MOJOKERTO – Biasanya, kantor kecamatan identik dengan suasana serius: ada orang antre bikin KTP, ada staf sibuk mengetik surat, ada suara stempel “tok-tok” sebagai backsound resmi birokrasi. Tapi di Mojokerto, kantor kecamatan mendadak berubah jadi panggung electone lengkap dengan biduan.
Kepala Desa Tempuran, Slamet, yang mestinya sibuk mengurus pembangunan desa, malah ikut larut dalam irama dangdut. Dengan kemeja kotak-kotak, ia tampak sumringah berjoget di samping biduan bergaun merah. Kalau bukan karena backdrop kecamatan, orang mungkin mengira ini hajatan nikahan, bukan acara kenegaraan.
Sayangnya, yang namanya joget di era digital, gampang sekali berubah jadi bumerang. Videonya direkam, disebar, dan akhirnya viral. Habis sudah reputasi sang kades.
#Dari Joget ke Nyinyiran Warganet
Begitu video tersebar, netizen bergerak lebih cepat daripada satgas OTT. Kolom komentar langsung penuh cibiran: “Pantes jalan desa bolong, kadesnya sibuk goyang.” Ada juga yang lebih kreatif nyeletuk: “Coba kalau energi goyangnya dipakai buat dorong ekonomi desa, udah jadi kabupaten mandiri sekarang.”
Fenomena ini menarik. Joget, yang niatnya buat hiburan, malah dianggap simbol abai pada tugas. Padahal, bisa jadi sang kades cuma mau bikin suasana cair di acara penutupan peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) HUT ke-80 Kemerdekaan Indonesia, akhir Agustus 2025 lalu.
Camat Sooko, Masluchman, bahkan angkat bicara soal lokasi dan sosok di balik joget itu. “Itu (pria yang berjoget) Pak Kades Tempuran. Dia itu pengusaha sound system, juga pimpinan orkes melayu. Kebetulan, dia juga ketua panitia PHBN,” kata Masluchman kepada wartawan, Kamis (25/9/2025).
#Gus Barra Ikut Turun Tangan
Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra alias Gus Barra, nggak tinggal diam. Beliau langsung memberi teguran keras. Pesannya jelas: kades harus lebih hati-hati, jangan bikin acara yang bikin rakyat mengelus dada.
“Kalau mau bikin kegiatan, ya pengajian atau sosial. Jangan malah goyang-goyang di kantor kecamatan,” kurang lebih begitu intinya. Teguran ini tentu bikin kades-kades lain mulai was-was. Jangan-jangan, abis ini tiap mau joget aja harus izin ke bupati dulu.
#Ironi di Balik Hiburan Rakyat
Ada ironi yang susah ditampik. Di desa, hiburan rakyat seperti electone atau biduan itu lumrah. Dari hajatan sampai syukuran panen, musik dangdut jadi semacam “pengikat sosial”. Tapi ketika yang joget adalah pejabat desa, ceritanya jadi lain.
Warga boleh bergoyang ria, tapi pejabat harus selalu tampil berwibawa. Celakanya, wibawa itu sering diukur bukan dari kinerja nyata, melainkan dari citra visual di medsos. Seorang kades bisa saja rajin bangun jalan, bikin jembatan, dan ngurus BLT. Tapi kalau sekali joget di depan kamera, yang diingat ya cuma goyangannya.
#Politik Simbolik di Era TikTok
Fenomena ini membuktikan bahwa di era TikTok, simbol lebih mematikan daripada substansi. Joget 20 detik bisa lebih cepat menghancurkan reputasi daripada laporan audit setebal 200 halaman.
Kenapa? Karena orang lebih gampang menonton video viral ketimbang membaca Laporan Pertanggungjawaban APBDes. Goyangan jadi semacam “politik simbolik” yang mudah dihakimi. Bahkan, dalam kasus ini, netizen tidak peduli apakah desa Tempuran sedang maju pesat atau stagnan. Yang mereka lihat: kades goyang bareng biduan, titik.
#Dari Panggung ke Pengadilan Moral
Kasus ini akhirnya bukan sekadar soal joget. Ia berubah jadi “pengadilan moral” di ruang publik. Seolah-olah, kades yang berjoget itu otomatis kades yang tidak becus bekerja. Padahal, kalau ditanya ke warga langsung, mungkin ada yang nyeletuk: “Lha wong pak kades ya manusia, masa nggak boleh seneng-seneng?”
WhatsApp Channel · TitikTerang
Dapatkan kilasan berita, analisis pedas, dan cerita ekologis ala TitikTerang langsung di WhatsApp-mu. TitikTerang hadir di WhatsApp
Kenyataannya, Slamet—Kades Tempuran yang videonya viral—sudah buka suara. Ia meminta maaf kepada masyarakat dan Pemkab Mojokerto. Slamet menegaskan tak ada niat untuk hura-hura, apalagi foya-foya.
“Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, juga kepada Pemkab Mojokerto karena sudah membuat gaduh. Saya menyampaikan bahwa tidak ada niat untuk hura-hura atau foya-foya,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima detikJatim, Sabtu (27/9/2025).
Sayangnya, dalam politik lokal, persepsi sering lebih penting daripada fakta. Kades yang rajin rapat desa tapi sekali salah langkah di panggung, bisa langsung dicap “tidak layak”. Sementara pejabat lain yang santai-santai di kursi empuk, asal nggak terekam kamera, tetap aman sentosa.
#Joget Lebih Berbahaya daripada Korupsi?
Kalau mau jujur, kita hidup di negeri yang unik. Korupsi miliaran rupiah kadang cuma berakhir headline sehari, setelah itu dilupakan. Tapi joget Kades Slamet di Mojokerto ini bisa bertahan berhari-hari jadi bahan obrolan.
Artinya, kita lebih cepat marah pada simbol dibanding substansi. Joget dianggap lebih mengancam daripada laporan fiktif proyek. Padahal, kalau dipikir logis, goyang badan nggak bikin rakyat sengsara. Tapi kalau dana desa bocor? Nah, itu yang bikin masa depan hilang.
Kisah Kades Slamet ini jadi pelajaran: di era medsos, setiap langkah pejabat selalu diawasi. Joget boleh, hiburan rakyat sah-sah saja. Tapi begitu terekam kamera di tempat yang “salah”, siap-siap jadi bulan-bulanan publik.
Mungkin benar kata pepatah: pejabat itu bukan manusia biasa, tapi “figur publik” yang hidupnya bukan lagi milik pribadi. Sedikit goyang bisa bikin sengsara, sedikit salah bisa jadi berita besar.
Dan akhirnya, kita pun sampai pada simpulan getir: di negeri ini, joget bisa lebih menakutkan daripada korupsi.***
Fio Atmadja, jurnalis tinggal di Mojokerto berkontribusi dalam artikel ini | Editor: Supriyadi
