor utama yang selama ini menjadi wajah kota.

“Sangat ironis sebenarnya. Jarak dari sini ke Balai Kota dekat sekali. Masa fasilitas publik yang berada di pusat pemerintahan kota dibiarkan rusak begini tanpa perbaikan cepat?” kata dia.

#Pemeliharaan yang Belum Merata

Jalan Ketabang Kali merupakan salah satu ruas yang memiliki aktivitas pejalan kaki cukup tinggi. Jalur ini digunakan pegawai perkantoran, pengguna transportasi umum, wisatawan domestik, hingga warga yang memanfaatkan ruang terbuka di tepian sungai.

Tingginya mobilitas tersebut membuat kualitas pedestrian menjadi faktor penting. Kerusakan pada elemen dasar trotoar dapat berdampak langsung terhadap keselamatan pengguna setiap hari.

Di sejumlah titik terlihat pecahan beton berserakan di atas jalur pejalan kaki. Beberapa penutup saluran juga tampak ambles sehingga menciptakan permukaan yang tidak rata.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas publik tidak cukup berhenti pada tahap konstruksi. Pemeliharaan berkala menjadi bagian penting untuk menjaga fungsi dan keamanan infrastruktur.

Aris berharap Pemerintah Kota Surabaya melakukan evaluasi terhadap kualitas material yang digunakan. Menurut dia, perbaikan tambal sulam tidak akan menyelesaikan persoalan jika akar masalahnya berada pada ketahanan konstruksi.

“Harapan saya Pemkot jangan cuma fokus mempercantik Jalan Tunjungan atau Raya Darmo saja. Ketabang Kali juga berada di pusat kota dan perlu perhatian yang sama,” ujarnya.

Selain kualitas material, pengawasan terhadap penggunaan trotoar juga menjadi sorotan. Beberapa warga menduga beban berlebih atau aktivitas yang tidak sesuai fungsi pedestrian turut mempercepat kerusakan pada penutup saluran.

Hingga kini, belum terlihat adanya langkah perbaikan menyeluruh di sepanjang koridor tersebut. Sebagian kerusakan masih tampak terbuka dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.

#Aksesibilitas Lansia dan Difabel Terabaikan

Kerusakan trotoar tidak hanya berdampak pada pengguna umum. Kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas menjadi pihak yang paling merasakan konsekuensinya.

Dewi Rahmawati, 41 tahun, mengaku kesulitan ketika mendampingi ibunya yang sudah lanjut usia berjalan-jalan di kawasan Ketabang Kali. Jalur yang seharusnya nyaman justru menjadi tantangan karena banyak bagian trotoar yang tidak rata.

“Niatnya mengajak ibu jalan-jalan sore mencari udara segar di pinggir kali, tetapi malah jalannya harus penuh perjuangan karena trotoarnya hancur dan ambles di mana-mana,” kata Dewi.

Menurut dia, kondisi tersebut meningkatkan risiko jatuh bagi lansia yang memiliki keterbatasan keseimbangan. Permukaan yang retak dan bergelombang membuat langkah kaki menjadi tidak stabil.

Dewi juga menyoal kondisi guiding block atau ubin pemandu bagi penyandang disabilitas netra. Di sejumlah lokasi, jalur pemandu tampak terputus akibat kerusakan trotoar dan hilangnya sebagian material.

“Saya perhatikan ubin pemandu untuk teman-teman difabel juga banyak yang terputus karena jalurnya bolong-bolong akibat tegel pecah,” ujarnya.

Masalah ini menjadi penting karena aksesibilitas merupakan salah satu indikator kualitas ruang publik. Fasilitas yang rusak bukan hanya mengurangi kenyamanan, tetapi juga membatasi hak kelompok tertentu untuk menggunakan ruang kota secara mandiri dan aman.

Dewi berharap pemerintah memperkuat sistem inspeksi rutin terhadap fasilitas pedestrian. Menurut dia, kerusakan seharusnya dapat terdeteksi lebih awal sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Kerusakan trotoar di Jalan Ketabang Kali memperlihatkan adanya kesenjangan antara pembangunan fisik dan pemeliharaan jangka panjang. Di tengah berbagai upaya memperkuat citra Surabaya sebagai kota ramah pejalan kaki, kondisi koridor ini menunjukkan bahwa pekerjaan rumah masih tersisa.

Bagi warga, persoalan tersebut bukan semata soal estetika kota. Yang dipertaruhkan adalah keselamatan, aksesibilitas, dan hak dasar masyarakat untuk menikmati ruang publik yang layak di jantung Kota Surabaya.***

*) Shella Mardiana Putri, Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2023 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya, berkontribusi penulisan artikel ini.