Kado Pahit Smart City Surabaya: Sisi Kemanusiaan yang Tergerus Rutinitas Layar HP

Transformasi digital pelayanan publik Surabaya mempercepat birokrasi, namun kader sepuh menghadapi tekanan adaptasi teknologi dan beban administratif baru.

Pemerintah Kota Surabaya terus mempercepat transformasi layanan publik berbasis digital melalui integrasi berbagai aplikasi pelayanan warga. Kebijakan ini menjadi bagian dari agenda besar pembangunan ekosistem Smart City yang diklaim mampu meningkatkan efisiensi birokrasi, transparansi data, dan kecepatan pengambilan keputusan.

Melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government, berbagai data sosial warga kini dapat dipantau secara real-time dari pusat kendali di Balai Kota. Program intervensi seperti penanganan stunting, bantuan kesehatan, hingga pemetaan kemiskinan disebut lebih terukur karena seluruh laporan terkoneksi dalam satu jaringan digital.

Namun di balik percepatan sistem tersebut, muncul persoalan baru di tingkat akar rumput. Kelompok Kader Surabaya Hebat (KSH), khususnya kader senior, mulai menghadapi tekanan adaptasi akibat perubahan pola kerja dari sistem manual menuju administrasi digital yang semakin kompleks.

Pengoperasian fitur “Pendataan Keluarga” melalui aplikasi Sayang Warga Surabaya kini menjadi rutinitas harian kader di kampung-kampung. Aktivitas yang sebelumnya dilakukan dengan pencatatan sederhana di buku saku berubah menjadi proses digital yang menuntut dokumentasi foto, pengisian koordinat GPS, hingga unggah laporan berkala.

Ririn (28), kader KSH generasi muda di kawasan Tambaksari, menilai digitalisasi memang membawa manfaat besar dalam tata kelola data warga. Menurutnya, sistem digital membuat pelaporan menjadi lebih rapi dan mengurangi potensi manipulasi informasi.

“Sebagai generasi muda, saya melihat digitalisasi ini sebenarnya punya niat baik untuk merapikan data agar lebih transparan dan efisien. Masalahnya, sistem pelaporan ini sering kali tidak sinkron antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya, sehingga kami yang muda pun kadang harus melakukan input data yang sama berulang kali di platform yang berbeda,” ujarnya.

Menurut Ririn, persoalan utama bukan lagi sekadar kemampuan menggunakan teknologi, melainkan bertambahnya beban administratif akibat banyaknya platform yang harus dioperasikan secara bersamaan.

Ia mengatakan, kader muda di kampung selama ini terpaksa melakukan pembagian kerja informal demi menjaga ritme pelaporan tetap berjalan. Kader senior lebih banyak fokus pada pendekatan sosial kepada warga, sementara proses input digital diambil alih oleh kader yang lebih muda.

“Kami yang muda di kampung sering membagi tugas secara swadaya; kami yang bertugas mengambil alih bagian input data digital yang rumit, sementara kader senior fokus pada pendekatan personal ke warga. Namun, solusi swadaya ini tidak menyelesaikan akar masalah, karena beban kerja administratif digital ini semakin hari justru semakin bertambah banyak,” katanya.

Ririn menilai Pemkot Surabaya perlu mengevaluasi desain sistem digital yang saat ini tersebar di berbagai aplikasi berbeda. Ia berharap ada penyederhanaan layanan dalam satu platform terpadu yang lebih mudah diakses seluruh kelompok usia.

“Perlu ada simplifikasi sistem—mungkin dijadikan satu super-app saja yang menunya sederhana dan ramah untuk lansia—agar fungsi sosial kami di kampung tidak mati karena digantikan oleh rutinitas mengetik di layar ponsel,” tambahnya.

#Kader Sepuh Tertekan Adaptasi Teknologi

Perubahan pola kerja paling berat dirasakan kelompok kader senior yang selama bertahun-tahun terbiasa bekerja menggunakan metode konvensional. Bagi sebagian kader sepuh, digitalisasi tidak hanya mengubah cara pelaporan, tetapi juga ritme kerja sosial mereka sehari-hari.

Narmi (55), kader senior di Tambaksari, mengaku tugas sosial kini lebih banyak dihabiskan di depan layar telepon genggam dibanding berinteraksi langsung dengan warga.

“Dulu tugas kami itu murni sosial datang ke rumah warga, srawung, mendengarkan keluhan mereka secara langsung, lalu dicatat di buku saku. Sekarang, waktu kami justru habis di depan layar HP,” ujarnya.

Ia menjelaskan, setiap laporan kini harus dilengkapi foto rumah warga, titik koordinat lokasi, serta kronologi detail yang diinput langsung ke aplikasi. Kondisi tersebut membuat banyak kader senior mengalami kelelahan fisik saat bekerja.

“Kami harus memotret rumah warga, mencocokkan titik koordinat GPS yang sering meleset, lalu mengetik kronologi panjang di aplikasi. Bagi kami yang sudah sepuh, mata cepat lelah dan jari sering salah pencet menu,” katanya.

Tekanan lain datang dari keterbatasan perangkat pribadi yang digunakan untuk menunjang pekerjaan administratif tersebut. Mayoritas kader menggunakan telepon genggam milik sendiri dengan kapasitas memori terbatas, sementara aplikasi pelayanan publik terus mengalami pembaruan sistem.

“Aplikasi dari Pemkot itu tidak cuma satu, dan semuanya sering diperbarui. Setiap kali ada pembaruan sistem, HP saya langsung lemot atau aplikasinya mendadak keluar sendiri,” kata Narmi.

Menurutnya, kondisi itu menciptakan tekanan psikologis tersendiri bagi kader lapangan. Mereka dituntut menyelesaikan laporan tepat waktu, sementara sarana kerja yang digunakan tidak selalu memadai.

“Kami ini bekerja secara sosial, tapi rasanya seperti dikejar target kerja kantoran profesional dengan alat yang tidak memadai,” ujarnya.

Untuk mengatasi hambatan teknis, sebagian kader senior akhirnya bergantung pada bantuan anak atau anggota keluarga saat mendekati tenggat pelaporan bulanan. Situasi ini menunjukkan bahwa transformasi digital di tingkat pemerintahan belum sepenuhnya diikuti kesiapan sumber daya manusia di lapangan.

Digitalisasi birokrasi Surabaya memang membawa efisiensi besar dalam pengelolaan data dan pengambilan kebijakan publik. Namun temuan di tingkat kampung memperlihatkan bahwa keberhasilan kota cerdas tidak cukup diukur dari kecanggihan sistem pusat semata.

Persoalan inklusivitas teknologi, penyederhanaan aplikasi, hingga pendampingan literasi digital bagi kader senior menjadi tantangan yang belum sepenuhnya terjawab. Tanpa pembenahan di level pelaksana lapangan, percepatan digitalisasi berisiko menciptakan jarak baru antara sistem pemerintahan modern dan realitas sosial masyarakat yang menjalankannya setiap hari.

*) Shella Mardiana Putri, Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2023 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya, berkontribusi penulisan artikel ini.