Ketika Sekda Jombang Jadi Wasit Sendiri: Pansel, Kursi, dan Aroma Kopi di Balik Seleksi Jabatan Eselon II

JOMBANG – Di Kabupaten Jombang, udara birokrasi sedang ramai. Setelah kabar Pemkab membuka seleksi terbuka jabatan eselon II —alias “kursi strategis” bagi ASN yang mau naik level—ada satu hal yang bikin publik mengernyit, Sekda Jombang, Agus Purnomo, ternyata jadi ketua panitia seleksi (pansel).

Ya, betul. Orang yang duduk di pucuk birokrasi itu kini juga jadi wasit di arena penentuan jabatan. Persis kayak pelatih sepak bola yang sekaligus jadi wasit dan juga pemilik lapangan. Lengkap sudah.

#ASN Ditantang Rebut Kursi Strategis

Menurut berita di KabarJombang.com (4 Oktober 2025), Pemkab Jombang membuka seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama alias eselon II. Agus Purnomo, sang Sekda, memastikan semuanya “sesuai regulasi”.

“Proses seleksi terbuka melibatkan BKN dan akademisi. Kami hanya menjalankan aturan sesuai pedoman dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” ujar Agus Purnomo dalam keterangan resminya.

Kedengarannya rapi, terstruktur, dan birokratis banget. Tapi di balik aroma formalitas itu, warga di warung kopi mulai bergumam, “Lho, kok Sekda bisa jadi ketua pansel? Bukannya itu seperti wasit yang punya klub sendiri?”

Seleksi terbuka ini meliputi verifikasi administrasi, asesmen manajerial, penelusuran rekam jejak, penulisan makalah, dan wawancara. Semua terdengar profesional. Tapi bagi ASN yang sudah lama nongkrong di warung kopi dinas, ini lebih mirip lomba strategi sopan santun daripada penilaian murni kompetensi.

#Job Fit, Tapi Siapa yang Fit Betulan?

Seleksi ini disebut “job fit”—uji kecocokan pejabat dengan jabatan. Dalam teori manajemen sumber daya manusia, ini bagus, menempatkan orang sesuai kapasitas. Tapi dalam praktik politik lokal, istilah “fit” kadang berubah jadi “siapa yang paling dekat dengan colokan listrik kekuasaan.”

Bayangkan, 21 pejabat ikut job fit, dua gagal karena mau pensiun. Sementara yang menilai mereka adalah Sekda yang posisinya juga menentukan siapa nanti duduk di dinas apa. Kalau ini bukan lingkaran setan birokrasi, mungkin ini lingkaran meja rapat yang terlalu sempit.

Seorang ASN (yang tentu tak mau disebut namanya) berbisik di warung kopi,“Kalau seleksi dipimpin Sekda, ya susah mas. Semua orang tahu siapa yang disukai, siapa yang aman.”

Kata “aman” di kalangan ASN punya makna mistik tersendiri. Aman artinya bukan sekadar tidak dimutasi, tapi juga masih bisa nongkrong di dinas tanpa gelisah tiap Senin pagi. Dalam politik ASN, rasa aman kadang lebih berharga daripada rasa adil.

#Etika, Netralitas, dan Aroma Kopi Pansel

Masalahnya, posisi Sekda itu bukan netral murni. Ia adalah perpanjangan tangan kepala daerah, pengatur ritme birokrasi, dan kadang juga “penafsir mood” bupati. Ketika dia jadi ketua pansel, sulit membedakan mana objektivitas dan mana loyalitas.

Di atas kertas, semuanya tampak sah. Regulasi memang memungkinkan pejabat struktural ikut dalam pansel. Tapi bukankah seharusnya pansel juga berjarak dari kepentingan jabatan? Kalau wasit sekaligus pemain, pertandingan memang bisa selesai cepat, tapi penontonnya pulang dengan rasa getir.

Dalam wawancara lain, Agus Purnomo berkata, “Kami tetap libatkan unsur akademisi agar objektif. Tidak ada kepentingan pribadi dalam proses ini.”

Kata-katanya terdengar manis, seperti gula di kopi panas. Namun yang kerap nongkrong di warung kopi dan ASN yang sering ngopi bareng tetap skeptis. Transparansi formal bisa jadi nyata, tapi transparansi politik? Itu lain cerita.

Pada akhirnya, seleksi terbuka eselon II di Jombang memang memberi peluang bagi ASN ambisius. Tapi ketika Sekda jadi ketua pansel, kursi strategis bukan hanya soal kompetensi. Ada aroma kopi hangat, ada bisik-bisik warung, dan tentu saja—ada politik yang tak bisa ditulis di dokumen resmi.***