“War” Tiket Rp733 HJKS Surabaya: Wisata Murah Picu Lonjakan Kunjungan dan Dongkrak Ekonomi UMKM

Ribuan warga Surabaya berebut tiket wisata seharga Rp733 melalui sistem daring guna merayakan hari jadi kota sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui belanja produk UMKM.

Layar gawai yang memancarkan cahaya biru menjadi pemandangan jamak di sudut-sudut Kota Surabaya tepat pada pukul 00.00 WIB di awal Mei 2026. Di balik layar, ribuan jempol bergerak dengan kecepatan tinggi, saling beradu dalam sebuah fenomena digital yang dikenal warga sebagai “war” tiket.

Menariknya, keriuhan ini tidak dipicu oleh kedatangan grup musik internasional, melainkan oleh perebutan akses masuk ke berbagai destinasi wisata sejarah dan alam milik pemerintah kota. Pemerintah Kota Surabaya baru saja meluncurkan kebijakan yang menghentak publik dengan menetapkan harga tiket masuk serba Rp733.

Angka yang merupakan simbol penghormatan terhadap usia Kota Pahlawan yang kini resmi menginjak 733 tahun. Sepanjang bulan Mei, pada setiap akhir pekan dan hari libur nasional, warga dapat menikmati berbagai ikon wisata kota dengan harga yang jauh lebih murah daripada selembar kerupuk goreng.

Kebijakan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733 ini menjadi pemantik gairah baru di tengah upaya pemulihan ekonomi kreatif yang terus berlanjut. Dari pesisir timur yang berbau garam hingga gemerlap lampu di bantaran sungai tengah kota, narasi mengenai wisata murah kini berubah menjadi mesin penggerak baru bagi roda ekonomi lokal.

Pemerintah Kota Surabaya merancang strategi ini secara mendalam agar perayaan ulang tahun kota dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, tanpa ada sekat ekonomi yang membatasi kegembiraan warga.

#Digitalisasi dan Aksesibilitas Wisata Rakyat

Pemandangan menarik terlihat di berbagai ruang publik saat warga mulai memadati destinasi wisata unggulan. Anak-anak muda hingga para orang tua kini tampak sangat akrab dengan laman tiketwisata.surabaya.go.id.

Pemerintah Kota Surabaya memang sengaja memusatkan seluruh transaksi secara digital. Langkah ini diambil untuk menghindari penumpukan antrean fisik di loket yang berisiko menimbulkan kericuhan, sekaligus memastikan data kunjungan warga tercatat dengan akurat dalam sistem besar data kota.

Strategi harga serba Rp733 ini menjadi antitesis dari narasi wisata mahal yang sering kali memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan menurunkan hambatan harga atau price barrier, pemerintah justru membuka pintu bagi perputaran uang yang jauh lebih besar di sektor-sektor ekonomi turunan.

Antusiasme tinggi terlihat jelas di Taman Hiburan Pantai (THP) Kenjeran. Di bawah terik matahari pesisir, ribuan pengunjung memadati bibir pantai untuk menikmati suasana santai bersama keluarga. Harga tiket yang hanya beberapa ratus perak membuat keluarga dengan banyak anggota tidak lagi merasa terbebani.

Nurul (42), seorang warga asal Simokerto yang datang memboyong sepuluh anggota keluarganya, tampak sibuk mengatur tikar di bawah pohon peneduh. Nurul merasa sangat terbantu dengan kebijakan ini.

“Biasanya kalau bawa rombongan keluarga besar, kami mikir dua kali karena tiketnya lumayan. Sekarang, uang tiketnya bisa kami alihkan untuk beli ikan asap atau sewa tikar lebih banyak,” ujar Nurul sambil menunjukkan kode QR di ponselnya pada Sabtu, 2 April 2026.

Nurul menambahkan, program ini benar-benar membantu rakyat kecil yang ingin memberikan hiburan buat anak-anak tanpa harus menguras dompet di tanggal tua. Walaupun sempat mengalami kendala teknis saat memesan tiket karena beban peladen yang berat, Nurul tetap merasa puas.

“Saya kaget pas buka website-nya, awalnya sempat lambat karena saking banyaknya yang akses, tapi untungnya berhasil dapat tiket buat satu keluarga besar,” ungkap Nurul.

Akan tetapi, lanjut Nurul, menitipkan sebuah pesan penting bagi pengelola wisata. “Harapan saya, bukan cuma harganya yang murah, tapi fasilitas di dalam wisata seperti kebersihan toilet juga harus tetap dijaga meski pengunjung membeludak seperti sekarang,” tegas Nurul sambil memandangi anak-anaknya yang asyik bermain pasir.

Peningkatan kunjungan juga terjadi secara masif di Wisata Perahu Kalimas. Destinasi yang sering dijuluki sebagai Venice van Java ini menjadi primadona utama, terutama saat hari mulai gelap dan lampu-lampu hias mulai memantulkan cahaya di permukaan air sungai.

Dengan modal tiket hanya Rp733, warga bisa menyusuri aliran sungai di bawah temaram lampu hias yang cantik dan jajaran bangunan bersejarah yang megah di sepanjang bantaran. Suasana romantis dan edukatif ini menarik minat ribuan warga untuk datang berbondong-bondong. Akibatnya, para pedagang di sentra kuliner sekitar dermaga Kalimas melaporkan kenaikan omzet yang sangat signifikan.

Pendapatan mereka melonjak hingga dua kali lipat dalam satu malam saja karena banyaknya pengunjung yang berbelanja makanan ringan dan minuman setelah turun dari perahu.

#Efek Pengganda dan Tantangan Infrastruktur Kota

Kebijakan harga murah ini menciptakan fenomena ekonomi yang dalam istilah akademis disebut sebagai multiplier effect atau efek pengganda. Secara makro, strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam perayaan HJKS 733 adalah sebuah bentuk investasi sosial yang cerdas.

Melalui tiket seharga Rp733, pemerintah kota sebenarnya tidak sedang mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor penjualan tiket secara langsung. Pemerintah justru sedang “membeli” kebahagiaan warga dan menggerakkan roda ekonomi pada tingkat akar rumput yang sering kali terlupakan. Saat sebuah keluarga hanya menghabiskan Rp7.330 untuk tiket sepuluh orang, keluarga tersebut memiliki sisa anggaran yang jauh lebih banyak untuk dibelanjakan pada produk UMKM.

Penjual cilok, pedagang kaos khas Surabaya, hingga jasa transportasi lokal mendapatkan tetesan rezeki yang nyata dari kebijakan “receh” ini.

Sektor wisata sejarah pun tidak ketinggalan mendapatkan limpahan berkah dari kebijakan ini. Di kompleks Tugu Pahlawan, tepatnya di Museum 10 November, terlihat antrean panjang pengunjung yang membawa kode QR di tangan mereka.

Menariknya, banyak di antara pengunjung tersebut adalah remaja dari Generasi Z yang biasanya lebih memilih menghabiskan waktu di kafe-kafe modern. Dimas (18), seorang pelajar yang sedang mengunjungi monumen pilar runtuh, mengaku tertarik datang karena harga yang sangat terjangkau dan sistem pembayaran yang transparan. Dimas tampak asyik mengambil foto dari berbagai sudut untuk diunggah ke media sosial miliknya.

“Awalnya saya kira Rp733 itu cuma hoaks atau strategi pemasaran yang ada syarat tersembunyinya, ternyata beneran langsung potong saldo digital segitu,” kata Dimas dengan nada heran.

Menurut pandangan Dimas, kebijakan ini merupakan cara keren dari pemerintah kota untuk menarik anak muda kembali ke museum. “Kami dapat foto bagus buat Instagram, tapi secara tidak langsung juga jadi ingat lagi sejarah perjuangan di Surabaya,” tambah Dimas.

Walaupun menyukai sistem ini, Dimas memberikan masukan agar kuota tiket ditambah pada masa mendatang. “Menurut saya, sistem booking online ini sudah bagus, tapi mungkin kuotanya perlu ditambah lagi karena banyak teman saya yang sudah kehabisan tiket padahal baru buka web sebentar,” ujar Dimas sambil terus mengutak-atik aplikasinya.

Akan tetapi, lonjakan pengunjung yang sangat masif ini membawa tantangan besar bagi tata kelola kota yang tidak boleh diabaikan. Membeludaknya warga di satu titik destinasi berarti beban infrastruktur meningkat secara drastis dalam waktu singkat.

Masalah manajemen sampah menjadi hal yang paling krusial agar area wisata tidak berubah menjadi tempat kumuh setelah perayaan usai. Tumpukan sampah plastik dan sisa makanan menjadi pemandangan yang harus segera ditangani oleh dinas terkait.

Selain itu, pengaturan parkir liar dan faktor keamanan pengunjung juga menjadi ujian nyata bagi pengelola destinasi wisata. Jika Pemerintah Kota Surabaya berhasil mengelola lonjakan ini dengan baik, maka program wisata murah ini akan menjadi standar baru dalam pelayanan publik yang inklusif dan humanis bagi kota-kota lain di Indonesia.

#Visi Kota Humanis Eri Cahyadi

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dalam berbagai kesempatan selalu menekankan, Surabaya harus menjadi kota yang humanis. Eri Cahyadi meyakini, wisata tidak boleh hanya menjadi milik mereka yang berkantong tebal atau kaum elite saja.

Wisata adalah hak setiap warga Surabaya untuk mengenal tanah kelahirannya dan menikmati keindahan kotanya sendiri dengan rasa bangga. Melalui kebijakan Rp733, Eri Cahyadi ingin memastikan bahwa tidak ada lagi dinding ekonomi yang menghalangi warga untuk merasa bahagia di hari ulang tahun kota mereka.

Eri Cahyadi memandang bahwa kebahagiaan warga adalah indikator kesuksesan pembangunan yang paling hakiki di atas angka-angka statistik pertumbuhan ekonomi semata.

Angka 733 kini tidak lagi dipandang sebagai urutan angka dalam kalender sejarah, melainkan telah bertransformasi menjadi simbol keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. Perayaan hari jadi kota kali ini terasa lebih bermakna karena melibatkan partisipasi aktif seluruh warga dalam menggerakkan ekonomi lokal secara mandiri.

Antara sejarah yang tersimpan rapat di dalam keheningan museum dan deburan ombak tenang di pesisir Kenjeran, terdapat denyut ekonomi yang berdetak lebih kencang daripada biasanya. Transaksi-transaksi kecil di warung ikan asap atau penjual mainan anak menjadi bukti bahwa kebijakan yang tepat sasaran dapat menyentuh nadi kehidupan masyarakat paling bawah.

Kini, di bawah langit Mei 2026 yang cerah, Surabaya sedang bersolek dengan penuh rasa percaya diri. Kebijakan ini menjadi kado ulang tahun yang manis dari kota untuk warganya, sekaligus dari warga untuk kemandirian ekonomi daerahnya.

Program ini membuktikan bahwa dengan pendekatan digitalisasi yang tepat dan kebijakan harga yang merakyat, kemajuan teknologi dapat berjalan beriringan untuk menciptakan kota yang lebih sejahtera.

Surabaya telah menunjukkan kepada daerah lain bagaimana sebuah kota besar merayakan identitasnya dengan cara merangkul seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Identitas Surabaya sebagai Kota Pahlawan kini diperkuat dengan identitas baru sebagai kota yang berjiwa sosial dan mengedepankan keadilan bagi seluruh warganya.***

*) Shella Mardiana Putri, Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2023 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya, berkontribusi penulisan artikel ini.