Krisis Sungai Indonesia: Dari Nadi Kehidupan Menjadi Laboratorium Racun

Krisis sungai di Indonesia bukan sekadar pencemaran air, melainkan krisis cara pandang pembangunan yang mengorbankan ekologi, kesehatan publik, dan masa depan manusia sendiri.

Selama puluhan tahun, pembangunan di Indonesia bergerak selalu mengorbankan sungai. Hampir dipastikan, sungai diperlakukan seperti halaman belakang rumah, tempat membuang sesuatu yang tak ingin dilihat, apalagi dirawat.

Sungai juga kerap direduksi menjadi saluran pembuangan raksasa bagi limbah industri dan rumah tangga. Padahal, secara ekologis, sungai adalah urat nadi yang menghubungkan hulu dan hilir, alam dan manusia, hari ini dan masa depan.

Apa yang dirusak di hulu, sesungguhnya sedang disiapkan untuk dikonsumsi di hilir. Sungai tidak pernah menyimpan rahasia. Sungai hanya mengalirkan ulang apa yang kita berikan kepadanya.

Maka ketika kualitas air sungai di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung jatuh jauh di bawah baku mutu, itu bukan sekadar angka dalam laporan teknis. Itu adalah cermin dari cara kita memperlakukan kehidupan.

Riset Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) menunjukkan ancaman yang tak kasatmata namun nyata, yaitu mikroplastik. Plastik yang kita buang tidak hilang, melainkan hancur menjadi partikel-partikel halus yang tak mampu disaring mata kita maupun sistem pengolahan air konvensional sekalipun.

Partikel itu kemudian mengalir, dimakan ikan, masuk ke rantai pangan, lalu berakhir di tubuh manusia.

Ancaman lain datang dari limbah cair industri yang membawa logam berat seperti merkuri dan timbal. Dalam Jurnal Teknik Lingkungan disebutkan secara tegas: “Akumulasi logam berat di sedimen sungai tidak hanya merusak air, tetapi juga masuk ke jaringan tubuh biota air, yang jika dikonsumsi manusia secara terus-menerus akan bersifat karsinogenik (pemicu kanker).” (Afifudin, A. F. M., Wulandari, A., & Irawanto, R. 2024).

Di banyak wilayah, sungai bukan sekadar bentang alam, melainkan sumber air sehari-hari. Air sungai digunakan untuk mandi, mencuci pakaian, bahkan mencuci peralatan makanan kita.

Ketika sungai tercemar, maka tubuh manusialah yang menjadi ruang penampungan terakhir dari segala racun itu.

Sejumlah riset kesehatan masyarakat menunjukkan keterkaitan erat antara sanitasi buruk, air sungai yang tercemar bakteri E. coli, dan tingginya angka stunting. Anak-anak yang terus-menerus terpapar air tak layak konsumsi mengalami diare kronis, membuat nutrisi gagal diserap secara optimal. Di titik ini, pencemaran sungai bukan lagi isu lingkungan, melainkan tragedi kesehatan publik.

Media arus utama seperti Tempo pernah memberitakan keluhan warga terkait pencemaran di Sungai Cileungsi (Bogor), termasuk keluhan soal air sungai yang berbusa dan berbau akibat limbah.

Laporan tersebut menggambarkan konteks kesehatan warga yang dirugikan oleh kualitas air sungai buruk di permukiman bantaran sungai. (Tempo, 28 Juli 2022)

Debit air mengecil, sementara konsentrasi limbah meningkat tajam. Sungai berubah menjadi laboratorium racun terbuka, dan warga sekitar menjadi subjek uji cobanya.

#Hak Asasi Sungai, Jalan Sunyi Menyelamatkan Kehidupan

Sungai yang sehat semestinya penuh dengan kehidupan. Tampaknya yang muncul justru fenomena ikan intersex: ikan jantan yang memiliki sel telur. Limbah deterjen dan sisa obat-obatan – termasuk pil KB yang terbuang melalui urin- mengandung Endocrine Disrupting Chemicals (EDC), senyawa pengacau hormon yang merusak sistem reproduksi biota air. (Ecoton, 2023).

Dampaknya tidak berhenti di situ. Ikan-ikan endemik seperti Baung dan Belida mulai menghilang dari habitat aslinya. Ketika ekosistem air runtuh, sungai kehilangan fungsi alaminya sebagai pemurni air (self-purification). Ia tak lagi mampu menyembuhkan dirinya sendiri.

Di tengah krisis ini, muncul gagasan yang kerap dianggap “terlalu idealis”: Hak Asasi Sungai. Gagasan ini menantang logika hukum konvensional yang selama ini hanya mengakui manusia sebagai subjek hukum. Jika sungai terus diposisikan sebagai objek atau properti, maka perlindungan akan selalu datang terlambat, setelah kerusakan terjadi.

Dengan pengakuan sungai sebagai subjek hukum, sungai memiliki hak untuk mengalir, bebas dari polusi, menjalankan fungsi ekosistemnya, serta memiliki perwakilan di pengadilan—aktivis atau masyarakat yang bertindak sebagai wali sungai. Kerusakan tidak lagi menunggu manusia dirugikan secara materi, tetapi bisa dicegah sejak awal.

Global Alliance for the Rights of Nature merumuskan gagasan ini secara lugas: “Kita tidak akan pernah bisa melindungi alam selama hukum kita menganggap alam sebagai properti. Alam harus diakui sebagai entitas hidup yang memiliki hak untuk ada dan beregenerasi.”

Krisis sungai sejatinya bukan soal kurangnya teknologi atau petugas kebersihan. Masalah utama adalah krisis cara pandang. Selama manusia menempatkan diri sebagai majikan alam, kerusakan akan terus berulang. Sungai hanya akan menjadi selokan mati yang membawa penyakit, bukan kehidupan.

Di titik inilah peran mahasiswa dan masyarakat sipil menjadi krusial. Dorongan kepada pemerintah tidak cukup berhenti pada regulasi administratif. Sudah waktunya memikirkan pengakuan hak konstitusional bagi alam. Sebab, ketika sungai kehilangan haknya untuk hidup, manusia perlahan kehilangan haknya untuk sehat.***

*) Ardina Mubarrochah, Mahasiswa Ilmu Kelautan, Angkatan 2023, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Saat ini sedang menjalani program studi independen di Ecological Observation and Wetlands Conservation (ECOTON). Artikel  ini merupakan opini pribadi penulis sebagai bagian dari pemenuhan program studi independen melalui editing redaksi.