Negara-negara ASEAN berbagi pengalaman membangun sistem kemasan guna ulang dan isi ulang, menekankan kolaborasi kebijakan, inovasi, serta perubahan perilaku untuk menekan pencemaran plastik.

Upaya mengurangi pencemaran plastik di kawasan Asia Tenggara dinilai tidak cukup hanya dengan melarang penggunaan plastik sekali pakai. Perubahan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari produksi hingga pola konsumsi masyarakat.
Gagasan itu menjadi benang merah dalam seminar daring bertema Reusable and Refillable Packaging Systems yang mempertemukan perwakilan Thailand, Indonesia, Jepang, serta berbagai negara ASEAN.
Kegiatan yang diselenggarakan National Metal and Materials Technology Center (MTEC) di bawah National Science and Technology Development Agency (NSTDA) Thailand ini digelar secara virtual pada Kamis, 19 Februari 2026.
Acara yang juga didukung United Nations Environment Programme (UNEP) dengan fokus pengurangan pencemaran plastik sekaligus pemulihan kesehatan dan penghidupan masyarakat di Thailand dan Fiji.
Perwakilan UNEP, Hiroko Masuko, membuka seminar dengan menegaskan, persoalan plastik tidak semata soal sampah yang terlihat di daratan atau lautan. Dalam penjelasannya, ia menekankan perubahan harus menyasar sistem produksi dan konsumsi.
“Plastik bukan hanya soal sampah, tetapi tentang bagaimana kita memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi. Sistem guna ulang dan isi ulang memberi peluang nyata untuk keluar dari ketergantungan pada plastik sekali pakai,” ujarnya.
Penegasan juga disampaikan Direktur Eksekutif MTEC, Dr. Asira Fuongfuchat yang mengatakan jika riset dan inovasi memiliki peran strategis dalam mempercepat perubahan di kawasan.
Menurut dia, negara-negara ASEAN menghadapi tantangan yang serupa, sehingga kolaborasi menjadi kunci dan penting. “Kita perlu saling belajar dan berbagi praktik baik agar sistem guna ulang bisa berkembang sesuai dengan konteks masing-masing negara,” katanya.
Sementara itu dari Indonesia, Rahyang Nusantara lebih banyak menyoroti perkembangan regulasi nasional yang menunjukkan kemajuan, meski belum sepenuhnya menjawab persoalan di lapangan.
Dalam hal iti ia menyebut lebih dari 200 kota telah memiliki aturan pembatasan plastik sekali pakai. Namun regulasi, menurutnya, belum cukup tanpa dukungan ekosistem alternatif.
“Tanpa infrastruktur dan ekosistem guna ulang yang siap, masyarakat akan kesulitan beralih. Kebijakan harus mendorong sistem alternatif, bukan hanya melarang,” tegasnya.
Selanjutnya ia juga menekankan pentingnya pendanaan, fasilitas pencucian kemasan, sistem logistik, serta tanggung jawab produsen melalui skema Extended Producer Responsibility (EPR).
“Lebih dari 200 kota di Indonesia memang sudah memiliki aturan pembatasan plastik sekali pakai, tetapi regulasi saja belum cukup. Tanpa infrastruktur dan ekosistem guna ulang yang siap, masyarakat akan kesulitan beralih, “ tegasnya.

#Belajar dari Praktik ASEAN dan Jepang
Seminar yang juga menghadirkan pengalaman praktis dari berbagai negara yang telah mengembangkan sistem guna ulang dan refill dalam skala komunitas maupun kota.
Dari Jepang, Shingo Yoshizumi memperkenalkan layanan berbagi wadah makan guna ulang yang dirancang untuk memudahkan masyarakat. Shingo menilai perubahan perilaku konsumen sangat bergantung pada kenyamanan sistem.
“Ketika sistem dibuat mudah dan nyaman, masyarakat bersedia berubah,” jelasnya.
Pengalaman serupa datang dari Vietnam. Hanh Vu dari Refillables Dong Day di Hoi An menceritakan perjalanan membuka toko refill pertama di negaranya.
WhatsApp Channel · TitikTerang
Dapatkan kilasan berita, analisis pedas, dan cerita ekologis ala TitikTerang langsung di WhatsApp-mu. TitikTerang hadir di WhatsApp
Ia bahkan menyebut dukungan regulasi pemerintah membantu mempercepat penerimaan masyarakat terhadap konsep tersebut.
Selain edukasi melalui media sosial dan kegiatan komunitas, tokonya juga mengumpulkan wadah kaca bekas untuk digunakan kembali oleh pelanggan lain, menciptakan siklus penggunaan ulang yang lebih panjang.
Di Malaysia, Peisee Hwang dari Ipoh Refill berbagi pengalaman menghadapi keraguan publik pada tahap awal. Setelah lebih dari dua dekade bekerja di bidang konservasi laut, ia melihat refill sebagai langkah konkret mengurangi sampah plastik.
Ia mengakui tantangan terbesar adalah membangun kepercayaan terhadap kebersihan produk isi ulang.
Melalui edukasi langsung dan promosi dari mulut ke mulut, persepsi masyarakat perlahan berubah dan jumlah pelanggan meningkat.
Sementara itu, dari Filipina, Eunille Santos dari Greenpeace Philippines memaparkan program Kuha Sa Tingi yang dijalankan bersama pemerintah kota dan mitra lokal. Program uji coba di San Juan City menunjukkan hasil signifikan: 10 toko mampu mengalihkan sekitar 8.453 sachet dalam enam minggu.
Di Quezon City, lebih dari 47 ribu sachet berhasil dihindari dalam delapan minggu. Program tersebut juga meningkatkan keuntungan toko hingga sekitar 15 persen sekaligus membantu konsumen menghemat pengeluaran.

#Model Komunitas Indonesia dan Tantangan Ke Depan
Indonesia turut menghadirkan pengalaman berbasis komunitas melalui Thara Bening dari REFILIN atau Refill Loop Indonesia yang diinisiasi oleh Ecological Consevation and Wetlands Observation (ECOTON).
Thara menjelaskan, gerakan yang dikelolanya lahir dari temuan riset mikroplastik yang menunjukkan partikel plastik telah masuk ke dalam tubuh manusia.
Indonesia, menurutnya, mengonsumsi lebih dari 30 miliar sachet setiap tahun, sementara sebagian besar sampah belum tertangani secara optimal.
REFILIN memulai langkahnya dari sebuah toko kecil di Gresik, Jawa Timur, sebelum berkembang menjadi model berbasis komunitas. Untuk menjangkau warga desa, tim menggunakan sepeda dan motor, masuk ke gang-gang sempit, serta menyesuaikan harga per 100 mililiter agar tetap terjangkau.
Hingga kini, 16 titik refill telah dikelola kelompok perempuan. Dalam enam bulan terakhir, lebih dari 100 ribu sachet berhasil dicegah masuk ke aliran sampah.
Dalam penutupnya, Thara menegaskan bahwa persoalan plastik di ASEAN memiliki akar yang sama.
“Model toko refill sudah ada di hampir semua negara ASEAN karena kita menghadapi masalah yang sama, yaitu mikroplastik akibat konsumsi sachet yang berlebihan. Inisiatif ini perlu dukungan masyarakat, pemerintah, dan kolaborasi agar dampaknya bisa lebih luas. Aksesnya juga harus menjangkau desa, bukan hanya kota.”
Seminar ini menegaskan bahwa solusi pengurangan plastik membutuhkan kerja bersama lintas sektor. Sistem guna ulang dan isi ulang dinilai sebagai langkah nyata yang dapat diterapkan di berbagai negara, selama didukung kebijakan, inovasi teknologi, serta partisipasi masyarakat yang berkelanjutan.***