Brantas: Sungai Seribu Fungsi, Dari Septic Tank Raksasa sampai Keran PDAM

SURABAYA – Sungai Brantas, kebanggaan Jawa Timur, dulunya sering disebut “urat nadi” kehidupan. Airnya dipakai untuk irigasi, sumber minum PDAM, bahkan tempat warga mandi sambil nyuci baju. Tapi sekarang? Brantas lebih pantas disebut urat racun. Sebab alih-alih jadi sumber kehidupan, ia berubah jadi tempat pembuangan akhir: limbah industri, sampah rumah tangga, sampai popok bayi berjamaah.

Dan kalau ada yang paling bertanggung jawab atas nasib tragis Brantas ini, jawabannya bukan sekadar masyarakat. Yang paling layak dipersalahkan adalah pemerintah. Sebab dari hulu sampai hilir, bukannya mengendalikan pencemaran, pemerintah lebih sibuk mengendalikan narasi pencitraan.

#Tata Ruang yang Asal-asalan, Sempadan Sungai Jadi “Sempitan Akal”#

Mari mulai dari hal mendasar: tata ruang. Seharusnya jumlah dan jenis industri di sepanjang Brantas dibatasi sesuai daya tampung sungai. Logikanya, jangan sampai beban pencemaran lebih besar dari kemampuan sungai untuk menetralkan.

Tapi praktik di lapangan justru sebaliknya. Brantas kayak jadi kost-kostan murah di pinggir kampus: siapa pun boleh masuk asal punya duit. Hasilnya, industri kertas, gula, sampai manufaktur tumplek blek di tepian sungai. Jadi jangan heran kalau Brantas makin mirip laboratorium kimia ketimbang ekosistem sungai.

Aturan bilang sempadan sungai harus jadi kawasan lindung. Faktanya? Sempadan Brantas sekarang lebih mirip terminal bayangan. Ribuan rumah liar berdiri tanpa izin, lengkap dengan usaha dan bahkan industri kecil yang ikut nebeng.

Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWSP), yang harusnya jadi satpam sungai, justru lebih sering menutup mata. Alih-alih menertibkan, mereka membiarkan bantaran berubah jadi permukiman. Akhirnya, limbah cair rumah tangga langsung nyemplung ke sungai tanpa sempat diolah.

Kalau begini terus, jangan kaget suatu hari ada perumahan subsidi, ruko, bahkan kafe kekinian nongkrong di sempadan. Lengkap dengan view eksotis: ikan mabok dan air cokelat beraroma deterjen.

#Pengawasan Ala “Main Kucing-Kucingan”#

Industri punya trik klasik: buang limbah di dini hari. Alasannya sederhana, biaya pengolahan limbah mahal, sementara buang langsung ke sungai itu gratis. Pemerintah? Masih rajin razia jam kerja, padahal semua orang sudah tahu triknya.

Laporan Ecoton (2021) menunjukkan, banyak pabrik di sekitar Brantas hanya mengoperasikan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) saat ada inspeksi. Begitu petugas pergi, pipa pembuangan langsung dinyalakan.

Solusinya sebenarnya gampang: pasang CCTV dan alat monitoring online yang bisa diakses publik. Tapi entah kenapa pemerintah lebih sibuk bikin seremoni tanam pohon bareng pejabat daripada bikin sistem pengawasan transparan.

#Popok & Mikroplastik: Kolaborasi Busuk di Brantas#

Kalau ada award “Sungai Paling Sabar”, Brantas mungkin juaranya. Bayangin, tiap hari harus nerima 3 juta popok sekali pakai dari bayi-bayi se-Jawa Timur. Bukan karena sungainya doyan, tapi karena orang tuanya nggak punya pilihan lain. Pelayanan sampah di DAS Brantas aja cuma menjangkau kurang dari 60 persen penduduk. Jadi ya wajar kalau banyak desa di pinggir sungai menganggap Brantas sebagai TPS alamiah paling praktis.

Lucunya, pemerintah selalu tampil gagah dengan jargon: “Kesadaran masyarakat rendah.” Padahal yang rendah itu justru armada pengangkut sampah, TPS, dan niat politik buat beresin masalah ini. Kalau tempat sampah aja nggak ada, gimana masyarakat bisa sadar? Masa iya warga disuruh bikin bank sampah pribadi di dapur?

Hasil survei Ecoton lebih bikin jengkel. Dari tumpukan sampah di tepi Brantas:

• 37% adalah popok bayi bekas.
• 42% plastik sekali pakai (kresek, sachet, botol, bungkus mie instan).
• 21% sisanya sampah organik.

Jadi, Brantas sekarang bukan cuma sungai, tapi juga museum popok dan plastik. Gratis, bisa dikunjungi kapan aja, tanpa tiket masuk.

Nah, popok ini bukan sekadar bikin pemandangan horor. Begitu hancur, ia jadi sumber mikroplastik. Dan di sinilah Brantas menorehkan “prestasi internasional”: 636 partikel mikroplastik per liter air. Juara nasional, bahkan mungkin calon rekor dunia. Sungai di Sumut (520 partikel/liter), Sumbar (508), Bangka Belitung (497), dan Jawa Tengah (460) kalah telak.

Kalau ini lomba, Brantas udah kayak Taufik Hidayat di Olimpiade 2004. Bedanya, prestasi ini bukan bikin bangga—tapi bikin malu.

Lebih parah lagi, penelitian Ecoton nunjukin mikroplastik nggak cuma di air, tapi juga di sedimen sungai dan tubuh ikan. Jadi ikan-ikan yang kita goreng di dapur itu kemungkinan sudah jadi tempat kost plastik duluan. Ujung-ujungnya? Kita makan plastik hasil buangan kita sendiri. Bayi dikasih susu formula, ibunya buang popok ke sungai, ikannya makan serpihan popok, bapaknya makan ikan. Lengkap sudah lingkaran setan Brantas.

Dan bonusnya, tiap gelas air PDAM yang kita minum bisa jadi sudah ada topping mikroplastik—tanpa ongkir, tanpa cashback. Kalau mau kreatif, mungkin PDAM bisa bikin promo: “Air Brantas Mineral, dengan 636 partikel mikroplastik per liter. Bikin sehat? Nggak tahu. Yang jelas bikin kenyang plastik.”

Tapi ya begitu, sampai hari ini narasi resmi pemerintah masih sama: warga kurang sadar. Padahal jelas, yang kurang sadar itu negara sendiri, yang gagal nyediain sistem persampahan, gagal ngawasin industri, gagal menegakkan hukum.

Maka dari itu, jangan heran kalau Brantas makin hari makin kehilangan martabatnya. Dari sungai yang dulu jadi sumber kehidupan, kini berubah jadi got raksasa berlabel premium. Dan kalau nggak ada aksi nyata, bukan nggak mungkin di masa depan sungai ini akan lebih dikenal sebagai Sungai Pampers ketimbang Sungai Brantas.

#Industri Kertas: Daur Ulang, Daur Masalah#

Sejak 1980-an, pabrik kertas jadi momok Brantas. Dari Malang, Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, Gresik, sampai Surabaya, mereka berdiri gagah. Bahan bakunya memang kertas impor, tapi limbahnya? Lokal, langsung diceburkan ke Brantas.

Akibatnya, ikan mati berjamaah. Ekosistem rusak. Tapi pabrik tetap jalan, sebab yang rusak cuma sungai, bukan neraca keuangan mereka.

Belum cukup sampai situ, pabrik gula juga ikut andil. Mereka biasanya buang limbah di musim kemarau, saat debit air Brantas menurun. Hasilnya, racun lebih pekat, efeknya lebih cepat. PG Ngadredjo, PG Gempokreb, dan lainnya sudah lama jadi bahan omongan warga, tapi pemerintah pura-pura tuli.

#Warga Ikut Hilang Kepedulian, Jangan Jadikan Sungai Tempat “Cuci Tangan”#

Kalau pemerintah saja nggak serius, masyarakat pun ikut kehilangan rasa memiliki. Sungai akhirnya diperlakukan kayak tong sampah raksasa. Dari plastik, popok, sampai bangkai barang rumah tangga. Semua masuk Brantas tanpa rasa bersalah.

Tapi hilangnya kepedulian warga ini bukan murni salah rakyat. Ia lahir dari contoh buruk pemerintah. Kalau penguasa nggak becus menjaga, kenapa masyarakat harus repot-repot peduli?

Pemerintah suka bilang: “masyarakat bandel, kesadarannya rendah.” Masyarakat suka bilang: “pemerintah nggak becus.” Saling lempar tanggung jawab. Tapi yang jelas, pemerintah punya kuasa, anggaran, dan perangkat hukum. Jadi kalau Brantas makin kotor, yang paling dulu harus disalahkan ya pemerintah.

Kalau terus dibiarkan, Brantas pelan-pelan akan berubah jadi kubangan raksasa. Air PDAM bisa-bisa lebih mirip es teh plastik, lengkap dengan topping mikroplastik dan bonus bakteri E-coli.

#Mari Ronda Sungai, Kalau Menunggu Pemerintah Brantas Jadi Museum Pencemaran#

Brantas tidak butuh slogan muluk. Ia butuh tindakan nyata. Mulai dari menertibkan bantaran, mengendalikan industri, sampai menyediakan layanan sampah yang layak.

Dan yang tak kalah penting: mari kita kembalikan kepedulian masyarakat. Bisa dimulai dari hal sederhana: Sambang Kali, Besuk Sungai, dan Ronda Sungai.

Karena kalau menunggu pemerintah, jangan-jangan Brantas keburu jadi museum pencemaran. Lengkap dengan papan informasi: “Inilah sungai yang dulu pernah jadi sumber kehidupan.” ***

Prigi Arisandi, aktivis lingkungan dari Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) berkontribusi atas artikel ini | Editor: Supriyadi