Lewati ke konten

Nobar Pesta Babi di Kedai Lalie Djiwo Tretes Prigen, Soroti Ekspansi Ekstraktivisme

| 4 menit baca |Sorotan | 24 dibaca
Oleh: Titik Terang Penulis: Amalia Fibrianty, M.I.Kom Editor: Supriyadi

Ratusan warga di lereng Welirang membahas kolonialisme modern, kerusakan hutan Papua, serta ancaman ekonomi ekstraktif yang mulai menjalar ke Jawa Timur.

Pemuda, aktivis lingkungan, mahasiswa, dan warga memadati Kedai Lalie Djiwo, Tretes, Pasuruan, Rabu malam, 6 Mei 2026, dalam agenda nonton bareng dan diskusi film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita yang digelar ECOTON, WALHI Jawa Timur, dan Aliansi GEMADUTA.

Film tersebut mengangkat eksploitasi sumber daya alam di Papua yang berlangsung selama puluhan tahun. Kekayaan tambang emas dan pembukaan perkebunan skala besar digambarkan berjalan beriringan dengan hilangnya ruang hidup masyarakat adat.

Dalam sesi diskusi, Fatma, peserta asal Papua Barat, menceritakan relasi masyarakat adat dengan hutan yang dianggap sebagai sumber kehidupan. “Hutan bagi masyarakat adat adalah ibu. Dari sana makanan, air, obat, sampai identitas budaya berasal,” kata Fatma.

Fatma menilai pendekatan negara terhadap Papua masih didominasi kepentingan keamanan dibanding pemenuhan hak dasar masyarakat. Kondisi itu terlihat dari mahalnya harga kebutuhan pokok di sejumlah wilayah pedalaman.

“Harga satu karung beras bisa mencapai Rp600 ribu. Sementara lahan sagu yang menjadi sumber pangan mulai hilang akibat ekspansi industri,” ujar Fatma.

Suasana nonton bareng film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita di Kedai Lalie Djiwo, Tretes, Prigen, Pasuruan, yang dihadiri pemuda, aktivis lingkungan, mahasiswa, dan warga untuk membahas isu ekologi serta hak masyarakat adat. | Foto: Thara

Cerita serupa disampaikan Amiruddin Muttaqin yang pernah melakukan ekspedisi sungai di berbagai daerah Indonesia, termasuk Papua Barat Daya. Berdasarkan pengamatannya di Sorong Selatan, pembukaan perkebunan sawit telah mengubah bentang alam dan memutus pola konsumsi masyarakat lokal.

Amiruddin mencontohkan pengalaman seorang warga bernama Dodi yang kini harus berjalan puluhan kilometer untuk berburu. Padahal sebelumnya kawasan hutan di sekitar kampung masih dipenuhi satwa liar.

“Dulu masyarakat cukup masuk beberapa kilometer untuk berburu rusa. Sekarang hutan berubah menjadi sawit. Satwa menghilang dan masyarakat kehilangan sumber pangan,” kata Amiruddin.

Menurut Amiruddin, pola pembangunan yang berorientasi investasi telah mengabaikan fungsi ekologis hutan serta keterikatan masyarakat adat terhadap ruang hidup mereka.

#Ancaman Ekonomi Ekstraktif Dinilai Meluas

Diskusi juga menyoroti ancaman model pembangunan serupa di Jawa Timur. Ahmad Arianto, salah satu peserta, menilai judul Pesta Babi menggambarkan praktik pengerukan sumber daya oleh kelompok bermodal besar.

“Tradisi bakar babi di Papua sebenarnya simbol kebersamaan. Dalam konteks film ini, pesta terjadi di atas penderitaan masyarakat yang kehilangan tanahnya,” ujar Ahmad.

WhatsApp Channel · TitikTerang

TitikTerang hadir di WhatsApp

Dapatkan kilasan berita, analisis pedas, dan cerita ekologis ala TitikTerang langsung di WhatsApp-mu.

Gabung WhatsApp Channel

Peserta nonton bareng dan diskusi film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita mulai memahami keterkaitan antara aktivitas industri ekstraktif, kekuasaan politik, serta keterlibatan alat negara TNI dalam konflik perebutan ruang hidup masyarakat. | Foto: Thara

Ketua Aliansi GEMADUTA, Priya Kusuma, mengaitkan persoalan tersebut dengan kebijakan ekonomi di tingkat lokal. Menurut Priya, program Makan Bergizi Gratis berpotensi mematikan usaha kecil apabila pengelolaannya terpusat pada korporasi besar.

“Kalau bahan pangan dikuasai perusahaan besar, petani kecil dan UMKM hanya menjadi penonton di daerah sendiri,” kata Priya.

Prigi Arisandi dari ECOTON menyebut pola eksploitasi sumber daya alam telah berlangsung di banyak wilayah Indonesia. Dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menghilangkan hak masyarakat atas air, tanah, dan pangan.

“Kerusakan lingkungan selalu dimulai dari keputusan politik yang mengabaikan keberlanjutan,” ujar Prigi.

Sementara itu, perwakilan WALHI Jawa Timur Zul Haq mengingatkan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam mengawal kebijakan publik. Menurut Zul, sikap apatis terhadap politik akan membuka ruang lebih besar bagi praktik perusakan lingkungan.

“Anak muda harus memahami bahwa kebijakan hari ini menentukan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat pada masa depan,” kata Zul.

Diskusi ditutup dengan seruan bersama untuk menjaga ruang hidup masyarakat adat serta memperkuat gerakan warga dalam menolak praktik ekosida dan eksploitasi sumber daya alam.***

Artikel ini dikirim oleh Amalia Fibrianty, M.I.Kom, Media and Communications Officer Ecological Observation and Wetlands Conservation (ECOTON).

 

Tinggalkan Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *