Nikel dari Tanah Terampas: Warga Dikriminalisasi, Hutan Dihancurkan, Sungai Dijadikan Lumpur, Negara Absen

SEBUAH laporan investigasi terbaru dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan Simpul JATAM Maluku Utara mengungkap wajah kelam di balik gegap-gempita hilirisasi nikel di Indonesia. Di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, industri tambang justru menghadirkan derita, warga adat dikriminalisasi, sungai tercemar berat dan hutan  dirusak yang menimbulkan deforestasi, sementara negara dituding berpihak pada modal besar.

Laporan berjudul “Nikel dari Tanah Terampas: Kriminalisasi Warga dan Pertarungan Kuasa Antar-Korporasi di Halmahera” menyingkap bagaimana ekspansi perusahaan-perusahaan tambang, terutama PT Position dan PT Wana Kencana Mineral (WKM)—menghancurkan tatanan adat dan ekosistem di wilayah Maba Sangaji, Wasile, hingga Wailukum.

“Halmahera Timur kini menjadi model akumulasi kekuasaan baru di sektor minerba, di mana korporasi, militer, dan elite politik berjejaring secara erat,” tulis laporan setebal lebih dari 60 halaman itu.

#Dari Sungai yang Jernih ke Sungai yang Menderita

Sebelum truk-truk tambang datang, warga Maba Sangaji di Halmahera Timur hidup tenang. Mereka menokok sagu, memanen pala, dan menanak nasi dari air Sungai Sangaji yang jernih. Airnya bisa diminum langsung tanpa dimasak, segar dan suci, setidaknya sebelum perusahaan nikel datang membawa versi baru “kemakmuran”.

Kini sungai yang dulu jernih berubah jadi oranye kecoklatan. Dasarnya berlumpur, ikannya hilang, dan warga harus membeli air galon untuk minum. Bayangkan, membeli air di tanah yang dulunya sumber air. Seolah seseorang menjual udara di tengah hutan, dan kita dipaksa beli karena semua oksigen sudah dikapling.

Hasil uji laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Halmahera Timur membenarkan kekhawatiran itu, kadar Total Suspended Solids (TSS) dan E. coli melonjak tajam. Tapi perusahaan tetap beroperasi seperti biasa, seolah sagu dan pala bukan bagian dari ekonomi, dan sungai hanya latar belakang estetik buat brosur CSR.

“Rasanya seperti orang asing di kebun sendiri,” kata Ramli Yasim, ketua kelompok pengolah sagu. “Sungai adalah rumah kami.” Sekarang, rumah itu kotor. Tapi pemerintah tampaknya menganggap kotoran itu sebagai tanda kemajuan.

#Aksi Damai yang Dianggap Pemberontakan

Warga Maba Sangaji memutuskan cukup sudah pada Mei 2025. Mereka berangkat ke lokasi tambang PT Position, membawa spanduk dan doa. Tidak ada molotov, tidak ada batu. Yang mereka bawa cuma keberanian. Tapi di negeri ini, membela sungai bisa lebih berbahaya daripada menambang tanpa izin.

Aksi itu dibalas dengan senjata. Polisi dan TNI bersenjata lengkap mengepung tenda warga di tengah hutan. 27 orang ditangkap, 11 di antaranya dijerat pasal berlapis: UU Minerba, KUHP, bahkan UU Darurat 1951 tentang senjata tajam—karena bawa parang yang biasa mereka pakai untuk membuka kelapa.

Ironinya, perusahaan yang diduga mencemari sungai tidak pernah diadili. Negara seperti sibuk menegakkan hukum di arah yang salah, hukum tajam ke rakyat, tapi tumpul ke korporasi. Lazim terjadi di negeri ini.

Para warga disebut “penghalang pembangunan”, padahal mereka cuma ingin air bersih dan hutan yang tak digunduli.

“Warga yang membela hidup justru dipenjara, sementara perusahaan perusak hutan dilindungi,” tulis laporan JATAM. Kalimat yang seharusnya tidak perlu ada di abad ke-21, tapi di Halmahera Timur, itu semacam puisi sehari-hari.

#Hilirisasi yang Menghilangkan Nurani

Kalau Anda mengikuti jargon pemerintah, kata “hilirisasi” terdengar keren, seperti startup ekonomi masa depan. Tapi di Halmahera, hilirisasi berarti hancurnya sungai, hutan, dan adat. Slogan “dari tambang ke baterai” terdengar futuristik, tapi bagi warga, masa depan itu cuma tinggal cerita.

Laporan JATAM mengurai jejaring kekuasaan di balik tambang nikel, PT Position dikendalikan oleh PT Tanito Harum Nickel, anak usaha Harum Energy Group milik keluarga Barki, konglomerat batu bara yang kini menggali keuntungan baru di nikel. Mereka bermitra dengan investor asing asal Tiongkok melalui Nickel International Capital Pte. Ltd. dan Tsingshan Group.

Di balik setiap kilogram nikel yang keluar dari Halmahera, ada rantai pasok global yang panjang—dan di ujungnya, ada warga yang kehilangan rumah dan identitas. Negara, alih-alih menjadi wasit, justru ikut bermain dalam tim korporasi.

Konflik antar perusahaan juga tak kalah absurd. PT Position dan PT Wana Kencana Mineral saling lapor ke polisi soal “penyerobotan lahan” dan “pencemaran lingkungan”. Yang satu mengaku paling legal, yang lain merasa paling benar. Sementara di antara mereka, warga hanya bisa menonton, atau dipenjara karena dianggap “menghalangi aktivitas industri”.

Dan seperti cerita klasik Indonesia lainnya, di belakang layar ada politisi lokal, pejabat desa, dan aparat yang ikut mengatur ulang peta batas administratif demi memuluskan ekspansi tambang. Semua tampak berjalan legal—karena di negeri ini, legalitas bisa disewa, asal bayarannya setimpal.

#Negara Absen, Luka yang Tertinggal

Laporan “Nikel dari Tanah Terampas” menutup dengan kalimat yang dingin tapi jujur: “Nikelnya dikeruk, warganya dipenjara.”
Kalimat yang mungkin tidak akan pernah muncul di spanduk BUMN atau forum investor global, tapi hidup nyata di kepala para ibu yang kehilangan air, dan di dada anak-anak yang tumbuh tanpa hutan.

Hilirisasi memang berjalan. Tapi hilirisasi tanpa nurani hanya akan menghasilkan satu hal: tanah yang tandus dan warga yang trauma.

Di Halmahera Timur, emas hijau itu sudah berubah jadi luka merah—dan negara masih menatapnya dari jauh, sibuk menghitung devisa.***