#BupatiWarsubi Belum Punya Langkah Konkret: Rata-rata Pasar Tradisional Jombang Sepi, Revitalisasi yang Gagal Merevitalisasi

PEMERINTAH KABUPATEN Jombang, Jawa Timur, tampaknya sedang menghadapi plot twist klasik dalam sinetron ekonomi rakyat, punya pasar tradisional dengan bangunan megah, tapi tak ada pembeli.

Komisi B DPRD pun menunjukkan kegelisahan. Mereka mendorong evaluasi menyeluruh. Tapi ya, kalau evaluasi cuma berhenti di notulen rapat dan jadi bahan presentasi PowerPoint, pasar tetap jadi panggung pencitraan pejabat saat inspeksi mendadak.

Pasar Citra Niaga Jombang, Pasar Ngrawan Tembelang, dan Pasar Perak kini senasib: bagus di foto, sepi di kenyataan. Bangunannya gagah, temboknya bersih, catatan “Revitalisasi Tahun Anggaran Sekian-Sekian” terpampang — namun penghuninya cuma angin sore dan kios kosong yang berdebu.

Bupati Jombang, Warsubi, pun menanggapi dengan harapan agar pasar-pasar itu kembali ramai seperti masa lalu yang penuh teriakan “seribu-seribu, murah-murah!”

“Harapan kami pasar ini ditempati pedagang,” katanya pada Senin (3/11/2025), dengan nada seperti bapak yang masih yakin anaknya mau pulang kampung, padahal sudah betah di rantau.

Sayangnya, harapan itu belum berubah jadi langkah konkret. Yang konkret baru debu di kios-kios kosong.

#Revitalisasi: Dari Janji Menghidupkan Ekonomi, Jadi Museum Dagang

Revitalisasi pasar di Jombang tampaknya sukses — kalau ukurannya adalah penyerapan anggaran. Tapi kalau ukurannya kehidupan ekonomi rakyat, hasilnya justru seperti museum dagang: bangunannya rapi, tapi dagangannya tak ada.

Dan ini bukan cuma di Jombang. Penelitian dari Universitas Negeri Semarang (UNNES, 2020) menunjukkan, setelah revitalisasi Pasar Bulu, pendapatan pedagang justru turun dari rata-rata Rp 5,28 juta menjadi Rp 3,36 juta per bulan. Peneliti menyimpulkan bahwa “revitalisasi fisik tidak otomatis menghidupkan aktivitas ekonomi jika perilaku pasar dan lokasi dagang berubah tanpa kesiapan sosial pedagang.”

Hal yang sama ditemukan dalam studi Juremi (2023) di lima kota besar Indonesia. Revitalisasi memang berpengaruh positif terhadap pendapatan pedagang (koefisien 0,529, p < 0,001), tapi hanya menjelaskan 19,5% dari peningkatan pendapatan. Sisanya bergantung pada faktor sosial, lokasi strategis, dan kebiasaan pembeli.

Jadi kalau pemerintah hanya sibuk menambah cat, mengganti atap, dan menempelkan plakat proyek, tapi tidak menghidupkan ekosistem pasar, hasilnya ya begini, indah di laporan, tapi kosong di lapangan.

Warsubi bahkan punya pengalaman pribadi yang cukup ironis. Ia mengaku pernah ikut berjualan pisang dan buah-buahan saat masih menjabat Kepala Desa Mojokrapak, Tembelang.

“Saya jualan seminggu, tapi nggak ada yang beli,” ujarnya.

Lucu? Mungkin. Ironis? Pasti. Karena masalahnya bukan di pisangnya, tapi di pasarnya. Pedagang direlokasi tanpa riset sosial. Pasar baru dibangun tanpa memastikan apakah masyarakat mau datang.

Dan hasilnya? Banyak pedagang justru betah di lapak sementara yang seadanya.

“Kami sudah nyaman di sana,” kata mereka rata-rata.

Kata “nyaman” memang berbahaya bagi proyek pemerintah. Karena kalau rakyat sudah nyaman tanpa proyek, proyeknya jadi mubazir.

#Antara Papan Nama dan Papan Dagangan

Masalah pasar di Jombang bukan sekadar soal sepi pembeli, tapi soal sepi perhatian yang nyata. Pemerintah sibuk membangun fisik pasar, dari dinding, atap, hingga gapura megah, tapi lupa membangun interaksi antara penjual dan pembeli.

Menurut penelitian Universitas Kristen Duta Wacana (2022) tentang revitalisasi Pasar Prawirotaman Yogyakarta, keberhasilan pasar tradisional tidak ditentukan oleh fisik bangunan, melainkan oleh “keintiman sosial antara pedagang dan pelanggan yang menciptakan loyalitas ekonomi.”

Tanpa hubungan itu, pasar hanya tinggal papan nama, bukan tempat hidup.

Warsubi bilang akan ada “penataan ulang dan optimalisasi aset.” Kita tentu berharap “penataan ulang” itu bukan sekadar memindahkan kios kosong dari satu lokasi ke lokasi lain. Karena yang perlu dihidupkan bukan dinding pasar, tapi nyawa ekonominya.

Kadang yang perlu direvitalisasi bukan pasarnya. Tapi cara pemerintah memandang pasar rakyat. Karena pasar tak akan hidup hanya dari cat baru dan seremonial potong pita. Ia akan hidup kalau pedagang bisa pulang dengan uang di tangan, bukan brosur program di saku.***