Data Saja Tidak Cukup: Mengapa Liputan Lingkungan Kita Harus Lebih Manusiawi?

Media didorong melampaui fungsi informatif, menghadirkan liputan lingkungan yang humanis, berbasis nilai, dan kolaboratif untuk memicu keterlibatan publik serta perubahan menuju pembangunan berkelanjutan.

Peran media dalam isu lingkungan memasuki fase baru. Di tengah kompleksitas krisis iklim dan tekanan pembangunan, jurnalisme dituntut menghadirkan liputan yang relevan, menyentuh pengalaman manusia, serta mampu mendorong perubahan konkret.

Kebutuhan itu mengemuka dalam diskusi “Dari Pemberitaan ke Aksi Nyata: Bagaimana Membuat Liputan Lingkungan Lebih Berdampak” yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dalam rangka Pesta Media 2026 di Taman Ismail Marzuki, Ahad, 12 April 2026.

Peneliti Remotivi Muhamad Heychael menilai, pendekatan yang terlalu teknis sering membuat isu iklim terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Liputan yang sarat data ilmiah kerap kehilangan daya jangkau emosional.

“Liputan lingkungan perlu lebih human-centric, agar dampak strukturalnya bisa dirasakan dan dipahami publik,” kata Heychael dalam forum tersebut.

Menurut dia, publik lebih mudah terhubung dengan cerita yang menampilkan pengalaman nyata. Banjir, misalnya, akan lebih kuat dampaknya ketika dihadirkan melalui kisah keluarga yang terdampak, bukan hanya angka kerugian atau luas wilayah terendam.

Heychael memaparkan berdasar pengalaman yang pernah ia alami, yaitu tiga strategi untuk memperkuat dampak liputan lingkungan. Pertama, mengedepankan perspektif harapan.

Riset Remotivi pada 2023 menunjukkan narasi berbasis harapan lebih efektif menggerakkan publik dibandingkan pendekatan yang menekankan ketakutan.

“Ketika orang hanya dihadapkan pada ketakutan tanpa jalan keluar, respons yang muncul cenderung apatis. Harapan memberi ruang bagi publik untuk merasa mampu bertindak,” ujarnya.

Kedua, membangun jejaring dengan komunitas dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi dinilai penting agar isu yang diangkat tidak berhenti pada pemberitaan, melainkan berkembang menjadi gerakan sosial.

Riset Remotivi pada 2024 memperlihatkan individu yang terhubung dengan organisasi lingkungan cenderung lebih kritis serta aktif dalam aksi kolektif.

Ketiga, menggunakan komunikasi berbasis nilai. Heychael menekankan bahwa pesan yang berkaitan dengan nilai keluarga, nasionalisme, dan keadilan lebih mudah diterima masyarakat Indonesia.

“Misalnya, liputan tentang banjir akan lebih berdampak jika mengangkat kisah keluarga yang terpisah akibat bencana, ketimbang hanya memaparkan data kerusakan, “ jelas Heychael.

#Kolaborasi dan “Umur Panjang” Liputan

Pendekatan serupa disampaikan perwakilan Pulitzer Center, Intan Febriani. Menurut dia, liputan lingkungan yang berdampak memiliki “umur panjang” di ruang publik.

“Liputan yang kuat tidak berhenti ketika artikel terbit. Cerita itu bisa hidup dalam bentuk lain, seperti diskusi kampus, bahan ajar, sampai karya seni,” kata Intan.

Pulitzer Center mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperluas jangkauan liputan. Jurnalis, akademisi, dan masyarakat sipil dilibatkan dalam proses distribusi pengetahuan.

Intan mencontohkan laporan tentang kelaparan masyarakat adat di Merauke yang dikaitkan dengan proyek strategis nasional. Ada pula liputan mengenai deforestasi dan kepunahan kupu-kupu yang diangkat dalam forum kreatif seperti festival penulis.

Menurut dia, dampak liputan tidak selalu terlihat dalam waktu singkat. Perubahan kebijakan memerlukan proses panjang dan kerja kolektif.

“Harapan akhir memang perubahan kebijakan. Prosesnya panjang dan membutuhkan keterlibatan banyak pihak,” ujarnya.

Untuk mengukur dampak, Pulitzer Center menggunakan sejumlah indikator. Di antaranya tingkat keterbacaan atau awareness, keterlibatan publik atau engagement, respons pemangku kepentingan, hingga aksi nyata yang terpicu dari pemberitaan.

Pendekatan ini menempatkan jurnalisme sebagai bagian dari ekosistem perubahan sosial, bukan hanya penyampai informasi.

#Peran Media dan Tantangan Daerah

Dari sisi pemerintah, Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup Rosa Vivien mengakui, peran strategis media dalam mengungkap persoalan lingkungan di lapangan.

“Liputan media sangat membantu kami menelusuri apa yang terjadi di masyarakat. Jumlah petugas kami sekitar 2.500 orang untuk seluruh Indonesia,” kata Vivien.

Dengan cakupan wilayah yang luas, pemerintah menghadapi keterbatasan dalam pemantauan langsung. Informasi dari media menjadi salah satu pintu masuk untuk memahami kondisi aktual di berbagai daerah.

Diskusi juga menyoroti tantangan pembangunan berkelanjutan di Bali. Provinsi ini menghadapi tekanan serius akibat pencemaran dan kerusakan ekosistem di tengah pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.

Pada 2025, timbulan sampah di Bali mencapai sekitar 3,4 ribu ton per hari. Dari jumlah tersebut, baru 29 persen yang berhasil dikelola. Dalam periode yang sama, terjadi gangguan seperti pemadaman listrik dan banjir bandang yang memperlihatkan keterkaitan antara isu lingkungan dan energi.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Bali Ketut Wica dalam kesempatan diskusi itu menekankan pentingnya pendekatan terintegrasi dalam pembangunan.

“Tantangan seperti sampah, krisis air, alih fungsi lahan, dan energi tidak bisa ditangani secara parsial. Semua saling terhubung,” ujarnya.

Menurut dia, Bali telah menyusun 25 dokumen regulasi strategis yang mencakup energi bersih, pengendalian alih fungsi lahan, pengelolaan sampah berbasis sumber, hingga rencana pembangunan rendah karbon daerah.

Salah satu inisiatif yang tengah dikembangkan adalah transisi energi di Nusa Penida. Kawasan ini diproyeksikan menjadi model sistem energi bersih berbasis tenaga surya dengan dukungan diesel sebagai cadangan serta penyimpanan energi.

Kajian nilai ekonomi karbon (NEK) menunjukkan potensi penerimaan dari pungutan karbon pada sisa operasi pembangkit listrik tenaga diesel. Dengan asumsi emisi 5.000 ton CO₂e per tahun dan tarif Rp30.000 per ton, potensi penerimaan mencapai sekitar Rp150 juta per tahun.

“Nilainya belum besar dibanding kebutuhan investasi, tetapi penting karena berkelanjutan dan bisa mendukung program strategis seperti pemeliharaan sistem energi dan pariwisata hijau,” kata Ketut Wica.

Temuan ini memperlihatkan bahwa pembangunan rendah karbon berkaitan erat dengan ketahanan wilayah serta peluang ekonomi baru. Di sisi lain, tantangan tetap ada, mulai dari integrasi data antar lembaga hingga kebutuhan regulasi berbasis riset yang kuat.

Diskusi tersebut menegaskan posisi media sebagai jembatan antara kompleksitas isu global dan realitas lokal. Dengan pendekatan yang lebih humanis, berbasis nilai, serta didukung kolaborasi lintas sektor, jurnalisme memiliki peluang besar untuk menggerakkan perubahan menuju pembangunan berkelanjutan.***

Tentang Institute for Essential Services Reform

Institute for Essential Services Reform (IESR) adalah lembaga pemikir (think tank) yang secara aktif mendorong transisi energi rendah karbon di Indonesia melalui advokasi kebijakan berbasis data dan riset ilmiah yang mendalam. Dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian ekologis, IESR menjembatani analisis teknis dengan kebijakan publik yang aplikatif.

Melalui kolaborasi strategis antar pemangku kepentingan, pengembangan kapasitas, serta kampanye publik, IESR berkomitmen memastikan peralihan menuju energi terbarukan berjalan secara inklusif, adil, dan tangguh secara ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tentang Pesta Media AJI Jakarta 2026

Pesta Media AJI Jakarta menjadi wadah untuk merekatkan kembali kolaborasi lintas sektor dalam memperjuangkan demokrasi. Isu yang diangkat kali ini adalah krisis lingkungan hidup dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) sebagai dua isu yang saling berkelindan dan kian menentukan masa depan jurnalisme di Indonesia.