Wabup Sidoarjo: Dari Awasi Anak Sekolah sampai Sikut-sikutan dengan Bupati

SIDOARJO – Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, baru-baru ini bikin wejangan yang terdengar manis di telinga orang tua: meminta komite sekolah ikut mengawasi anak-anak. Katanya, anak-anak butuh perhatian ekstra supaya nggak kebablasan dalam pergaulan.

Sepintas, kedengarannya mulia. Siapa sih yang nggak mau anak-anaknya aman, rajin belajar, dan bebas dari godaan “setan gaplek” kayak rokok, narkoba, atau mbolos rame-rame ke warkop? Tapi, di balik kalimat normatif itu, telinga rakyat Sidoarjo yang sudah terlatih membaca drama politik justru mendengar frekuensi lain. Karena di Sidoarjo, urusan anak sekolah saja bisa nyambung ke perseteruan bupati–wakil bupati.

#Komite Sekolah Naik Kelas

Selama ini, komite sekolah paling banter ngurusin iuran, fotokopian, atau jadi jembatan orang tua–guru kalau ada drama kecil. Sekarang, tiba-tiba ditugasi mengawasi anak-anak juga. Waduh, ini namanya naik kelas mendadak.

Bayangin kalau betulan serius: komite harus bikin shift jaga. Ada bapak-bapak nongkrong di gerbang sekolah sambil bawa buku catatan, ada ibu-ibu patroli toilet biar nggak ada yang vape-an, bahkan ada yang ngecek kantin supaya nggak jual ciki oplosan. Mirip satpam komplek, tapi levelnya pendidikan.

Tapi yang bikin unik, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Suryano, menanggapi hal ini dengan nada prihatin. Telinga masyarakat ikut menangkap, lalu ia cuma bilang, “Serius amat, bapak…”

Ia menambahkan, “Harapan kami, pengurus komite di tingkat kecamatan bisa langsung bersentuhan dengan para murid, mereka harus ikut bertanggung jawab atas perilaku anak didiknya.”

Kalau sampai jadi kenyataan, jangan-jangan komite bakal bingung sendiri: ini sekolah atau markas TNI? Karena sekarang, ngurus anak sekolah saja sudah seperti operasi militer skala kecil.

#Dari Anak Sekolah ke “Anak Buah”

Ucapan Wabup ini sebenarnya normal-normal saja, kalau tidak keluar di tengah suasana Pemkab yang lagi panas. Semua orang tahu, Bupati Subandi dan Wabup Mimik ini lagi adem ayem… tapi adem ayemnya bukan adem yang damai, melainkan adem yang penuh tensi, kayak es batu dicemplungin ke minyak panas.

Makanya, ketika Wabup bicara soal “pengawasan”, publik langsung nyambungin: oh, ini kode keras. Anak sekolah disuruh diawasi, tapi anak buah di Pemkab yang hobi jalan-jalan saat jam dinas siapa yang ngawasi? Jangan-jangan, ini bukan sekadar wejangan buat siswa, tapi juga sindiran halus buat rekan kerjanya sendiri.

Karena jujur saja, kalau anak sekolah bolos, hukumannya jelas: dipanggil guru BK. Tapi kalau pejabat bolos rapat, paling sanksinya cuma “ditulis di notulen” lalu dilupakan.

#Bupati dan Wabup: Mirip Geng Sekolah

Warga Sidoarjo sudah lama capek nonton drama dua matahari kembar ini. Dari saling rebut panggung, perang statement, sampai kode-kode tipis di media. Kalau ini sekolah, situasinya udah kayak geng kelas IPA vs IPS rebutan lapangan futsal. Bedanya, yang jadi wasit adalah rakyat kecil yang nggak ngerti bola tapi tetap harus bayar uang kas.
Bayangin ada apel pagi di halaman sekolah.

Harusnya kepala sekolah (bupati) dan wakil kepala (wabup) berdiri berdampingan, memberi wejangan bersama. Tapi di Sidoarjo, yang terjadi malah kayak rebutan mic karaoke di hajatan. Satu nyanyi dangdut, satunya lagi maksa pengen nyanyi K-pop. Hasilnya? Tamu bingung, nasi kotak dingin, rakyat gosong.

Kalau ditanya siapa yang menang, jawabannya nihil. Yang terlihat hanya drama tanpa pemenang, tapi efeknya dirasakan semua: anak-anak sekolah ngiler liat snack dingin, guru garuk-garuk kepala, warga heran siapa sebenarnya yang kerja.

#Komite Pemkab: Ide Serius tapi Bercanda

Karena itu, rakyat mulai iseng usul: kalau ada komite sekolah buat ngawasi anak-anak, kenapa nggak ada komite Pemkab buat ngawasi bupati dan wabup?

Bayangin, setiap kali ada rapat dinas, anggota komite langsung nyatet siapa yang terlambat. Kalau ada yang kebanyakan main HP, langsung disuruh push up. Kalau ada yang kebiasaan sindir-sindiran di media, dihukum bikin surat pernyataan di depan kelas: “Saya berjanji tidak akan rebutan panggung, tidak akan nyindir di media, dan tidak akan bikin rakyat bingung siapa sebenarnya yang kerja.”

Lebih manjur ketimbang pidato normatif. Karena intinya, rakyat butuh bukti kerja, bukan tontonan drama politik.

#Warga: “Anak Kami Jangan Jadi Korban Ego”

Masalahnya, setiap kali bupati dan wabup perang dingin, yang jadi korban ujung-ujungnya rakyat. Proyek terhambat, pelayanan publik tersendat, birokrasi bingung. Sementara anak-anak sekolah yang disebut-sebut tadi juga ikut kena dampak: dana BOS telat cair, fasilitas sekolah nggak diperbaiki, dan guru harus keluar duit sendiri buat kapur.

Makanya, banyak orang tua nyeletuk: “Yang harus diawasi itu bukan cuma anak-anak sekolah, tapi anak-anak besar di Pemkab.” Karena kalau pejabatnya kompak, anak-anak sekolah otomatis dapat perhatian. Tapi kalau pejabatnya sibuk ngurus ego, ya jangan heran anak-anak kita main ke warnet sampai pagi.

#Humor Receh tapi Pedih

Kalau dipikir-pikir, perseteruan Bupati Subandi dan Wabup Mimik ini mirip adegan sinetron yang tayang setiap malam. Penonton sudah tahu alurnya: mereka akan berantem, pura-pura damai, lalu berantem lagi. Bedanya, sinetron bisa di-skip kalau bosan. Drama Pemkab? Mau nggak mau harus ditonton, karena dampaknya langsung ke rakyat.

Bayangin kalau anak-anak sekolah belajar PPKn, bab “kerjasama pemerintah daerah”. Guru bingung mau kasih contoh apa. Mau bilang “lihat Bupati dan Wabup kita”, kok malah kontradiksi. Bisa-bisa anak-anak nyatet di buku:

“Kerjasama adalah saling sindir di media, saling rebut panggung, dan saling klaim proyek. Jangan ditiru, tapi sudah terjadi.”

#Komite untuk Semua

Intinya, ucapan Wabup soal komite sekolah itu bagus. Anak-anak memang perlu pengawasan. Tapi kalau mau adil, pengawasan itu jangan berhenti di sekolah. Pemkab juga butuh komite khusus.

Karena kalau anak-anak salah langkah, masa depannya bisa hancur. Kalau pejabat salah langkah, masa depan satu kabupaten bisa ambyar. Bedanya tipis, tapi dampaknya jauh lebih besar.

Jadi, mungkin sudah saatnya Sidoarjo punya “Komite Persahabatan Pemkab”. Anggotanya dari masyarakat sipil, tugasnya ngawasi bupati dan wabup biar nggak gosong-gosongan lagi. Biar rakyat bisa fokus ngurus anak sekolah, tanpa harus ikut pusing mikirin siapa yang sebenarnya kerja di Pemkab.

Kalau itu terlaksana, barulah wejangan Wabup soal pengawasan bisa jadi nyata. Karena pengawasan itu memang penting, tapi jangan cuma untuk anak-anak kecil. Anak-anak besar juga butuh.***

Masta’in, jurnalis tinggal di Sidoarjo berkontribusi atas artikel ini | Editor: Supriyadi