Jelang COP31, GAIA Agar Pemerintah Hentikan Insinerator dan Beralih ke Solusi Bebas Sampah

• Pemerintah harus menerjemahkan janji iklim menjadi kebijakan konkret dan pendanaan untuk pencegahan sampah.
• Pengelolaan sampah harus berfokus pada pengurangan, penggunaan kembali, perbaikan, dan pengomposan sampah organik.
• GAIA mendesak pemerintah mengalihkan investasi dari fasilitas pembakaran sampah menuju sistem bebas sampah yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

SEJUMLAH pegiat lingkungan, peneliti, pemimpin muda, dan perwakilan pemerintah daerah, mendesak pemerintah pusat, serta lembaga pendanaan iklim untuk menghentikan ketergantungan pada teknologi insinerator atau pembakaran sampah. Mereka menilai pembakaran sampah bukan solusi mengatasi perubahan iklim.

Seruan tersebut disampaikan dalam konferensi pers bertajuk Zero Waste COP – Incinerators Out. Zero Waste In. di Antalya, Turki, menjelang Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31), Rabu, 11 November 2026

Dalam forum, para pembicara menekankan penanganan krisis sampah harus dimulai dari sumbernya. Pemerintah diminta memprioritaskan pencegahan timbulan sampah, penggunaan kembali, perbaikan barang, desain ulang produk, serta pengomposan sampah organik.

Direktur Program Iklim GAIA, Mariel Vilella mengatakan, konsep bebas sampah atau zero waste merupakan bagian penting dari aksi iklim. Tetapi harus dilakukan dengan menangani persoalan sejak dari sumbernya.

“Kita tidak bisa menyelesaikan krisis sampah dengan membangun lebih banyak infrastruktur untuk membakar atau membuang apa yang kita produksi,” kata Mariel dalam rilis, Kamis (12/11/2026).

Menurut dia, pencegahan sampah, perluasan sistem penggunaan kembali, dan pengomposan bahan organik. Solusi praktis yang telah terbukti dapat mengurangi emisi, juga manfaat bagi masyarakat.

“Pencegahan timbulan sampah, memperluas penggunaan kembali (reuse), serta mengomposkan bahan organik merupakan solusi praktis. Ini telah terbukti mampu mengurangi emisi sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat, ” ungkapnya.

Produksi Plastik Juga Memicu Krisis Iklim

Persoalan sampah, menurut para pembicara, tidak berhenti pada tahap pembuangan. Produksi plastik, memiliki keterkaitan erat dengan bahan bakar fosil. Yang menghasilkan emisi sepanjang siklus hidupnya.

Koordinator Climate Action Network Arab World (CANAW), Mohamed Kamal menegaskan, pengurangan produksi plastik, harus menjadi bagian dari strategi penanganan perubahan iklim.

“Kita tidak bisa mengatasi perubahan iklim jika produksi plastik terus dibiarkan meningkat. Pengurangan produksi plastik dan perluasan sistem penggunaan kembali harus menjadi bagian dari setiap strategi iklim yang kredibel,” ujarnya.

GAIA juga menyoal meningkatnya promosi teknologi waste-to-energy. Yaitu pengolahan sampah menjadi energi melalui pembakaran.

Dalam siaran persnya, GAIA Afrika menyebut telah mengkaji 15 proyek dan usulan pembangunan insinerator di 10 negara Afrika. Kajian mempertanyakan kelayakan, serta dampak jangka panjang proyek-proyek tersebut.

Direktur Eksekutif Green Knowledge Foundation, Weyinmi Okotie memperingatkan, bahwa pembangunan insinerator, bisa berpotensi pemerintah daerah terjebak dalam investasi infrastruktur bisa jadi mahal.

“Insinerasi dapat membuat pemerintah daerah terjebak dalam infrastruktur yang mahal, memaparkan masyarakat pada pencemaran berbahaya, serta mengalihkan sumber daya dari alternatif bebas sampah yang lebih inklusif,” kata Weyinmi.

Ia berpendapat negara-negara Afrika, membutuhkan solusi sesuai dengan kondisi konkret pengelolaan sampah di wilayah masing-masing, bukan teknologi mahal yang justru berpotensi menciptakan persoalan baru.

“Setiap negara dan daerah membutuhkan solusi pengelolaan sampah yang sesuai dengan kondisi nyata di wilayahnya masing-masing. Kita tidak membutuhkan teknologi mahal yang justru berpotensi menimbulkan persoalan baru. Yang dibutuhkan adalah solusi yang tepat, berkelanjutan, dan mampu menjawab persoalan sampah sekaligus melindungi masyarakat dari pencemaran, ” jelasnya.

Pendanaan Iklim Harus Berpihak pada Masyarakat

Selain persoalan teknologi, ketimpangan pendanaan menjadi perhatian dalam konferensi tersebut.

Direktur Zero Waste Green Africa Youth Organisation, Jacob Johnson Attakpah meminta, pemerintah, juga lembaga pendanaan iklim. Bisa mengubah prioritas investasinya, agar lebih berpihak pada masyarakat. Di mana kota sendiri telah menjalankan solusi pengurangan sampah.

“Pemerintah dan lembaga pendanaan iklim harus memperbaiki ketimpangan ini serta memastikan pendanaan iklim dapat diakses oleh masyarakat dan kota-kota yang selama ini telah menjalankan berbagai solusi,” ujarnya.

Sementara itu, Shahriar Hossain dari Pemerintah Bangladesh menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menghadapi krisis sampah dan iklim.

Menurut dia, kota-kota mestinya berada di garis depan dalam menghadapi kedua krisis ini. Tetapi sekaligus harus menjadi tempat lahirnya berbagai solusi.

“Pemerintah daerah membutuhkan dukungan politik yang kuat, investasi publik yang berkelanjutan, serta kebijakan yang mendukung penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis zero waste secara luas. Tanpa komitmen dan dukungan tersebut, upaya mewujudkan kota bebas sampah akan sulit direalisasikan, ” tandasnya.***