Usai “Sentilan” Menkeu Purbaya, Bojonegoro Langsung Gaspol: Triliunan Rupiah Meluncur Demi Pembangunan

ADA DUA hal yang bisa bikin pejabat daerah mendadak gesit: musim pemilu dan “sentilan” dari Kementerian Keuangan. Nah, untuk kasus Bojonegoro, Jawa Timur, yang kedua tampaknya sedang bekerja sangat efektif.

Baru beberapa hari disemprot Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa gara-gara APBD Rp3 triliun nganggur di kas daerah, Pemkab Bojonegoro langsung berubah mode dari hemat anggaran menjadi all in pembangunan besar-besaran. Dari jalan, jembatan, sampai BKKD buat ratusan desa, semua ikut kebagian guyuran dana.

#Dari “Nabung” Jadi “Ngebut”: Infrastruktur Jadi Primadona

Salah satu langkah paling cepat adalah perbaikan dan pembangunan jalan serta jembatan di berbagai kecamatan. Bupati Setyo Wahono tampaknya tak mau lagi dianggap pelit aspal. Pemerintah kabupaten kini bertekad mengubah Bojonegoro dari “lahan migas yang kaya tapi jalannya bopeng” menjadi “kaya dan mulus”.

““Kami berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, agar aksesibilitas masyarakat semakin baik,” katanya.

Targetnya bukan main: konektivitas antardesa dan antarkecamatan agar petani tak lagi mengeluh soal logistik. Katanya, kalau jalan sudah mulus, ekonomi bakal meluncur tanpa hambatan. (Semoga nggak cuma jalannya yang mulus, tapi juga proses tendernya.)

#Rp806 Miliar Buat Desa: “Uang Turun, Ekonomi Jalan”

Bukan cuma jalan yang dibenahi, tapi juga dompet desa. Lewat Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) sebesar Rp806 miliar, Pemkab Bojonegoro berharap bisa menghidupkan ekonomi dari bawah.

Lebih dari 400 desa bakal kebagian jatah, dan katanya pencairan akan dipercepat. “Proses administrasi sedang dikebut,” ujar perwakilan Pemkab, sambil memastikan bahwa uang ini bukan sekadar numpang lewat rekening kas.

Kalau benar terealisasi, bisa jadi geliat ekonomi di tingkat desa bakal terasa nyata — asalkan, tentu saja, tak semua proyeknya “menunggu musim hujan” untuk dikerjakan.

#Setelah Dimarahi, Giliran Evaluasi Total OPD

Wakil Bupati Nurul Azizah tampak berusaha menjadikan momen teguran Menkeu sebagai “tamparan penuh kasih”. Ia bilang, evaluasi bukan untuk cari salah, tapi biar semua jadi lebih baik.

Mulai dari perencanaan anggaran, disiplin kerja, sampai percepatan lelang proyek — semua akan dibedah. Bahkan, Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ke depan bakal berbasis kinerja. Jadi, siapa yang santai-santai, siap-siap saja dapat tunjangan tipis.

“Anggap saja ini tahun pertama masa pembenahan,” kata Nurul. Sebuah kalimat yang terdengar seperti versi halus dari “tahun depan jangan bikin malu lagi”.

#Dari Teguran Jadi Momentum

Sebagai penutup, Pemkab Bojonegoro juga melayangkan surat resmi ke Mendagri dan Menkeu, meminta dana transfer pusat diturunkan lebih cepat. Alasannya sederhana: biar pembangunan nggak macet gara-gara duit telat turun, seperti pengalaman 2019.

Semoga saja, setelah semua “gaspol” ini, Bojonegoro tak cuma terkenal karena migas dan sisa saldo kasnya, tapi juga karena jalannya benar-benar bisa dilewati tanpa perlu doa panjang.***