PANGAN bukan cuma soal nasi di piring, tapi soal harga diri, sejarah, dan hubungan manusia dengan alam. Dari Dewi Sri sampai Beras Krayan, para budayawan bicara, “Pangan adalah peradaban yang mulai dilupakan.”
Begitulah pesan yang tersampaikan dalam diskusi menolak pandangan bahwa pangan cuma urusan logistik negara. “Ketahanan bisa dicapai dengan mencuri,” kata Trie Utami. Tapi kedaulatan, katanya, soal tubuh, kesadaran, dan kemampuan manusia menanam kembali maknanya sendiri.
#Dari Ketahanan ke Kedaulatan: Soal Perut, Soal Martabat
Di tengah arus industrialisasi pangan dan kebijakan agraria yang makin sentralistik, sekelompok budayawan, akademisi, dan pegiat masyarakat berkumpul di Kedai Kali Metro, Malang pada Sabtu, 8 November 2025. Forum bertajuk “Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan dari Perspektif Kebudayaan” ini seperti oase: mengingatkan bahwa pangan bukan sekadar logistik, melainkan peradaban.
Budayawan dan penyanyi legendaris Trie Utami membuka diskusi dengan gaya khasnya, tenang, reflektif, dan penuh jeda. Ia membedah perbedaan dua istilah yang sering dikacaukan pemerintah, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan.
“Ketahanan pangan dapat dicapai dengan impor, meminta sumbangan, bahkan mencuri. Itu hanyalah soal ketersediaan,” ujarnya.
“Sementara hal kedaulatan pangan jauh lebih dalam, ini tentang pengalaman ketubuhan primer dan kesadaran tentang apa yang kita makan,” lanjutnya.
Trie kemudian memperkenalkan tiga “bentang” kehidupan manusia, alam, budaya, dan bisnis. Sayangnya, katanya, manusia modern terlalu lama terperangkap dalam Bentang Bisnis, ruang yang menyanjung efisiensi dan nilai ekonomi tapi lupa keberlanjutan.
“Bentang bisnis ini menimbulkan fragility (kerapuhan), bukan sustainability (keberlanjutan),” ujarnya. “Lumbung padi kita sekarang telah berpindah ke pusat-pusat perbelanjaan modern, satu paket dengan kandungan pestisida dan pupuk kimianya.”
Sebagai tandingan, ia menyinggung praktik masyarakat adat seperti Kampung Ciptagelar, Kanekes (Baduy), dan Cibadak, yang masih menjaga sistem lumbung adat serta benih padi tahan ratusan tahun. “Itu teknologi tinggi dari kearifan lokal,” katanya.
#Kosmologi Nusantara: Ketika Dewi Sri Menjaga Padi
Seniman sekaligus dosen Universitas Brawijaya, Malang, Dr. Redy Eko Prastyo menegaskan bahwa masyarakat Nusantara sejak dulu tak pernah menempatkan pangan sebagai sekadar komoditas.
“Masyarakat adat memuliakan pangan. Memuliakan padi, sehingga di Jawa ia menjelma sebagai Dewi Sri,” ujarnya.
Pemuliaan itu hidup dalam ritual seperti Sedekah Bumi, Wiwitan, dan Panen, simbol kesyukuran dan harmoni. “Pangan adalah hal sacral, diikat oleh kosmologi, bukan sekadar ekonomi,” lanjut Redy.
Diskusi pun menyinggung filsafat Barat. Aristoteles dengan konsep Autarkeia—kecukupan diri dan kebajikan pribadi—memang sejalan dengan ide kemandirian, tapi bagi Bachtiar Djanan, budayawan lain, konsep itu terasa terlalu individualistik.
“Di Nusantara, keselarasan tidak hanya antar manusia, tetapi juga antara manusia dengan alam, baik alam yang terlihat maupun dengan alam yang tidak terlihat. Itu menjadi kosmologi kita,” katanya.
Dari pandangan ini lahir praktik unik: berbagi hasil panen dengan makhluk yang dianggap hama, bentuk penghormatan terhadap rantai kehidupan.
“Produk kesenian di masyarakat adat, tarian, nyanyian, ritual panen, adalah ekspresi terhadap rantai pangan dan ungkapan syukur maupun doa dan pengharapan,” tambah Bachtiar. “Ini yang hari ini hilang, karena pangan direduksi menjadi sekadar bisnis dan transaksional.”
WhatsApp Channel · TitikTerang
Dapatkan kilasan berita, analisis pedas, dan cerita ekologis ala TitikTerang langsung di WhatsApp-mu. TitikTerang hadir di WhatsApp
#Dari Prasasti ke Pekarangan: Menanam Ulang Kedaulatan
Sejarawan dan arkeolog M. Dwi Cahyono menegaskan, kedaulatan pangan bukan ide baru. Ia sudah ada sejak prasasti dan relief kuno.
“Luku sebagai teknologi tradisional sudah disebut dalam Prasasti Turriyan (929 M) dan Prasasti Ngandang (851 M),” ungkapnya.
Ia juga menunjuk Prasasti Panggumulan (902 M) yang mencatat pejabat penjaga lumbung, serta relief di Candi Badut dan Kidal yang menggambarkan aktivitas bertani—bukti bahwa pengelolaan pangan dulu urusan bersama, bukan korporasi.
Sebagai contoh kekinian, Dwi menyoroti Beras Krayan di Kalimantan Utara.
“Beras Krayan bukan hanya komoditas, tetapi warisan budaya yang menunjukkan bagaimana masyarakat Dayak Krayan mengembangkan sistem pertanian ramah lingkungan selama berabad-abad,” ujarnya.
Mendengar itu, Trie Utami menimpali dengan kritik terhadap kebijakan pangan sentralistik Orde Baru.
“Kebijakan Berasiansi di era Orde Baru memang berhasil mencapai swasembada, tapi menciptakan penyeragaman budaya dan ketergantungan,” katanya.
“Contohnya, masyarakat Papua dipaksa meninggalkan sagu. Ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan yang diwariskan sejarah.”
Menutup forum, Prof. Mangku Purnomo, S.P., Ph.D., Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, mengajak semua peserta untuk berpikir praktis.
“Kita boleh berdiskusi panjang lebar, tapi yang terpenting adalah langkah konkret yang bisa dilakukan oleh masing-masing individu,” ujarnya.
“Kita bisa berdaulat pangan tanpa bergantung pada negara—mulai dari menanam sayuran, memelihara ikan dan ayam, dari rumah sendiri.”
Para narasumber yang tergabung dalam Jaringan Kampung Nusantara sepakat: kedaulatan pangan dimulai dari pikiran, disebarkan lewat ruang diskusi, dan diwujudkan lewat tindakan.
Karena di negeri ini, ternyata membicarakan pangan bukan cuma soal makan, tapi soal bagaimana kita menanam kembali martabat manusia.***
