Lewati ke konten

Sungai Brantas dalam Cengkeraman Ilusi Teknis dan Absennya Nyali Hukum

| 11 menit baca |Kolom | 5 dibaca
Oleh: Titik Terang Editor: Supriyadi
  • Sungai Brantas menghadapi kerusakan ekologis dari hulu hingga hilir. Alih fungsi lahan, limbah domestik, industri, dan mikroplastik mengancam daya dukung sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Jawa Timur.
  • PJT I dan PDAM terus menghadapi dampak pencemaran Brantas melalui pengerukan sedimen dan pengolahan air lebih berat. Namun, sumber kerusakan di hulu belum dihentikan secara serius.
  • Absennya penegak hukum memperlemah upaya penyelamatan Brantas. Sementara itu, pelajar Polisi Air di Wonosalam justru berani mencatat pencemaran Kali Gogor dan menuntut pemerintah bertindak tegas demi menjaga sungai yang selama ini menjadi lokasi penelitian dan pembelajaran lingkungan mereka.

Penulis: Supriyadi, Jurnalis Titikterang.co.id

SETIAP hari saya mendengar, kita sudah hidup di era modernitas. Era ketika manusia dituntut berpikir kritis, adaptif, berbasis data digital dan pengetahuan. Hanya saja, ironi, masih banyak orang memandang Sungai Brantas sebatas aliran air. Padahal, jika dibaca dari catatan sejarah, sungai sepanjang 320 kilometer yang berhulu di Kota Batu, kemudian alirannya terbagi di Bendung Mlirip, Mojokerto, menuju Kali Porong dan Kali Surabaya, memiliki jejak panjang dalam pembentukan peradaban Nusantara.

Saya merasakan kegelisahan tentang masa depan sungai ini, setelah membaca catatan transkripsi, yang dikirim Amalia Fibrianty, dari Media Komunikasi Ecological Observation and Wetlands Conservation (ECOTON), yang menghadiri diskusi pre-launching buku Membaca Brantas dari Peradaban hingga Krisis Hari Ini di Lobi Dekanat Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Kota Malang, Sabtu, 14 November 2026.

Diskusi pre-launching buku itu memang dimaksudkan, membedah ekspedisi selama dua bulan yang dilakukan penulisnya, Ahmad Arif, bersama sejumlah pegiat lingkungan. Tetapi, apa yang terjadi? Meski tidak menghadiri acara penting itu, saya justru melihat ada persoalan besar yang tersingkap dari forum diskusi. Acara yang melibatkan banyak sponsor itu, memperlihatkan satu kegagalan mendasar dalam pengelolaan Sungai Brantas: negara lebih sibuk membiayai penanganan kerusakan di hilir daripada menghentikan kejahatan ekologis di hulu.

Sejak dari titik nol, sebagaimana diceritakan Arif, hutan di kawasan Kota Batu dibabat. Kawasan lindung disulap menjadi destinasi wisata dan permukiman. Sementara limbah rumah tangga hingga kotoran peternakan sapi dan babi, dibiarkan mengalir langsung ke badan sungai.

Memasuki wilayah tengah hingga hilir, kondisinya tidak lebih baik. Sungai berubah menjadi tempat pembuangan sampah popok sekali pakai, limbah pabrik, hingga polutan mikroplastik yang tidak pernah menjadi bagian dari persoalan ekologis Brantas pada masa lalu.

Dari transkrip yang saya baca, sungai yang melintasi sepuluh kabupaten dan empat kota itu, kini terancam kehilangan daya dukung ekologisnya. Alirannya seolah tak lagi berdaya menanggung akumulasi kerusakan lingkungan dan tata ruang, yang terus diabaikan. Sementara limbah domestik dan industri terus mencemarinya, tanpa penanganan yang sebanding.

Direktur Utama PJT I, Fahmi Hidayat, menyampaikan bahwa operator lapangan tidak memiliki kewenangan yustisi untuk menindak para pelanggar. Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi pre-launching buku Membaca Brantas dari Peradaban hingga Krisis Hari Ini di Lobi Dekanat Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Kota Malang, Sabtu (14/11/2026). | Foto: M Iffan

Kegagalan Tata Kelola PJT I dan Jalan Pintas PDAM

Barangkali, persoalan yang melingkupi Sungai Brantas bukan semata pencemaran limbah domestik dan industri. Di tengah laju kehancuran ekologis yang terjadi saat ini, ada persoalan lain yang perlu kita cermati: tata kelola air oleh dua operator, Perum Jasa Tirta (PJT) I dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Saya melihat diskusi itu, justru memperlihatkan kontradiksi yang mencolok. Dua perusahaan yang selama ini publik melihat lebih dekat dengan persoalan sungai, dibandingkan lembaga pemerintah lainnya, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, mungkin saja Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Ternyata masih terjebak dalam logika pemadam kebakaran. Cara kerjanya reaktif, mahal, dan tidak menyentuh akar persoalan. Kerusakan ditangani berulang kali, sementara sumber kerusakannya dibiarkan tetap hidup.

BACA JUGA:  Kronologi Kebakaran PT Wings Surya Driyorejo hingga Busa Kali Surabaya

PJT I, sebagai pengelola wilayah sungai, saya nilai terlalu nyaman dalam paradigma teknokratis. Perhatiannya lebih banyak tertuju pada kuantitas debit air irigasi dan pembangkit listrik. Setiap tahun, anggaran besar dikucurkan untuk rutinitas pengerukan sedimen, yang mencapai ratusan ribu meter kubik di Waduk Selorejo dan Karangkates, serta pembersihan sampah di pintu-pintu air.

Bagi saya, siklus semacam ini merupakan pemborosan yang seolah dilegalkan. Pengerukan yang berlangsung berbulan-bulan bisa kembali sia-sia, hanya karena satu peristiwa: hujan deras yang membawa lumpur erosi dari lahan-lahan gundul di hulu. Sedimen kembali menumpuk, anggaran kembali dibelanjakan, dan pekerjaan yang sama terus berulang.

Menghadapi kenyataan ini PJT I seolah menerima nasib, sebagai petugas kebersihan abadi di hilir. Padahal, persoalannya bukan sekadar lumpur yang harus dikeruk, juga sampah yang harus dibersihkan. Ada kerusakan daerah tangkapan air dan tata ruang di hulu yang harus dihentikan.

… PDAM harus memproduksi lebih dari 12.000 liter air bersih per detik untuk melayani sekitar 640.000 pelanggan dengan standar air minum. Beban operasional perusahaan semakin berat, ketika kualitas air baku terus memburuk akibat pencemaran.

Saya belum melihat keberanian politik yang sebanding, dilakukan PJT I, menggugat pemerintah daerah di kawasan hulu yang mengobral izin tata ruang, dan membiarkan kerusakan daerah tangkapan air.

Persoalan serupa juga terlihat dalam tata kelola penyediaan air bersih, PDAM. Arif menceritakan, ketika kualitas air baku Brantas kian memburuk, akibat pencemaran limbah industri dan domestik. PDAM harus menambah beban proses pengolahan, salah satunya dengan meningkatkan dosis bahan kimia penjernih air demi memenuhi parameter baku mutu.

“Konsekuensinya bukan hanya persoalan biaya. Kita juga belum mengetahui secara pasti dampak dari proses tersebut. Belum lagi persoalan mikroplastik. Sejauh ini, perhatian terhadap mikroplastik tampaknya belum menjadi bagian dari standar utama yang menjadi perhatian PDAM, ” ungkap Arif.

Kebijakan pengolahan air semacam ini, menurut saya, juga menyimpan persoalan ketidakadilan terhadap konsumen. Dalam konteks ini, Arif mungkin merujuk pada Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya, perusahaan milik Pemerintah Kota Surabaya.

Dalam film Good Morning Tomorrow garapan PJT I dan ECOTON, Manajer Pengendalian Proses dan Energi, Alfa Aritma Novianti, S.T., menyebutkan bahwa PDAM harus memproduksi lebih dari 12.000 liter air bersih per detik untuk melayani sekitar 640.000 pelanggan dengan standar air minum. Beban operasional perusahaan semakin berat, ketika kualitas air baku terus memburuk akibat pencemaran.

Dari sini, saya melihat setidaknya ada dua persoalan mendasar.

Pertama, beban ekonomi akibat pencemaran, justru berpotensi ditanggung konsumen air bersih. Perusahaan daerah harus mengeluarkan biaya lebih besar, mengolah air baku yang tercemar. Beban pengolahan itu, pada akhirnya menjadi bagian dari biaya operasional perusahaan yang dapat memengaruhi tarif pelanggan. Sementara itu, industri-industri yang mencemari sungai, belum tentu menanggung biaya pemulihan lingkungan secara sepadan.

Di sinilah letak ketidakadilannya. Pelanggan yang tidak mencemari sungai, justru harus ikut menanggung konsekuensi ekonomi dari pencemaran yang dilakukan pihak lain. Industri menikmati keuntungan dari aktivitas produksinya, sementara masyarakat hilir menanggung dampak kerusakan sumber air.

BACA JUGA:  Kali Pertama, MIMO Kenalkan Mikroplastik Lewat Lagu di Sekolah Alam Ramadhani Kediri

Kedua, air yang tampak jernih setelah melalui proses pengolahan, bukan berarti seluruh persoalan pencemaran telah terselesaikan. Masih ada pertanyaan mengenai residu bahan kimia dan kemungkinan partikel mikroplastik, yang lolos dari instalasi pengolahan. Persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Konsumen berhak mengetahui, bagaimana kualitas air yang mereka konsumsi, bagaimana efektivitas proses pengolahannya, dan sejauh mana risiko pencemar dapat dikendalikan.

Bagi saya, persoalan mendasarnya bukan semata, bagaimana PDAM mampu mengolah air yang semakin tercemar. Tetapi, mengapa masyarakat harus terus bergantung, pada pengolahan yang semakin berat, sementara sumber pencemarannya tidak dihentikan?

PDAM tidak mungkin selamanya dijadikan benteng terakhir, menanggung kegagalan pengendalian pencemaran. Sebab, semakin buruk kualitas air baku, semakin besar pula beban pengolahan yang harus ditanggung. Negara tidak boleh hanya sibuk memastikan air tetap bisa diproduksi, tetapi membiarkan sungai sebagai sumber airnya terus dirusak.

Suasana diskusi pre-launching buku Membaca Brantas dari Peradaban hingga Krisis Hari Ini di Universitas Brawijaya, Kota Malang, Sabtu (14/11/2026). Forum membahas krisis Sungai Brantas, tetapi belum menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan (stakeholder) yang memiliki kewenangan penegakan hukum dan pengendalian tata ruang. | Foto: M Iffan

Panggung Kosong Penegak Hukum

Kekosongan dalam diskusi di Universitas Brawijaya itu sebenarnya terlihat jelas. Hal ini semakin saya rasakan, ketika membaca transkrip kiriman Amalia. Forum yang mempertemukan penulis, akademisi, budayawan, pegiat lingkungan, serta perwakilan pengelola teknis air. Mestinya hadir pula pemangku kepentingan (stakeholder), yang memiliki mandat penegakan hukum dan kewenangan pengendalian tata ruang.

WhatsApp Channel · TitikTerang

TitikTerang hadir di WhatsApp

Dapatkan kilasan berita, analisis pedas, dan cerita ekologis ala TitikTerang langsung di WhatsApp-mu.

Gabung WhatsApp Channel

“Penyakitnya sebenarnya bukan di sungai, tetapi di wilayah hulu dan pihak-pihak yang membuang limbah langsung ke sungai. Ada aturan yang menyebutkan ancaman pidananya berapa tahun, tetapi orang yang membuang sampah dan limbah tidak ada yang ditindak, pelanggar tata guna lahan di hulu tidak ada yang diadili.”

Tidak tercatatnya dalam transkrip perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) provinsi maupun kabupaten/kota, Satpol PP, apalagi aparat kepolisian dan kejaksaan. Absennya institusi-institusi, bukti bahwa seluruh kritik mengenai impunitas perusak lingkungan, terdengar seperti ratapan di ruang hampa.

Direktur Utama PJT I, Fahmi Hidayat, secara terbuka mengakui bahwa operator lapangan tidak memiliki kewenangan yustisi untuk menindak para pelanggar.

“Penyakitnya sebenarnya bukan di sungai, tetapi di wilayah hulu dan pihak-pihak yang membuang limbah langsung ke sungai. Ada aturan yang menyebutkan ancaman pidananya berapa tahun, tetapi orang yang membuang sampah dan limbah tidak ada yang ditindak, pelanggar tata guna lahan di hulu tidak ada yang diadili,” ujarnya.

Pernyataan Fahmi justru memperlihatkan persoalan serius dalam penegakan hukum lingkungan di Jawa Timur. Aturan tersedia. Ancaman pidana jelas. Hanya saja, penindakan terhadap para pelanggar masih menjadi tanda tanya besar.

Padahal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Telah mengatur sanksi pidana dan perdata dengan jelas. Hanya saja, ketentuan hukum inilah, seolah kehilangan daya gigit, ketika berhadapan dengan modal industri, kepentingan bisnis pariwisata di hulu, serta pembiaran birokrasi.

Saya melihat, persoalan Brantas bukan karena negara kekurangan aturan. Bukan pula karena pemerintah tidak memiliki lembaga yang bertugas mengawasi sungai. Persoalannya justru terletak pada keberanian menjalankan kewenangan. Ketika pencemar terus beroperasi, perusak tata ruang tidak ditindak, dan limbah terus mengalir ke sungai, untuk apa hukum dibuat jika tidak pernah benar-benar ditegakkan?

BACA JUGA:  Kali Tengah Gresik Tercemar Berat: Amonia 10,7 mg/L dan Oksigen Anjlok Mengancam Ekosistem
Siswa SMP Negeri 1 Wonosalam, Jombang, yang tergabung dalam Polisi Air, menunjukkan bahwa keberanian menjaga lingkungan tidak harus menunggu dewasa. Mereka berani meneliti pencemaran sungai, menyuarakan keresahan, dan mengingatkan masyarakat agar tidak merusak sumber kehidupan. Dari tangan generasi muda, tumbuh harapan bagi perlindungan sungai. | Foto: Amiruddin Muttaqin

Melawan Budaya Ewuh Pakewuh

Anggota non-pemerintah Dewan Sumber Daya Air Nasional, Raymond Valiant menyebut, krisis ekologis ini sebagai wujud inkongruensi. Yakni, ketidaksesuaian antara nilai religiusitas masyarakat dan perilaku destruktif terhadap alam.

“Manusia modern terobsesi menyelesaikan persoalan etis dan ekologis dengan pendekatan teknokratis semata. Sementara itu, nilai-nilai spiritual yang dahulu membuat leluhur menghormati mata air dan gunung justru semakin diabaikan.”

Sementara itu, peneliti senior sekaligus pendiri ECOTON, Prigi Arisandi mengingatkan, seperempat populasi Indonesia akan didominasi kelompok usia muda, yang menentukan arah politik pada Pemilu 2029.

“Jika generasi hari ini gagal memaksa negara bertindak, anak-anak muda hanya akan mewarisi sungai beracun yang bahkan tak lagi layak disentuh, ” ucap Prigi

Di tengah absennya keberanian aparat penegak hukum, harapan justru bertumpu pada keberanian anakanak sekolah. Salah satunya melalui program Polisi Air, melatih pelajar SMP mencatat data pencemaran dan melaporkannya.

Hanya saja baru-baru ini terjadi, keberanian anak-anak muda ini, sedang menghadapi kenyataan pahit. Bagaimana yang terjadi di Kali Gogor, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Sungai yang menjadi lokasi penelitian lingkungan pelajar SMPN 1 Wonosalam, justru tercemar kotoran ternak.

Keresahan itu disampaikan Zeema Aquila Tiya Huwaida, siswa kelas VIII sekaligus anggota tim Polisi Air. Ia menyayangkan sungai tempat mereka melakukan penelitian, justru tercemar limbah peternakan.

“Kali Gogor adalah sungai tempat penelitian tim Polisi Air. Tolong jangan dicemari. Kondisi bau menyengat dan pencemaran kotoran sapi ini membuat tim Polisi Air sangat resah,” ujar Zeema, Senin (9/11/2026).

Protes serupa disampaikan Julia Fahma, siswa kelas IX. Ia mengaku pernah terjatuh ke sungai saat melakukan penelitian dan terkena limbah kotoran sapi.

“Di sungai itu banyak sekali limbah sapinya. Kalau mau turun ke sungai terasa jijik. Waktu itu saya pernah penelitian di situ, saya sudah berusaha menjaga keseimbangan, tapi tiba-tiba terjatuh dan kena limbahnya,” ungkap Julia, Selasa (10/11/2026).

Julia meminta warga menghentikan pembuangan limbah peternakan ke sungai. Sebab, dampaknya kembali dirasakan masyarakat sendiri.

Pencemaran yang juga mengancam potensi Citizen Science Tourism, program ekowisata berbasis penelitian partisipatif, yang diinisiasi ECOTON di kawasan Kedai Tanah Senja, Wonosalam. Program itu sengaja memang dibuat ECOTON, Tujuannya mengajak wisatawan mempelajari kualitas air, keanekaragaman hayati, mikroplastik, hingga konservasi kawasan hulu.

Bagi saya, membiarkan Kali Gogor tercemar sama saja merusak upaya pendidikan lingkungan, yang sedang dibangun anak-anak sekolah. Bagaimana mungkin anak-anak diajak mencintai sungai, jika tempat mereka belajar justru dibiarkan tercemar?

Di sinilah budaya ewuh pakewuh harus dilawan. Budaya sungkan yang membungkam warga, ketika menyaksikan pelanggaran lingkungan di depan mata. Para pelajar Polisi Air, telah menunjukkan keberanian itu, yang semestinya menjadi tanggung jawab negara. Mereka mengawasi sungai, mencatat pencemaran, dan berani bersuara.

Kalau boleh saya katakan, penyelamatan Brantas tidak cukup melalui seminar, pengerukan sedimen, bahkan teknologi pengolahan air. Sumber pencemaran harus dihentikan. Pemerintah harus bertindak. Industri pencemar dan perusak lingkungan harus dimintai pertanggungjawaban.

Jika tidak, Sungai Brantas akan terus digiring menuju kematian ekologisnya. Ketika sumber air benar-benar musnah, uang tidak akan pernah bisa menggantikannya.***

 

Tinggalkan Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *