Jombang Bagi-Bagi Banpol 4,5 Miliar: PKB Dapat Porsi Jumbo, Lainnya Kebagian Nasi Kotak

JOMBANG – Kalau rakyat Jombang sedang sibuk mikir harga beras naik dan bensin makin seret, delapan partai politik di Kabupaten Jombang justru baru saja dapat angin segar — bukan dari perubahan iklim, tapi dari APBD. Pemerintah Kabupaten Jombang resmi mencairkan Bantuan Keuangan Partai Politik (Banpol) tahun 2025 dengan total mencapai Rp4,5 miliar lebih.

Tentu saja, angka itu bukan receh. Itu cukup buat bikin ribuan paket makan bergizi gratis yang belum jelas nasibnya di Jombang. Tapi kali ini, uangnya bukan untuk anak sekolah, melainkan untuk partai-partai yang sudah duduk manis di kursi DPRD.

#PKB, Raja Suara Sekaligus Raja Banpol

Menurut Kepala Bakesbangpol Jombang, Budi Winarno, pencairan dana dilakukan sejak Juli 2025. “PKB memperoleh alokasi terbesar karena meraih 180.608 suara sah, sehingga mendapatkan Banpol hingga Rp1,08 miliar lebih,” ujarnya.

Dengan hitungan Rp6.000 per suara, PKB memang pantas disebut “raja” di antara delapan partai penerima. Kalau dihitung-hitung, satu suara PKB di Jombang setara dengan dua porsi sego pecel plus tempe goreng. Lumayan.

Di belakangnya, ada PDIP dengan Rp899,9 juta, disusul Gerindra Rp807,1 juta, dan PPP Rp466,5 juta. Sedangkan Golkar menerima Rp431,4 juta, Demokrat Rp357,6 juta, PKS Rp282,9 juta, dan NasDem Rp189,7 juta.

Terus terangnya, semua partai kebagian kue, tapi ukuran potongannya tergantung suara rakyat yang mereka kumpulkan.

#60 Persen untuk Pendidikan Politik, tapi Politiknya yang Mana?

Budi juga menegaskan bahwa dana Banpol ini nggak bisa sembarangan dipakai. Aturannya jelas: 60 persen wajib untuk pendidikan politik masyarakat, dan 40 persen untuk keperluan sekretariat.

Dalam teori, “pendidikan politik” itu berarti bikin rakyat melek demokrasi, paham hak dan kewajiban, dan tahu kenapa harus ikut pemilu.

Dalam praktik? Ya… semoga bukan sekadar kegiatan di aula hotel dengan snack pastel dan air mineral berlabel partai.

Uniknya, kegiatan yang dilakukan sebelum pencairan dana pun boleh dimasukkan ke laporan pertanggungjawaban. Artinya, kalau ada acara yang sudah terlanjur digelar, tinggal diketik ulang di LPJ, dan beres. Sungguh efisien, sungguh politis.

#Banpol dan Ritual Tahunan Demokrasi Lokal

Setiap tahun, dana Banpol ini seperti ritual, cair, habis, lapor, lalu lupa. Tapi yang jarang dibicarakan adalah hasil nyatanya. Apakah masyarakat makin paham politik? Apakah anggota partai makin jujur dan transparan? Atau jangan-jangan, pendidikan politik itu hanya sekadar pelatihan internal supaya kader tahu cara isi LPJ yang rapi?

Yang jelas, di Jombang, delapan partai sudah tersenyum lega. Uang rakyat kembali ke partai, dengan label “untuk rakyat”.

Ah, indahnya demokrasi kita — selalu punya cara elegan untuk membuat rakyat merasa ikut berkontribusi, meski hanya lewat pajak yang tak pernah tahu ujungnya.

Tapi kata Budi begini, “Banpol ini diharapkan mampu memperkuat kelembagaan partai sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan politik di masyarakat,”

#PKB Paling Tajir, NasDem Paling Kepelintir

Berikut daftar penerima Banpol 2025, biar jelas siapa yang paling banyak “disayang” rakyat (dan APBD):

• PKB: Rp1.083.648.000 (180.608 suara)
• PDI Perjuangan: Rp899.964.000 (149.994 suara)
• Gerindra: Rp807.120.000 (134.520 suara)
• PPP: Rp466.500.000 (77.750 suara)
• Golkar: Rp431.430.000 (71.905 suara)
• Demokrat: Rp357.606.000 (59.601 suara)
• PKS: Rp282.960.000 (47.160 suara)
• NasDem: Rp189.732.000 (31.622 suara)

Kalau ini kompetisi Top 8 Party Rich List, PKB keluar sebagai juara bertahan, dapat jatah lebih dari Rp1 miliar.

Di posisi paling bawah, NasDem dengan Rp189 jutaan—cukup buat modal sewa tenda, banner, dan mungkin dua kali workshop pendidikan politik dengan snack pastel isi bihun.
Yah, namanya juga perbedaan nasib: yang satu beli proyektor, yang lain cukup power point-nya pinjam.

Mungkin bisa saja, politik itu memang bukan hanya soal suara rakyat, tapi juga soal harga per suara. Dan tahun ini, nilainya Rp6.000 di Jombang.***