Dua Sekolah di Jombang Menolak Makan Gratis: Trauma Kotak Nasi Lebih Kuat dari Gratisan Pemerintah

JOMBANG – Biasanya, kata “gratis” bikin mata berbinar. Entah itu kopi gratis, gorengan gratis, atau kuota internet gratis. Tapi di Jombang, dua yayasan pendidikan justru menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG). Alasannya sederhana: takut murid-murid mereka jadi korban keracunan massal.

Ya, gratis memang nikmat, tapi kalau nikmat itu bisa bikin perut mules berjamaah, trauma muncul lebih cepat daripada rasa senang.

#Trauma Kotak Nasi

Kasus keracunan di beberapa sekolah beberapa waktu terakhir masih segar di ingatan. Anak-anak yang seharusnya belajar matematika dan bahasa Inggris, malah belajar jurus jongkok di WC. Orang tua panik, guru kebingungan, dan rumah sakit mendapat “bonus pasien kilat”.

Dua yayasan pendidikan memilih jalan aman: menolak dari awal. Daripada nanti kepala sekolah dituding lalai karena anak keracunan, lebih baik murid bawa bekal sendiri. Minimal, kalau ada masalah, tanggung jawabnya jelas: rumah masing-masing.

Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Kristen (YPPK) Petra Jombang secara tegas menolak pelaksanaan MBG di lingkungan sekolahnya. Sementara Yayasan Roushon Fikr meminta pemerintah lebih bijak dengan memprioritaskan sekolah yang lebih membutuhkan, alih-alih memaksakan program yang belum sepenuhnya aman.

#Surat Resmi Penolakan

Dalam surat resmi yang diterima Jawa Pos Radar Jombang, penolakan itu dicatat dramatis: Surat Nomor 115/YPPK Petra/IX/2025, bertanggal 24 September 2025—seolah memberi kesan bahwa menolak makan gratis pun butuh administrasi rapi.

Pengurus yayasan menjelaskan keputusan ini lahir dari “demokrasi dengan sentuhan Petra”, melalui jajak pendapat dengan orang tua dan wali murid. “Mayoritas responden menyatakan tidak setuju anak mereka mengikuti program MBG,” tulis pengurus, lengkap dengan tanda tangan Ketua YPPK Petra, dr. Ita Supranata, dan Sekretaris Joyce Deasyana.

Artinya jelas: kalau murid ikut MBG, bukan cuma perut yang bisa mules, tapi reputasi yayasan juga ikut “keracunan”. Dan kalau ada yang berani protes, sudah ada surat resmi yang bilang: “Ini suara mayoritas, siapapun yang berani ngotot, silakan hitung sendiri risikonya.”

#Sekolah Siapkan 1.300 Porsi Sendiri

Ketua Yayasan Roushon Fikr, Didin Ahmad Sholahudin, menjelaskan kepada Celah.id, Kamis (25/9/2025), “Iya, kami menolak MBG. Jika itu harus merumahkan pegawai yang sudah bekerja di Roushon Fikr dan mengubah jadwal serta menu makan yang telah kami tetapkan.”

Sekolah ini setiap hari menyiapkan 1.300 porsi masakan sendiri dengan 17 pegawai yang bekerja sepenuh hati. Menurut Didin, memaksakan MBG di sekolahnya justru bisa merugikan pegawai yang selama ini sudah berdedikasi.

Selain alasan internal, Didin juga menekankan soal prioritas program. “Kami merasa tidak pantas untuk menerima MBG, karena selama ini mampu membiayai sendiri. Akan lebih baik prioritas awal dari program ini untuk sekolah-sekolah di pelosok desa, yang siswanya sangat membutuhkan,” ujarnya.

Dengan kata lain, kalau gratisan dipaksakan di sekolah yang sudah mampu, MBG bisa berakhir lebih mirip “bonus ribet” daripada berkah bagi siswa.

#MBG vs Logika

Program MBG niatnya bagus: biar anak-anak tidak belajar dengan perut kosong, lebih sehat, dan fokus belajar meningkat. Tapi kenyataannya, eksekusi di lapangan kadang lebih mirip lotre daripada sains: kualitas katering tidak selalu terjamin, distribusi bisa terlambat, dan pengawasan minim.

Kalau sudah begitu, siapa yang bisa disalahkan kalau ada anak yang sakit? Guru? Kepala sekolah? Dinas terkait? Atau anak-anak yang cuma ingin kenyang?

#Sekolah yang Berani Beda

Langkah dua yayasan ini bikin heboh. Jarang ada sekolah yang berani menolak program pemerintah secara terbuka. Biasanya, sekolah cuma pura-pura manut dulu, baru ngeluh diam-diam.

Dengan surat resmi penolakan, mereka seperti bilang: “Maaf, kami menghargai niat baik pemerintah, tapi kami memilih keselamatan anak-anak kami.”

Apakah mereka bakal dicap tidak nasionalis atau tidak mendukung visi “anak sehat, bangsa kuat”? Bisa jadi, tapi yang jelas, mereka berani realistis di tengah euforia program gratis.

#Dari MBG ke MBRG

Kalau semakin banyak sekolah menolak, bukan tidak mungkin MBG berubah menjadi Makan Bawa dari Rumah Gratis (MBRG). Gratis? Ya, tapi tanggung jawab tetap di rumah masing-masing. Orang tua bisa menyiapkan bekal sesuai kemampuan.

Ini tentu berdampak pada anak-anak dari keluarga kurang mampu, tapi lebih aman daripada diberi makanan yang belum terjamin higienisnya. Lagipula, “gratisan yang aman” lebih sulit dicari daripada “gratisan yang bikin kaget perut”.

#Makan Aman Lebih Penting dari Makan Gratis

Ada pepatah lama: “Makan itu bukan soal kenyang, tapi soal aman.” Tanpa pengawasan ketat, MBG bisa berubah menjadi singkatan baru: “Mules Bersama Gratis”.

Kalau pemerintah benar-benar peduli, program MBG harus dikawal serius: dapur higienis, bahan segar, distribusi cepat, dan pengawasan ketat. Bukan sekadar bagi kotak makan lalu difoto untuk laporan.

#Kritik Bukan Pembangkangan

Keputusan dua yayasan ini harus dilihat sebagai kritik konstruktif, bukan pembangkangan. Mereka memberi alarm bahwa niat baik pemerintah harus disiapkan dengan matang.

Daripada niat mulia mengenyangkan murid tapi berakhir jadi tragedi massal yang bikin satu kabupaten antre di IGD, lebih baik berhenti sejenak, evaluasi, baru jalankan. Gratis itu manis, tapi kalau bikin keracunan, lebih baik bayar sendiri.***