Blok Politik Alternatif Lahir, Dandhy Laksono Didapuk Pimpin Konsolidasi

Diaspora Indonesia di Belanda mendeklarasikan blok politik alternatif dan menunjuk Dandhy Dwi Laksono memimpin konsolidasi gerakan sipil.

Sejumlah diaspora Indonesia di Belanda yang terdiri dari pelajar, pekerja, profesional, dan aktivis masyarakat sipil mendeklarasikan pembentukan Blok Politik Alternatif pada Rabu (17/6/2026). Dalam dokumen yang diberi nama Deklarasi Amsterdam, mereka juga mendaulat Dandhy Dwi Laksono untuk memimpin fase awal konsolidasi gerakan bersama Reset Indonesia, Indonesia Baru, dan berbagai kelompok masyarakat sipil lainnya.

Deklarasi tersebut lahir dari penilaian bahwa sistem politik Indonesia sedang menghadapi krisis representasi yang semakin dalam. Para deklarator menilai partai-partai politik tidak lagi berfungsi sebagai saluran utama aspirasi warga, melainkan semakin dekat dengan kepentingan elite politik dan ekonomi.

“Jika sistem politik tidak lagi mampu memperbaiki dirinya sendiri, maka tidak ada alasan untuk berharap sistem tersebut melahirkan pemimpin berwatak negarawan yang memastikan kekuasaan tetap berada di tangan rakyat,” demikian salah satu isi deklarasi yang mencantumkan nama Syafiih Kamil dan Hertasning Ichlas sebagai kontak media itu.

Dokumen itu menempatkan persoalan representasi sebagai titik awal kritik. Menurut mereka, penurunan kualitas demokrasi tidak semata-mata terkait figur yang sedang berkuasa, tetapi merupakan gejala yang bersifat struktural.

Sebagai dasar argumentasi, deklarasi tersebut mengutip skor terbaru Varieties of Democracy (V-Dem) yang disebut menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia turun ke angka 0,30. Angka itu disebut sebagai yang terendah sejak Reformasi 1998.

Di dalam dokumen itu, golput dipandang sebagai respons yang dapat dipahami terhadap sistem yang dinilai gagal melakukan koreksi internal. Namun para penyusun deklarasi berpendapat bahwa sikap tidak memilih saja tidak cukup untuk menghasilkan perubahan politik yang lebih mendasar.

Karena itu, mereka menawarkan pembentukan Blok Politik Alternatif sebagai wadah konsolidasi yang bertujuan merebut kembali ruang politik melalui jalur demokratis. Dalam jangka panjang, wadah tersebut diproyeksikan menjadi fondasi lahirnya partai politik alternatif.

Gagasan itu tidak muncul dalam ruang kosong. Deklarasi Amsterdam juga merujuk pada kajian akademik yang menilai oligarki pasca-Reformasi justru semakin menguat di dalam institusi demokrasi.

Mereka mengutip penelitian akademisi politik Vedi Hadiz dan Richard Robison dalam buku Oligarchy and the End of Reformasi. Kajian tersebut digunakan untuk memperkuat argumen bahwa perubahan politik tidak lagi cukup dilakukan melalui mekanisme representasi yang tersedia saat ini.

Dalam kerangka itulah masyarakat sipil ditempatkan sebagai aktor utama perubahan. Para deklarator menilai kritik dari luar sistem dan upaya menitipkan agenda perubahan kepada partai-partai lama tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan yang ada.

#Mengapa Dandhy dan Apa Agenda Berikutnya?

Di antara berbagai poin yang muncul dalam deklarasi, keputusan mendaulat Dandhy Dwi Laksono menjadi bagian yang paling menyita perhatian. Nama jurnalis dan pembuat film dokumenter berjudul Pesta Babi itu, ditempatkan sebagai pemimpin konsolidasi gerakan rakyat pada tahap awal.

Namun deklarasi secara tegas memberi batas terhadap mandat tersebut. Para deklarator menyatakan bahwa Dandhy tidak dicalonkan sebagai presiden dan tidak diposisikan sebagai figur penyelamat bangsa.

“Kami tidak menjadikan Dandhy sebagai mesias politik ataupun pemilik gerakan,” tulis deklarasi tersebut.

Penegasan itu menunjukkan upaya untuk menghindari personalisasi gerakan yang selama ini kerap muncul dalam berbagai inisiatif politik alternatif. Kepemimpinan dipandang sebagai fungsi organisasi yang diperlukan untuk menjaga arah dan efektivitas konsolidasi.

Para pendukung deklarasi beralasan, gerakan sosial sering mengalami kebuntuan ketika menolak struktur kepemimpinan. Mereka menilai gagasan perubahan membutuhkan pengorganisasian yang jelas agar tidak berhenti sebagai diskursus.

Pilihan terhadap Dandhy didasarkan pada apa yang mereka sebut sebagai rekam jejak perjuangan sosial. Dalam dokumen itu, Dandhy digambarkan sebagai figur yang memiliki pengalaman advokasi di berbagai wilayah Indonesia serta menjaga jarak dari kepentingan partai politik.

Deklarasi juga menyebut kemampuannya menjembatani berbagai kelompok masyarakat yang selama ini bergerak secara terpisah. Kelompok-kelompok tersebut meliputi komunitas adat, organisasi keagamaan, buruh, petani, mahasiswa, hingga kalangan budayawan.

Selain aspek kepemimpinan, deklarasi memuat tiga agenda utama yang akan menjadi arah gerakan. Pertama, menyatakan kondisi darurat politik yang membutuhkan koreksi mendasar terhadap sistem politik nasional.

Kedua, mengonsolidasikan berbagai elemen masyarakat sipil dalam sebuah Kongres Rakyat. Forum tersebut direncanakan menjadi ruang penyusunan manifesto politik, pakta perjuangan, dan struktur organisasi gerakan.

Ketiga, mengajak komunitas masyarakat sipil di berbagai wilayah untuk membangun deklarasi serupa. Strategi ini menunjukkan bahwa inisiator gerakan berupaya memperluas basis dukungan melalui jaringan komunitas yang sudah ada.

Seruan tersebut ditujukan kepada kelompok yang cukup beragam, mulai dari petani, nelayan, buruh, mahasiswa, jurnalis, diaspora, hingga pelaku seni dan budaya. Mereka juga mendorong penggunaan media sosial sebagai instrumen konsolidasi publik.

Meski demikian, deklarasi ini masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Salah satunya terkait sejauh mana gagasan Blok Politik Alternatif dapat diterjemahkan menjadi kekuatan politik yang terorganisasi di tengah dominasi partai-partai mapan.

Pertanyaan lain menyangkut kemampuan gerakan ini membangun struktur yang inklusif tanpa terjebak pada figur sentral tertentu. Tantangan tersebut akan menjadi ujian pertama bagi konsolidasi yang kini mulai digerakkan dari luar negeri.

Untuk saat ini, Deklarasi Amsterdam dapat dibaca sebagai sinyal munculnya upaya baru dari sebagian elemen masyarakat sipil yang menilai jalur politik formal tidak lagi cukup mewakili aspirasi perubahan. Apakah inisiatif tersebut akan berkembang menjadi kekuatan politik yang nyata atau berhenti sebagai pernyataan sikap, akan sangat ditentukan oleh kemampuan mereka membangun organisasi dan dukungan publik dalam waktu mendatang.***