Menata Kali Tebu: Ikhtiar Kelurahan Bulak Banteng Surabaya Memutus Rantai Limbah dari Hulu

Kali Tebu di Surabaya utara menyimpan persoalan lama. Gerak lurah dan warga menguji konsistensi penataan limbah dari hulu hingga hilir.

Bau menyengat datang lebih dulu sebelum air terlihat. Aroma tebal itu menggantung di udara pagi, menetap di bantaran Kali Tebu, Kecamatan Kenjeran. Warga telah lama hidup berdampingan dengan kondisi tersebut. Campuran limbah rumah tangga, aktivitas usaha kecil, hingga dugaan buangan dari kawasan hulu membentuk karakter sungai yang kian jauh dari fungsi alaminya.

Air tampak gelap, permukaan dipenuhi sampah plastik dan limbah organik. Aliran yang lambat memperparah keadaan. Dalam situasi seperti ini, sungai berubah menjadi ruang buangan terbuka yang sulit dipulihkan.

“Sudah dari dulu begini,” ujar warga yang kerap terdengar, menggambarkan kondisi Kali Tebu yang dianggap lumrah selama bertahun-tahun.

Pandangan tersebut mencerminkan pembiaran panjang. Program penanganan pernah hadir, tetapi sering berhenti di tengah jalan. Dokumentasi kegiatan lebih menonjol dibanding hasil nyata di lapangan. Pola berulang ini menimbulkan sikap skeptis di kalangan warga.

Dalam beberapa bulan terakhir, suasana di sekitar Kali Tebu mulai berubah. Aktivitas penanganan terlihat lebih intens. Warga menyaksikan aparat kelurahan yang lebih sering turun langsung di kawasan Kali Tebu.

#Tekanan dari Hilir, Gerak dari Kelurahan

Lurah Bulak Banteng, Matlilla, memilih pendekatan yang berfokus pada akar persoalan. Langkah awal diarahkan pada pemetaan sumber sampah, limbah dan identifikasi saluran pembuangan liar. Koordinasi dilakukan dengan berbagai dinas untuk memastikan penanganan tidak terhenti di tingkat kelurahan.

“Kalau hanya bersih-bersih permukaan, itu apa ya, kuran tepat,” kata Matlilla, menyempil keterangannya saat menyambut kedatangan Wali Kota, Surabaya Eri Cahyadi di Kali Tebu, Selasa, 21 Apri 2026.

Sebagaimana diketahui, wilayah Bulak Banteng sendiri berada di hilir, sehingga menerima beban pencemaran dari berbagai titik di atasnya – hulu. Kondisi ini membuat penanganan lebih kompleks. Sampah dan limbah tidak hanya berasal dari warga setempat, tetapi juga terbawa aliran dari kawasan lain.

“Kita ini di hilir. Sampah mengalir dari hulu. Tapi kita tetap harus konsen di wilayah sendiri,” ujarnya.

Pendekatan yang diterapkan Matlilla, yaitu mengandalkan penguatan peran masyarakat. RT dan RW diaktifkan kembali sebagai pengawas lingkungan. Di RW 8, yang mencakup 13 RT, warga dilibatkan dalam kegiatan rutin, mulai dari kerja bakti hingga pengawasan saluran pembuangan.

“Kami melibatkan warga, tidak hanya menjadi penonton,” kata Matlilla.

Menurut Matlilla, Program Kampung Pancasila sebagai pintu masuk untuk membangun kebersamaan. Partisipasi warga diharapkan mampu menjaga keberlanjutan program, sekaligus menekan kebiasaan membuang limbah sembarangan.

Penertiban mulai diarahkan pada pelaku usaha yang memanfaatkan bantaran sungai tanpa pengelolaan sampah dan limbah yang memadai. Langkah ini memunculkan resistensi dari sebagian pihak yang merasa terganggu.

#Dukungan RT, Tantangan Keberlanjutan

Dukungan muncul dari sejumlah pengurus lingkungan, meski diiringi kekhawatiran soal keberlanjutan. Taki, Ketua RT 4 RW 8, menyatakan dukungan terhadap langkah yang sedang berjalan ini.

Ia bahkan mengatakan mendukung penuh kebijakan dalam penanganan Kali Tebu ini. “Saya mendukung penuh. Mudah-mudahan wilayah ini bisa bersih dan asri,” ujarnya.

Menurut dia, upaya serupa memang pernah dilakukan beberapa kali. Penertiban sempat berjalan, lalu berhenti tanpa tindak lanjut yang jelas. Pola ini, kata Taki, membuat hasil tidak bertahan lama.

“Dulu ada kegiatan, terus berhenti. Ada lagi, berhenti lagi,” katanya.

Pengalaman serupa juga disampaikan Hairus Soleh, Ketua RT 9 RW 8. Dia menilai langkah yang berjalan saat ini lebih intens dibanding sebelumnya, tetapi tetap membutuhkan pengawasan berkelanjutan.

“Saya setuju sekali. Harapannya ada tindak lanjut. Jangan sampai berhenti seperti dulu,” ujar Hairus.

Dia menyoroti pentingnya pengawasan setelah pekerjaan fisik dilakukan, termasuk rencana pengaspalan di bantaran. Tanpa kontrol, potensi pelanggaran akan kembali muncul.

“Harus ada pemantauan dari RT, RW, kelurahan, sampai pihak keamanan,” katanya.

Hairus juga menyinggung perilaku sebagian pelaku usaha yang memanfaatkan ruang tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Aktivitas tersebut dinilai merugikan warga sekitar.

“Pemilik usaha sering seenaknya. Dampaknya dirasakan warga,” ujarnya.

Selain itu, perubahan perilaku warga menjadi tantangan utama. Kebiasaan membuang sampah ke sungai masih terjadi. Edukasi terus dilakukan, meski hasilnya belum merata.

“Kalau bersih, semua senang. Jadi jangan buang sampah sembarangan,” kata Hairus.

Pemerintah Kelurahan Bulak Banteng  juga merencanakan audit merek (brand audit) sampah plastik untuk menelusuri produsen dominan, yang akan dilakukan bersama Lembaga Kajian Lahan Basah Ecoton.

Langkah ini membuka peluang pendekatan tanggung jawab produsen dalam penanganan limbah. Pendekatan ini memperluas cakupan penanganan dari tingkat lokal ke sistem yang lebih besar.

Kesungguhan di tingkat kelurahan memunculkan variabel penting dalam upaya perbaikan Kali Tebu. Dalam konteks kota besar seperti Surabaya, langkah ini mungkin terlihat kecil. Jika kedepannya terbukti, akan menjadi perubahan yang bisa dirasakan bersama-sama.

Oleh karena itu, Matlilla mengatakan, masalah yang selama ini dibiarkan perlahan akan mendapat perhatian lebih serius.

“Warga tidak lagi sepenuhnya pasrah terhadap kondisi yang ada. Kesadaran mulai tumbuh, meski membutuhkan waktu untuk mengubah kebiasaan yang telah berlangsung lama, “ ucap Matlilla.***