SURABAYA – Pada Kamis (9/10/2025) adalah hari di mana Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur kedatangan tamu tak diundang, tapi juga tak bisa diusir. Bukan, ini bukan rombongan artis K-Pop yang mendadak ingin studi banding soal polusi udara, melainkan ratusan warga pesisir Surabaya dari Forum Masyarakat Maritim Madani (FM3) yang kompak menyerbu kantor DLH di kawasan Menanggal. Mereka datang dengan satu misi yang jelas dan penuh drama, “Tolak Reklamasi!”
Aksi ini adalah puncak kekesalan yang sudah dipendam hampir dua tahun, sebuah rentang waktu yang lebih lama dari durasi LDR (Hubungan Jarak Jauh) anak muda zaman sekarang. Perkara utamanya adalah proyek reklamasi raksasa bernama Surabaya Waterfront Land (SWL) milik PT Granting Jaya. Nama proyeknya memang terdengar sangat keren, seolah-olah bakal menyulap pesisir timur Surabaya jadi Monte Carlo-nya Jawa Timur. Tapi bagi para nelayan Kenjeran, nama itu cuma kedok manis untuk menyebut “Proyek Penghilang Rezeki dan Peradaban.”
#Ketika Laut Bukan Sekadar Kolam Renang Raksasa
Bagi sebagian orang, laut mungkin hanyalah background keren buat selfie atau tempat pelesiran di akhir pekan. Namun, bagi para warga pesisir—nelayan, petambak, pedagang hasil laut—laut adalah kantor, warung, bank, sekaligus rumah. Pokoknya, paket komplet multitasking ala emak-emak yang ngurus anak sambil online shop.
Rotija, perwakilan dari Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia, menyuarakan jeritan hati dengan analogi yang menusuk, tapi juga realistis.
“Dengan membayangkan saja kami sudah tau akibat reklamasi,” ujarnya dengan nada yang terbata-bata. “Ketika laut jadi daratan, nelayan kehilangan pekerjaan dan para perempuan kehilangan penghasilan dari berdagang hasil laut.”
Simpelnya begini, Mau mancing di daratan? Mau budidaya bandeng di trotoar? Atau, mau jualan ikan segar padahal sudah berubah jadi view apartemen mewah? Logika ini, sayangnya, sering kali hilang ditelan buih-buih janji manis investasi dan pembangunan.
#”Surabaya Tenggelam” Bukan Judul Film Bencana, tapi Ramalan Bencana
Kekhawatiran warga ini bukan sekadar drama sinetron perebutan harta warisan. Mereka punya juru bicara yang membawa “data dan fakta” yang lebih mengerikan dari skor utang negara.
Heroe Budiyanto, penggerak masyarakat nelayan, hadir dengan flashback horor dari Bali.
WhatsApp Channel · TitikTerang
Dapatkan kilasan berita, analisis pedas, dan cerita ekologis ala TitikTerang langsung di WhatsApp-mu. TitikTerang hadir di WhatsApp
“Lihat Bali. Reklamasi Teluk Benoa seluas 80 hektar saja sudah menimbulkan bencana. Di Surabaya, luasnya lebih dari seribu hektar dan menutup beberapa sungai. Ini bisa membunuh ekosistem dan berdampak pada 3,5 juta jiwa. Kota Surabaya pasti tenggelam,” tegas Heroe.
Bayangkan deh, reklamasi cuma 80 hektar di Bali sudah bikin pusing tujuh keliling. Lah ini, mau bikin daratan baru seluas seribu hektar, plus bonus menutup jalur air. Ini bukan lagi proyek pembangunan, tapi lebih mirip uji coba kiamat lokal. Heroe benar, proyek SWL ini bukan sekadar membangun infrastruktur, tapi ancaman serius terhadap kelangsungan hidup manusia dan alam.
Para nelayan tahu betul, mereka memang bukan pemilik perusahaan yang bisa menyewa lawyer mahal atau punya akses ke meja bundar, tapi mereka punya suara, pengalaman, dan, yang paling penting, punya nasib yang terancam. Ketika meja kerja mereka (yaitu laut) akan diubah jadi pondasi mal atau vila instagramable, tentu saja mereka ngamuk.
Jadi, kedatangan ke DLH Jatim adalah semacam pesan WhatsApp yang dikirim secara fisik dan massal.
“Tolong, Bapak/Ibu sekalian, ini bukan sekadar ikan dan perahu, ini soal kami bisa makan atau tidak. Kalau Surabaya tenggelam gara-gara proyek ambisius ini, nanti kalian rapatnya sambil berenang!”
Kita tunggu saja, apakah DLH Jatim akan merespons jeritan para pejuang pesisir ini dengan solusi yang manusiawi, atau malah menyiapkan baskom untuk menampung air laut yang sebentar lagi pindah ke daratan. Mari kita nikmati drama ini sambil ngopi, mumpung laut belum jadi tembok.***
