Daur Ulang Tersendat, Sampah Australia Ancam Indonesia

Industri daur ulang plastik Australia terdesak ekspor limbah melonjak, saat Indonesia masih menghadapi jejak impor sampah yang memicu sorotan regional.

Ketika pemerintah Australia memperketat ekspor limbah plastik sejak 2021, harapannya agar sampah plastik yang selama ini dikirim ke luar negeri dapat diproses di dalam negeri. Kebijakan ini dirancang untuk membangun kapasitas industri daur ulang domestik, serta membuka investasi baru, dan menekan ketergantungan pasar luar.

Praktik ini sudah berjalan lima tahun.  Namun gambaran di banyak lokasi, justru memicu kontradiksi. Pabrik-pabrik daur ulang plastik lunak, justru mengeluhkan pasokan bahan baku semakin menipis. Sementara limbah tetap mengalir keluar negeri, melalui jalur legal dan dugaan perdagangan ilegal.

“Kami tidak bisa mendapatkan cukup material. Kami membayar mahal, tapi pasokan tidak tersedia,” kata Clive Townsend, Direktur Pertumbuhan dan Kemitraan Australian Soft Plastics Recycling, sebagaimana dikutip abc.net.au. Jumat, (22/5/2026).

Di fasilitas pengolahan milik perusahaan itu di tenggara Melbourne, bal-bal plastik lunak transparan menumpuk di sisi pabrik. Mayoritas berasal dari pembungkus palet logistik supermarket, jenis plastik industri yang relatif bersih dan memiliki nilai daur ulang tinggi.

Townsend menjelaskan kapasitas pengolahan perusahaannya mencapai sekitar 350 ton per bulan. Volume itu sebenarnya bisa lebih dari dua kali lipat bila suplai stabil.

“Kalau kami tidak punya feedstock, kami tidak bisa mencapai skala ekonomi. Saat ini kami jauh di bawah skala,” ujarnya.

Tekanan pasokan berdampak langsung ke tenaga kerja. Pada Desember, perusahaan hanya memperoleh sekitar 200 ton material.

“Kami harus merumahkan lima pekerja,” kata Townsend.

Bagi industri daur ulang Australia, plastik limbah kini berubah menjadi komoditas strategis. Nilainya naik, persaingan memperoleh pasokan meningkat, dan biaya operasional ikut terdorong.

Ironinya, kelangkaan itu terjadi ketika Australia tetap menghasilkan jutaan ton limbah setiap tahun.

#Ekspor Bocor, Asia Tenggara Menjadi Bayang-Bayang

Sebagaimana terjadi, Pemerintah Australia memang melarang ekspor limbah daur ulang. Pada tahap awal, puluhan pengecualian tetap dibuka, tujuannya memberi waktu industri lokal membangun fasilitas pemrosesan.

Pelaku industri menilai skema itu menciptakan celah. Sebagian limbah masih bergerak ke pasar luar negeri, termasuk dugaan operator ilegal.

“Mereka melihat cukup banyak material meninggalkan negara ini secara ilegal,” kata Suzanne Toumbourou, Kepala Eksekutif Australian Council of Recycling.

Kekhawatiran itu penting dibaca dari konteks regional. Selama bertahun-tahun, Asia Tenggara menjadi tujuan utama perpindahan limbah dari negara maju, termasuk plastik campuran, kertas bekas terkontaminasi, dan residu industri.

Indonesia ikut berada dalam arus itu.

Setelah Cina menutup pintu impor sampah plastik lewat kebijakan National Sword pada 2018, aliran limbah global bergeser ke negara-negara seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Banyak kontainer masuk melalui jalur perdagangan kertas bekas atau bahan baku industri daur ulang.

Di Indonesia, temuan kontaminasi plastik impor pernah mencuat di sejumlah wilayah di Jawa Timur, seperti Gresik, Mojokerto, hingga Sidoarjo.

Keterkaitan dengan Australia, memang tak selalu muncul dalam bentuk ekspor langsung plastik lunak ke fasilitas daur ulang Indonesia. Persoalan lebih luas yaitu, ketika negara maju belum sanggup menyerap limbah sendiri, tekanan rantai pasok regional ikut meningkat. Asia Tenggara menjadi ruang pelimpahan, legal maupun terselubung lewat perdagangan campuran.

Townsend melihat hal ini, bahwa pengolahan domestik memberi nilai ekonomi lebih besar bagi Australia.

“Kami bisa mempekerjakan orang, berinvestasi, dan menumbuhkan basis produk karena limbah itu diproses di Australia,” ujarnya.

Masalah terbesar ada pada jenis plastik bernilai tinggi: back-of-house plastics atau plastik lunak industri yang bersih. Tingkat daur ulangnya bisa mendekati 90 persen.

Berbeda dengan limbah rumah tangga. Plastik dari skema seperti REDcycle—program yang kolaps pada 2022—mengandung kontaminasi jauh lebih tinggi, sekitar 40 persen.

Setiap residu yang tidak dapat diproses harus dikirim ke landfill. Biaya tambahan ini membuat banyak operator lebih memilih material yang bersih.

“Ada investasi besar untuk menghilangkan label, perekat, dan limbah menempel. Itu bagian paling rumit dari bisnis ini,” kata Townsend.

Dari sisi Indonesia, persoalan impor sampah berulang menyoroti lemahnya kontrol atas material campuran yang masuk. Ketika kontainer berisi limbah tercemar masuk bersama bahan baku industri, dampaknya sering berakhir pada pembakaran terbuka, penimbunan, atau kebocoran mikroplastik ke tanah dan sungai.

#Regulasi Mengencang, Tekanan Pasar Belum Selesai

Pemerintah federal Australia mulai mengurangi ruang pengecualian ekspor.

Dalam surat kepada badan industri pada Maret, Menteri Lingkungan Federal Murray Watt menyampaikan bahwa izin ekspor ke depan akan dibatasi dan dinilai berdasarkan dampak pasar domestik.

“Sektor daur ulang plastik Australia sedang tumbuh, dan fokus saya memastikan industri yang berkelanjutan agar limbah dikelola secara bertanggung jawab dalam jangka panjang,” tulis Watt.

Pemerintah juga menempatkan ekspor ilegal sebagai prioritas pengawasan.

“Pencegahan ekspor limbah plastik yang melanggar hukum menjadi prioritas pemerintah Albanese,” kata Watt.

Pernyataan itu menandai pengakuan bahwa kebijakan larangan ekspor belum sepenuhnya menutup kebocoran.

Di sisi rumah tangga, kapasitas pengumpulan plastik lunak perlahan pulih. Woolworths memperluas titik pengumpulan ke sekitar 700 toko.

Toumbourou mengatakan tantangan utama masih pada volume.

“Masalah plastik lunak rumah tangga, kami belum bisa mengumpulkannya dalam skala cukup besar,” ujarnya.

Di luar pengawasan, tekanan paling dalam justru datang dari pasar.

Senator Partai Hijau Australia Peter Whish-Wilson menyebut industri ini menghadapi kegagalan pasar selama puluhan tahun.

“Lebih murah atau lebih menguntungkan mengekspor limbah ke luar negeri daripada mendaur ulang di dalam negeri,” kata Whish-Wilson.

Dia mendorong kewajiban kandungan material daur ulang untuk kemasan plastik.

“Hukum harus mewajibkan 30 persen dari seluruh kemasan plastik supermarket berasal dari konten daur ulang Australia,” ujarnya.

Data Australian Packaging Covenant menunjukkan jarak besar antara target dan realisasi. Sasaran 70 persen kemasan plastik bisa didaur ulang atau dikomposkan masih jauh. Pada 2022–2023, realisasi baru sekitar 19 persen. Target kandungan material daur ulang 50 persen juga baru mencapai 44 persen.

Krisis ini memperlihatkan satu ironi besar. Australia sedang kekurangan bahan baku plastik untuk industri daur ulang, sementara sejarah perdagangan limbah global menunjukkan sebagian tekanan ekologis pernah bergeser ke negara berkembang.

Bagi Indonesia, cerita ini relevan karena memperlihatkan bahwa persoalan sampah lintas batas tidak berhenti pada pelabuhan atau kontainer. Ketika negara pengekspor belum menutup rantai pengelolaan secara utuh, beban lingkungan dapat bergerak ke kawasan lain—melalui perdagangan legal, residu industri, atau jalur abu-abu.

Di satu sisi Australia berusaha membangun kedaulatan pengolahan limbah. Di sisi lain, Asia Tenggara tetap menghadapi ancaman menjadi ruang limpahan ketika pasar limbah global bergerak mengikuti celah regulasi dan ongkos produksi.

Tumpukan plastik di gudang Melbourne menggambarkan paradoks itu. Material bernilai ekonomi tinggi diperebutkan, pabrik kekurangan pasokan, dan kebijakan diperketat. Sementara di kawasan seperti Indonesia, persoalan sampah impor mengingatkan bahwa limbah yang gagal dikelola di satu negara sering berubah menjadi beban ekologis di negara lain.***