Mahasiswa UI Kirim Surat ke Setneg: Sebut Keanggotaan di BoP Khianati Konstitusi

Aliansi Mahasiswa Universitas Indonesia mendesak pemerintah keluar dari Board of Peace, menilai forum tersebut bertentangan dengan konstitusi dan berpotensi menyeret Indonesia dalam konflik geopolitik.

Aliansi Mahasiswa Universitas Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto menarik Indonesia dari forum internasional Board of Peace (BoP). Desakan itu disampaikan melalui surat resmi yang dikirim ke Kantor Kementerian Sekretariat Negara pada 4 Maret 2026.

Perwakilan Aliansi Mahasiswa UI, Fathimah Azzahra mengatakan, keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip konstitusi dan politik luar negeri bebas aktif.

“Keanggotaan Indonesia di BoP menempatkan negara ini di sisi penjajah dan bertentangan dengan konstitusi,” kata Fathimah dalam keterangan tertulis yang diterima pada Kamis, 5 Maret 2026.

Menurut dia, forum yang diprakarsai Amerika Serikat itu berpotensi menyeret Indonesia ke dalam dinamika konflik geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah. Mahasiswa menilai posisi Indonesia seharusnya tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina tanpa terlibat dalam struktur keamanan internasional yang dinilai bias kepentingan negara tertentu.

Aliansi menilai keikutsertaan Indonesia dalam BoP bertentangan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

“Jika Indonesia berada dalam forum yang didominasi negara yang mendukung agresi terhadap Palestina, maka secara moral posisi Indonesia menjadi kontradiktif,” ujar Fathimah.

Mahasiswa juga memberikan ultimatum kepada pemerintah agar merespons tuntutan tersebut dalam waktu 3×24 jam. Jika tidak, mereka menyatakan akan menggalang aksi publik yang lebih luas.

#Kritik terhadap Dominasi Amerika dan Israel

Aliansi Mahasiswa UI menilai struktur dan arah kebijakan BoP didominasi oleh Amerika Serikat dan sekutunya, termasuk Israel. Hal ini, menurut mereka, menimbulkan kekhawatiran bahwa forum tersebut tidak sepenuhnya netral dalam menangani konflik global.

Mahasiswa menyoroti sikap Amerika Serikat yang berulang kali menggunakan hak veto di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap resolusi yang berkaitan dengan pengakuan negara Palestina.

“Kami melihat ada kontradiksi besar. Forum ini mengatasnamakan perdamaian, tetapi aktor yang dominan justru pihak yang selama ini mendukung agresi militer terhadap Palestina,” ujar Fathimah.

Selain itu, mahasiswa juga menyinggung meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Menurut mereka, konflik yang meluas di kawasan Teluk berpotensi memperbesar risiko jika Indonesia terlibat terlalu jauh dalam struktur keamanan yang dibentuk negara besar.

Bagi Aliansi Mahasiswa UI, Indonesia seharusnya tetap memainkan peran diplomasi independen melalui jalur multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Organisasi Kerja Sama Islam.

“Posisi Indonesia selama ini dihormati karena konsisten membela Palestina. Jangan sampai reputasi itu berubah karena keterlibatan dalam forum yang dipersepsikan berpihak,” kata Fathimah.

#Penolakan Pengiriman Prajurit ke Gaza

Selain mendesak keluar dari BoP, mahasiswa juga menolak rencana pengiriman prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Gaza dalam kerangka International Stabilization Force (ISF).

Perwakilan UI Students for Justice in Palestine, Razan Diandra Fatahillah, mengatakan pengerahan sekitar 8.000 prajurit TNI berpotensi menimbulkan berbagai risiko politik dan militer.

“Pengiriman prajurit TNI ke Gaza berpotensi menyebabkan konfrontasi dan demiliterisasi pejuang Palestina,” kata Razan.

Ia juga menilai keterlibatan tersebut berisiko menjadikan Indonesia sebagai mediator yang tidak memiliki posisi tawar kuat dalam konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Menurut Razan, jika pasukan internasional ditempatkan di Gaza tanpa kesepakatan politik yang adil, maka keberadaan mereka justru bisa memperumit situasi keamanan di wilayah tersebut.

“Kami mendesak Presiden agar berhenti terlibat dalam pengerahan pasukan ISF,” ujarnya.

Mahasiswa menilai keputusan strategis seperti pengiriman pasukan ke wilayah konflik harus melalui proses konsultasi yang lebih luas dengan publik dan parlemen.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam keanggotaan BoP saat menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Swiss pada 22 Januari 2026. Dalam pertemuan itu, Indonesia menyatakan kesediaannya berpartisipasi dalam upaya stabilisasi konflik global, termasuk di Gaza.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi BoP di Washington DC pada Februari lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengumumkan bahwa Indonesia akan menjadi Wakil Komandan dalam misi ISF.

Bagi Aliansi Mahasiswa UI, langkah tersebut harus segera dievaluasi.

“Indonesia harus tetap berdiri di pihak kemerdekaan bangsa-bangsa yang tertindas. Itu amanat konstitusi,” kata Fathimah.