PAD Jombang Rapuh: BUMD Jadi Tanaman Hias, Pajak Lagi Pajak Lagi

JOMBANG– Fraksi PKB DPRD Jombang menuding Pendapatan Asli Daerah (PAD) rapuh. Rapuhnya bukan kayak kerupuk kena angin, tapi lebih mirip bangunan tua yang dipasang papan peringatan: “awas roboh.”

Sumber PAD masih didominasi pajak dan retribusi. Ibarat rumah tangga, ini sama saja dengan keluarga yang hidup hanya dari warung kopi kecil di depan rumah dan uang parkir hajatan tetangga. Kalau hujan deras bikin orang malas ngopi, atau kalau tetangga mendadak nggak hajatan, habis sudah pemasukan.

Masalahnya, pajak dan retribusi itu ada batasnya. Naik terus bisa bikin rakyat megap-megap. Kalau rakyat sudah kesal, bisa saja mereka main akal, cari celah menghindar, pindah domisili usaha, atau sekadar malas bayar. Ujungnya, PAD malah makin seret. Jadi ketergantungan berlebihan ke pajak ini jelas bikin fiskal daerah rapuh.

#BUMD: Dari Mesin Uang Jadi Mesin Alasan

Normalnya, daerah punya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bisa jadi sumber PAD alternatif. Teorinya cantik, BUMD berdiri untuk mengelola potensi lokal, jadi motor ekonomi, lalu hasilnya masuk ke kas daerah. Tapi di Jombang, teori tinggal teori.

Dari lima BUMD, cuma PT BPR Bank Jombang (Perseroda) yang benar-benar berkontribusi. Selebihnya? Ada yang kayak tanaman hias, enak dipandang dalam laporan, tapi nggak menghasilkan apa-apa. Ada juga yang mirip ember bocor, disiram penyertaan modal, tapi uangnya menguap tanpa bekas.

“Normalnya, BUMD itu jadi mesin uang daerah. Tapi di Jombang, mesinnya cuma dipajang. Dari lima BUMD, hanya Bank Jombang yang nyetor. Sisanya ya sekadar tanaman hias, enak dipandang di laporan, tapi nggak pernah bikin PAD bergerak,” kata Kartiyono, anggota DPRD Jombang dari Fraksi PKB, Kamis (2/10/2025).

BUMD Jombang di antaranya, PT BPR Bank Jombang (Perseroda), Perumda Perkebunan Panglungan, Perumda Aneka Usaha Seger, dan Perumda Air Minum Tirta Kencana.

Perkebunan Panglungan, misalnya. Dari namanya, orang kebayang kebun subur yang tiap musim panen bikin pemkab senyum lebar. Nyatanya? Sepi-sepi saja. PT Aneka Usaha Seger, namanya juga menjanjikan kesegaran. Tapi yang segar cuma alasannya, “belum maksimal”, “masih butuh modal”, “nanti akan dikembangkan.” Klise yang sama tiap tahun.

“Kalau PAD tidak dikembangkan lewat inovasi dan potensi lokal, ujung-ujungnya rakyat yang kena getah. Entah tarif layanan publik naik, atau lahir beban pajak baru,” ujar Kartiyono.

Kondisi ini bikin warga geleng-geleng kepala. Kalau BUMD memang nggak bisa jalan, buat apa dipertahankan? Biar nggak terus jadi lubang anggaran, mending ditutup saja.

#Penyertaan Modal: Hobi Bakar Uang

Masalah lain, penyertaan modal. Pemkab sering menyuntik BUMD yang sakit-sakitan dengan alasan “biar bisa pulih.” Tapi pola ini sering berujung pada hobi bakar uang. Modal masuk, laporan jalan, tapi hasil nihil. Tahun depan, skema yang sama terulang lagi.

Kalau dibiarkan, BUMD akan jadi versi modern dari “anak manja”, tiap tahun minta uang jajan, tapi nggak pernah bisa mandiri. Kalau ada orang tua yang terus memberi, lama-lama bukan mendidik, tapi memelihara kemalasan.

#Rakyat Selalu Jadi Korban

Ketika PAD stagnan, kebutuhan pembangunan tetap naik. Jalan rusak butuh diperbaiki, sekolah harus direnovasi, pelayanan kesehatan harus ditingkatkan. Kalau duit daerah seret, pilihan paling gampang ya lempar beban ke rakyat. Caranya? Naikkan pajak dan retribusi.

Seperti yang terdengar dalam obrolan warga di Mentaos, Gudo. Mereka sebenarnya tidak begitu percaya kalau pajak di Jombang bisa turun.

“Ibarat warung kopi sepi, jurus pamungkasnya bukan bikin menu baru, tapi naikin harga es teh jadi Rp7.000. Yang ngamuk ya pelanggan setia, rakyat sendiri,” celetuk Jupri, bersama warga lain sedang menikmati suasana sawah yang dipenuhi tanaman jagung.

Di Jombang, rakyat memang jadi pelanggan setia. Mereka yang tiap hari bayar pajak, retribusi, dan biaya layanan publik.

“Kalau PAD seret, piye maneh, rakyat pasti jadi korban. Pajak bisa naik, karena Jombang butuh duit banyak buat pembangunan,” ucap Triman, warga lainnya.

#UMKM: Potensi yang Sering Diabaikan

Padahal, solusi sebenarnya ada di depan mata: UMKM. Jombang ini kaya. Dari hasil pertanian, kerajinan, sampai industri kreatif, potensinya luar biasa. Sayangnya, potensi ini sering cuma dipajang dalam pameran, bukan dijadikan mesin PAD yang berkelanjutan.

“Kalau Pemkab mau serius, selama ini UMKM cuma dipajang di pameran, bukan dijadikan mesin PAD. Padahal kalau difasilitasi serius, UMKM bisa jadi penyelamat ekonomi Jombang,” ujar Kartiyono, menegaskan.

Kalau UMKM benar-benar difasilitasi—akses modal gampang, pemasaran dibantu, teknologi didorong—hasilnya bisa jadi sumber pendapatan baru. Bayangkan kalau produk UMKM Jombang bisa menembus pasar nasional bahkan internasional. Itu bukan sekadar cerita manis, tapi peluang riil yang harus dikelola.

#Saatnya Pemkab Berani

Singkatnya, PAD Jombang rapuh karena dua hal: ketergantungan berlebihan pada pajak, dan BUMD yang gagal berfungsi. Jalan keluarnya bukan sekadar nambah pungutan, tapi berani melakukan perombakan.

Kalau BUMD memang busuk, jangan dipertahankan. Kalau ada potensi baru, garap serius. Jangan sampai rakyat terus dijadikan sapi perah lewat pajak dan retribusi.
Kalau pemkab berani, PAD bisa tumbuh sehat. Kalau tidak, jangan kaget kalau warga suatu hari nyeletuk di warung kopi, “PAD Jombang iku, sing iso dipanen mung janji.”***