Mewah di Kantor, Hampa di Publik: Tabir Anggaran Rumah Tangga Pejabat Jombang

Kalau melihat Rencana Kerja Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Jombang 2025, satu hal langsung terasa, uang bergerak cepat, tapi arah dan urgensi kadang tersesat. Dari pakaian dinas hingga peralatan rumah tangga, semua disusun rapi di tabel.

Angka-angka? Fantastis. Tapi, apakah angka itu sebanding dengan hasil yang dirasakan publik di Jombang, yang setiap hari menunggu layanan dan perhatian nyata dari pemerintah, ataukah sekadar menjadi catatan rapi di atas kertas tanpa dampak langsung bagi kesejahteraan warga?

Di balik angka-angka yang mengesankan, warga Jombang mungkin bertanya-tanya, “Apakah kebutuhan masyarakat—mulai dari fasilitas publik, pendidikan, hingga kesehatan—mendapat perhatian yang setara dengan kenyamanan rumah tangga pejabat?

Setiap rupiah yang mengalir untuk pakaian dinas, peralatan kantor, atau bahan bacaan tentu sah secara administrasi, tapi bila manfaatnya tidak sampai ke tangan rakyat, bukankah itu lebih mirip pertunjukan anggaran daripada pelayanan publik?

Sekda Agus Purnomo tampak produktif di atas kertas, semua sub-kegiatan dicatat, persentase terpenuhi 100%, laporan tersusun rapi. Namun, bagi publik, angka-angka itu belum terasa. Jalan-jalan yang rusak tetap menunggu perbaikan, layanan administrasi masih memakan waktu, dan kebutuhan rumah tangga rakyat tidak otomatis terbantu.

Di sinilah letak dilemma, kerja keras untuk birokrasi internal boleh tercatat, tapi rakyat menuntut bukti nyata—bukan hanya laporan yang memukau di lembaran dokumen.

#Laundry, Peralatan, dan Benda Kantor: Ketika Anggaran Jadi Aroma

Sekda Agus Purnomo tampaknya punya obsesi unik dengan benda dan jasa penunjang administrasi. Mulai dari pengadaan pakaian dinas hingga peralatan kantor dan bahkan bahan bacaan—semua tercatat dengan persentase 100%. Jangan salah, 100% itu bukan prestasi, tapi lebih mirip janji yang dibayar mahal.

Contohnya. satu paket pakaian dinas senilai lebih dari Rp123 juta, peralatan kantor 20 paket Rp390 juta, dan bahan bacaan yang naik drastis dari Rp124 juta ke Rp160 juta. Serius, apakah ada yang menghitung apakah pegawai benar-benar membutuhkan semua itu, atau ini sekadar angka untuk laporan?

 #Jasa Penunjang Pemerintahan: Laporan Bertumpuk, Publik Menunggu

Setda juga rajin menyediakan jasa penunjang, surat-menyurat, listrik, komunikasi, bahkan jasa pelayanan umum kantor. Total anggaran 2025 menembus Rp5,4 miliar. Laporan diketik rapi, dicap 100%, tapi publik tidak melihat efeknya secara nyata. Di sinilah pertanyaan muncul: untuk siapa jasa-jasa ini? Kepala daerah dan wakilnya? Pegawai? Atau sekadar memenuhi tabel dan target yang membuat Sekda terlihat “produktif”?

#Rumah Tangga Pejabat: Wajar atau Pemborosan?

Anggaran rumah tangga KDH, WKDH, dan Setda naik signifikan, dari Rp3,7 miliar menjadi Rp4,7 miliar. Paket kebutuhan rumah tangga tidak tanggung-tanggung, 6 paket untuk kepala daerah, 4 paket untuk wakil, dan 8 paket untuk Setda. Ini belum termasuk pakaian dinas dan medical check-up pejabat. Kalau dijumlahkan, rakyat Jombang mungkin akan bertanya, Apakah rumah tangga rakyat juga mendapat perhatian setara, atau hanya pejabat yang “difasilitasi” dengan mewah?”

#Pemeliharaan Barang Milik Daerah: Porsi Anggaran, Bukan Prioritas

Pemeliharaan gedung, sarana-prasarana, dan kendaraan dinas mendapat porsi besar, hampir Rp6,3 miliar dialokasikan untuk menjaga aset yang sebagian besar hanya digunakan untuk tampilan kantor. 98% “tersedia dan baik”, tapi publik tetap menunggu hasil nyata, pelayanan lebih cepat, birokrasi lebih transparan, dan proyek yang benar-benar menyentuh warga.

Sekda Agus Purnomo tampak rajin di atas kertas. Laporan rapi, target tercapai, angka-angka memukau. Tapi di balik tabel, rakyat Jombang menunggu hasil yang nyata. Apakah persentase 100% berarti pelayanan masyarakat juga 100%? Atau ini hanya seni angka untuk memuaskan birokrasi?

Di era di mana publik menuntut transparansi, Rencana Kerja Setda 2025 terasa seperti “pameran anggaran”, banyak paket, banyak laporan, tapi sedikit sentuhan rakyat. Sekda bisa jadi sedang bekerja keras, tapi kerja keras itu terasa lebih untuk administrasi internal daripada untuk kebutuhan publik yang nyata.

Kalau anggaran sebesar ini tidak disertai dampak nyata, rakyat bisa saja menilai, rapi di tabel, hampa di realita.***