Putusan MA Tak Kunjung Dilaksanakan, Greenpeace Tuntut PLN Buka Data Emisi

• Mahkamah Agung menolak kasasi PLN pada 26 Agustus 2026 dalam sengketa keterbukaan informasi publik. Greenpeace mendesak PLN segera membuka dokumen emisi PLTU sesuai perintah pengadilan yang berlaku.
• Greenpeace menilai keterbukaan data emisi PLTU penting agar masyarakat dapat mengidentifikasi sumber pencemaran, mengawasi kepatuhan pembangkit terhadap standar lingkungan, serta memperjuangkan hak atas udara bersih.
• Laporan Toxic 20 (2025) memproyeksikan sekitar 156 ribu kematian dini sepanjang 2026–2050 akibat paparan polusi dari 20 PLTU batu bara paling beracun di Indonesia.

GREENPEACE Indonesia mendesak PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) segera membuka data dan dokumen emisi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Desakan ini menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi PLN pada 26 Agustus 2026 dalam perkara sengketa keterbukaan informasi publik.

Melalui putusan tersebut, PLN diwajibkan membuka sejumlah informasi terkait emisi PLTU paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Namun, hingga Minggu (8/11/2026), dokumen yang diperintahkan pengadilan belum juga disampaikan kepada publik.

Putusan tersebut tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Nomor 1371/Pdt.Sus-KIP/2025/PN.Jkt.Sel.

“Pengadilan sudah memerintahkan PLN membuka data emisi PLTU paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. PLN tidak boleh terus menghindar dari kewajibannya. Segera buka data emisi sesuai perintah pengadilan,” kata Yuyun Harmono, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia di Tangerang dalam laman Greenpeace, Minggu (8/11/2026).

Desakan tersebut disampaikan Greenpeace dalam kegiatan lari Electric Run 2026 yang diselenggarakan PLN di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang. Acara yang mengusung tema Powering Green Future itu digadang-gadang sebagai kegiatan rendah emisi.

Menurut Greenpeace, komitmen terhadap masa depan energi hijau semestinya tidak berhenti pada slogan. PLN juga perlu menunjukkan komitmen tersebut melalui keterbukaan informasi lingkungan dan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Tiga Dokumen Emisi PLTU Harus Dibuka

Dalam putusannya, PN Jakarta Selatan memerintahkan PLN membuka sejumlah dokumen penting terkait emisi pembangkit listrik tenaga uap.

Dokumen tersebut meliputi peta jalan penerapan standar emisi PLTU, laporan pemantauan emisi sebelum dan sesudah 2019, serta dokumen izin dan persetujuan lingkungan terbaru berikut perubahannya.

Greenpeace menilai keterbukaan informasi tersebut penting agar masyarakat mengetahui tingkat pencemaran dari PLTU yang beroperasi di sekitar permukiman mereka. Tanpa akses terhadap data emisi, masyarakat kesulitan mengidentifikasi sumber pencemaran sekaligus mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap standar lingkungan.

“Publik berhak mengetahui cerobong PLTU mana yang mencemari udara mereka. Data emisi diperlukan untuk mengidentifikasi sumber pencemar, mengevaluasi kepatuhan pembangkit terhadap standar lingkungan, mendorong penegakan hukum, serta menentukan langkah pengurangan emisi dari sektor energi,” ujar Yuyun.

Dampak pencemaran PLTU batu bara terhadap kesehatan dan lingkungan juga tercermin dalam sejumlah laporan penelitian. Greenpeace Indonesia pada 2016 memperkirakan polusi PLTU menimbulkan beban ekonomi bagi negara dan masyarakat hingga Rp351 triliun per tahun. Beban tersebut antara lain berasal dari penyakit pernapasan dan hilangnya produktivitas masyarakat.

Sementara itu, laporan Toxic 20 (2025) memproyeksikan sekitar 156 ribu kematian dini selama periode 2026–2050 akibat paparan polusi dari 20 PLTU batu bara paling beracun di Indonesia.

Angka tersebut menggambarkan besarnya risiko kesehatan yang berpotensi ditanggung masyarakat akibat pencemaran pembangkit berbahan bakar batu bara.

Pencemaran PLTU Mengancam Ruang Hidup Warga

Persoalan pencemaran tidak hanya terjadi di sekitar PLTU yang memasok listrik untuk jaringan umum, tetapi juga di kawasan industri yang menggunakan PLTU captive atau pembangkit listrik untuk kebutuhan sendiri.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat abu hasil pembakaran batu bara dari PLTU captive di Morosi, Sulawesi Tenggara, telah mencemari sekitar 151 hektare tambak milik warga.

Pencemaran tersebut dilaporkan menurunkan kualitas air sehingga tambak tidak lagi produktif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dampak operasional PLTU tidak hanya berkaitan dengan emisi yang dilepaskan melalui cerobong, tetapi juga dapat mengancam ekosistem dan sumber penghidupan masyarakat.

Karena itu, akses terhadap informasi emisi dan dokumen lingkungan menjadi kebutuhan penting bagi warga. Keterbukaan data memungkinkan masyarakat mengetahui sumber pencemaran, menilai dampaknya, serta memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat.

Kuasa hukum Greenpeace Indonesia dari AMAR, Airlangga Julio, menilai putusan tersebut menjadi preseden penting bagi keterbukaan informasi publik, khususnya terkait kewajiban badan usaha milik negara (BUMN).

Menurutnya, Mahkamah Agung dalam putusan sebelumnya juga telah menegaskan bahwa BUMN sebagai badan hukum privat yang menggunakan dana negara tetap memiliki kewajiban membuka informasi tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

“PLN sebagai BUMN semestinya sejak awal menerapkan prinsip Maximum Access Limited Exemption (MALE). Prinsip ini menegaskan bahwa informasi pada dasarnya terbuka untuk publik, kecuali informasi tertentu yang secara sah dinyatakan rahasia,” ujar Airlangga.

Ia meminta PLN segera membuka seluruh informasi yang telah diperintahkan pengadilan. Menurutnya, keterbukaan tersebut merupakan bagian dari pertanggungjawaban perusahaan kepada masyarakat atas penggunaan uang negara.

Keterbukaan data emisi juga menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan transisi energi. Tanpa informasi yang memadai, masyarakat akan kesulitan mengawasi pencemaran, sementara pemerintah menghadapi keterbatasan dalam memastikan kepatuhan pembangkit terhadap standar lingkungan.

Greenpeace Indonesia pun mendesak PLN segera melaksanakan putusan pengadilan dan membuka seluruh data serta dokumen emisi PLTU yang menjadi objek sengketa.***