Sinergi Apoteker, Pemda Jombang, dan SDGs: Janji di Panggung, Pahit di Lapangan

JOMBANG – Setiap ada hari peringatan nasional, Pemda Jombang kayaknya nggak pernah absen bikin seremoni. Termasuk World Pharmacists Day kemarin, yang sebenarnya jatuh 25 September. Entah kenapa, di Jombang baru diperingati Minggu, 28 September 2025. Alasannya? Ya mungkin biar pejabatnya bisa hadir dengan santai, nggak bentrok agenda kantor.

Acara ini digelar meriah. Ada pejabat pemerintahan, anggota legislatif, tokoh masyarakat, dan tentu saja Wakil Ketua DPRD Jombang, Octadella Bilytha Permatasari didapuk sebagai Keynote Speaker. Dengan lantang, ia menyerukan pentingnya sinergi apoteker dan Pemda demi mencapai Sustainable Development Goals alias SDGs.

Kalimatnya rapi, bahasanya formal, pesannya terdengar manis. Kalau dipotret, bisa jadi bahan caption Instagram: “Kolaborasi demi Jombang sehat dan berkelanjutan.” Tapi buat warga yang sudah kenyang janji manis, kata “sinergi” ini sering terdengar kayak kosakata wajib acara seremonial. Alias, sesi foto bareng di depan backdrop penuh logo SDGs. Habis itu? Bubaran.

#Data yang Bikin Kening Berkerut

Ambil contoh soal stunting. Pemerintah pusat sudah wanti-wanti, target 14 persen di 2024 itu harga mati. Tapi realitas Jombang? Tahun 2023 angka stunting masih 13,9 persen. Masuk 2024, bukannya turun drastis, malah nyungsep jadi 15,7 persen (Badan Pusat Statistik, 2024). Artinya, ada ribuan anak di Jombang yang tumbuh kerdil, bukan karena takdir, tapi karena akses gizi dan layanan kesehatan yang setengah matang.

Ini ironis. Di forum resmi, pejabat bisa pamer jargon “Zero Stunting” sambil menepuk dada. Tapi di lapangan, posyandu masih sering kekurangan alat ukur, kader kesehatan kebingungan, dan orang tua tetap tergantung makanan instan murah meriah. Kalau kata warga desa: programnya gede, tapi perut anak tetap keroncongan.

#Janji Manis Jombang Sehat

Mari kita buka catatan lama. Ingat program Jombang Sehat? Janjinya layanan kesehatan gratis untuk semua. Realitanya, puskesmas masih sering kehabisan obat, antrean pasien BPJS tetap kayak antre tiket konser Coldplay, dan warga desa tetap lebih percaya dukun pijat ketimbang sistem kesehatan formal.

Program itu resmi pensiun setelah dapat “surat cinta” dari BPK RI. Alasannya, biar nggak dobel-dobel program jaminan kesehatan. Warga miskin diarahkan masuk ke skema PBID BPJS Kesehatan, iurannya ditanggung Pemkab Jombang.

Kepala Dinas Sosial, Hari Purnomo, waktu itu bilang bahwa penghentian KJS bukan berarti Pemkab lepas tangan. ”BPK RI meminta agar pemerintah daerah mengintegrasikan jaminan kesehatan satu pintu dalam BPJS Kesehatan,’’ ujarnya kepada Jawa Pos Radar Jombang (10/10/2022).

Waktu itu ada sekitar 50 ribu warga miskin Jombang yang ditanggung Pemkab lewat PBID, plus 500 ribu warga yang dibiayai pemerintah pusat lewat KIS. Sementara PBID dari Pemprov Jatim sudah dihentikan, 19 ribu warga dialihkan ke PBID versi Pemkab.

Kalau pakai istilah pejabat: data sudah “klir”. Tapi buat warga, perubahan ini terasa kayak ganti bungkus doang. Dari KJS ke BPJS, dari kartu ke usulan berjenjang. Intinya tetap sama, antre di puskesmas, obat kadang kosong, dan kalau sudah buntu, pilihan paling cepat tetap balik ke dukun pijat atau minyak gosok.

Kalau itu disebut “sinergi”, jangan-jangan yang dimaksud sinergi versi obrolan warung kopi: sinergi antara warga dengan minyak gosok.

#Antara Idealisme dan Realita

Kita semua sepakat, apoteker bukan cuma “penjaga loket obat”. Mereka bisa jadi konsultan gizi mikro, pencegah salah minum resep, sampai pendidik soal bahaya antibiotik. Tapi semua idealisme itu bakal mandek kalau Pemda cuma bisa bikin wacana manis tanpa eksekusi. SDGs yang dibacakan di panggung akhirnya tinggal jadi jargon yang dipajang di backdrop.

Apalagi, Pemda Jombang punya riwayat panjang soal program yang banyak tapi hasilnya tipis-tipis. Ingat Jombang Sehat yang mati muda gara-gara BPK? Target stunting yang masih nyangkut di angka 17 persen pada 2024? Atau layanan kesehatan digital yang nasibnya entah ke mana? Di warung kopi, orang sudah malas menyebut kata “sinergi”—lebih sering disingkat jadi “sinetron energi”, karena penuh drama tapi tanpa ending yang jelas.

 #Sungai Keruh, Laporan Tetap Jernih

Selain kesehatan, SDGs juga cerewet soal lingkungan. Nah, Jombang punya “episode klasik” di Sungai Konto, Ngoro. Sudah bertahun-tahun tercemar limbah pabrik tahu-tempe. Sudah ada MoU, rapat koordinasi, sampai studi banding. Tapi hasilnya ya gitu-gitu saja: air sungai tetap keruh, baunya anyir, dan warga masih saja mandi di situ. Kalau SDGs disingkat jadi Sungai Dalam Gosong, mungkin lebih nyambung dengan kenyataan.

Kondisi serupa bisa dilihat waktu Pemkab menggelar aksi bersih-bersih sampah di DAM Jetis, Mojoagung (20/9/2025) dalam rangka World Cleanup Day. Data resmi bilang, pengelolaan sampah baru tembus 46 persen dari total 530 ton per hari. Sisanya, 54 persen masih tercecer di mana-mana, terutama di sungai yang sudah dianggap “TPA gratis.” Ironisnya, laporan Pemda tiap tahun selalu optimis dengan jargon: “Menuju Lingkungan Berkelanjutan.” Kata kuncinya memang “menuju”—dan entah kapan perjalanan itu sampai tujuan.

 #SDGs atau Spanduk?

Jadi, waktu Octadella bilang apoteker harus bersinergi dengan Pemda demi SDGs, warga Jombang wajar kalau skeptis. Terlalu sering program mulia berakhir jadi spanduk. Tergantung siapa pejabatnya, siapa sponsornya, dan momentum politik apa yang lagi panas.

Apoteker bisa saja jadi garda terdepan. Tapi kalau Pemda masih sibuk bikin seremoni, jangan kaget kalau lima tahun lagi kita masih ngomongin masalah yang sama: stunting, sungai tercemar, dan antrean panjang di puskesmas.

Singkatnya, SDGs di Jombang ini nasibnya mirip rencana diet. Semangat di awal, beli perlengkapan lengkap, bikin target muluk-muluk. Tapi ujung-ujungnya berhenti di postingan Instagram dengan caption: “Day 1: Menuju hidup sehat.” Hari kedua? Balik makan nasi padang porsi super.***