Melawan Dominasi Narasi Pemerintah, Jurnalis dan Masyarakat Sipil Perkuat Kolaborasi untuk Papua

Upaya membangun narasi tanding tentang Papua menguat, melibatkan jurnalis dan masyarakat sipil untuk menghadirkan suara lokal serta menyeimbangkan dominasi perspektif pemerintah dalam pemberitaan.

Kolaborasi antara media dan masyarakat sipil mengemuka sebagai kebutuhan mendesak dalam memperkaya pemberitaan tentang Papua. Jurnalis Tempo, Agoeng Wijaya menyebut, luasnya wilayah Papua serta keterbatasan pemahaman media luar menjadi tantangan utama dalam menghadirkan liputan yang utuh.

“Kita sedang menghadapi kolaborasi besar sehingga kita sebagai bagian dari masyarakat sipil, entah itu organisasi atau profesi pers, perlu berkolaborasi,” kata Agoeng dalam diskusi yang digelar di acara Pesta Media 2026, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Ahad, (12/4/2026)

Menurut dia, kerjasama antara jurnalis nasional, media lokal Papua, dan organisasi masyarakat sipil dapat memperluas akses informasi serta menghadirkan realitas lapangan yang lebih beragam.

Kolaborasi itu, sebut Agoeng, juga memungkinkan distribusi cerita dari wilayah terpencil yang selama ini sulit dijangkau media arus utama.

“Keterbatasan liputan kerap membuat Papua direpresentasikan secara sempit. Banyak laporan berfokus pada konflik dan keamanan, tanpa menggali kehidupan sosial, budaya, dan relasi masyarakat dengan ruang hidup, “ jelas Agoeng,

“Padahal, di Papua menyimpan kompleksitas yang tidak dapat dipahami melalui satu sudut pandang, “ sebutnya.

#Dominasi Narasi Pemerintah

Minimnya keberagaman perspektif terlihat dari data pemantauan media yang dilakukan Greenpeace Indonesia sepanjang 2025. Dari sekitar 192 ribu pemberitaan isu lingkungan, hanya 1.504 berita yang membahas Papua. Topik yang muncul berkisar pada ekstraksi sumber daya alam, kebijakan, serta persoalan sampah.

Hal ini diungkapkan Budiarti Putri dari Greenpeace Indonesia. Dia menilai, dominasi narasi pemerintah masih kuat dalam pemberitaan tersebut. “Ada narasi dominan yang dibangun dan dilanggengkan oleh pemerintah Indonesia. Ketika bicara tentang Papua, framing-nya seringkali berkutat pada isu keamanan dan konflik,” ujarnya.

Pemberitaan terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) juga dia menilai belum berimbang. Sumber informasi masih didominasi pernyataan pemerintah, sementara suara masyarakat terdampak belum banyak terakomodasi. Kondisi ini berpotensi mempersempit pemahaman publik terhadap dinamika yang terjadi di Papua.

Pendekatan seperti ini, menurut sejumlah pegiat, berisiko memisahkan tanah dari manusia yang hidup di atasnya. Papua sering dipandang sebagai wilayah sumber daya atau ruang konflik, tanpa menghadirkan hubungan mendalam antara masyarakat adat dan lingkungan mereka.

#Menguatkan Suara Orang Pertama

Ketiadaan perspektif orang pertama menjadi sorotan dalam diskusi tersebut. Yokbeth Fele dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat menyebut narasi tentang Papua selama ini banyak disampaikan oleh pihak luar.

“Kebanyakan kita membiarkan narasi itu berkembang dari narasi orang ketiga,” kata Yokbeth.

Upaya menghadirkan suara langsung dari masyarakat Papua dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk seni. Seniman bunyi dan akademisi asal Papua, Septina Layan, mengolah pengalaman komunitas menjadi karya tutur dan musik.

Salah satu karyanya berjudul Ihin Sakil atau Ratapan Cendrawasih, yang ditulis bersama Mama Katarina Ndiken dan Mama Beata Yolmen pada 2014. Karya tersebut merekam perubahan lanskap hutan yang dialami masyarakat setempat.

“Kami menulis dengan satu refleksi panjang. Saya ingat masa kecil saya di kampung Bulbuk, bermain di hutan. Ketika saya kembali, hutan itu sudah hampir tidak seperti dulu,” ujar Septina.

Pada 2025, Septina merilis lagu berjudul Papua adalah Rumah. Lagu tersebut menegaskan keterikatan manusia dengan tanah yang menjadi ruang hidupnya.

Diskusi dalam lokakarya bertajuk “Membincangkan Gagasan, Merajut Gerakan” menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi lintas sektor. Media, organisasi sipil, dan komunitas lokal diharapkan dapat bekerja bersama menghadirkan narasi tanding yang lebih adil, serta memberi ruang bagi suara masyarakat Papua sendiri.***

Tentang Greenpeace Indonesia

Greenpeace Indonesia adalah organisasi kampanye lingkungan yang bekerja untuk melindungi bumi dari krisis iklim, kerusakan hutan, dan eksploitasi sumber daya alam. Melalui riset, advokasi, dan aksi non-kekerasan, Greenpeace mendorong perubahan kebijakan serta praktik yang lebih adil dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat suara publik, terutama mereka yang terdampak langsung oleh krisis lingkungan.

Tentang Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA)

PUSAKA adalah organisasi yang bekerja bersama masyarakat adat dan komunitas lokal untuk memperjuangkan hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam. Fokus kerja PUSAKA mencakup pendampingan komunitas, advokasi kebijakan, serta penguatan pengetahuan lokal, dengan tujuan mendorong pengelolaan sumber daya yang adil, berkelanjutan, dan menghormati hak asasi manusia, tanpa menyingkirkan masyarakat yang hidup dan bergantung pada ruang tersebut.

Pesta Media AJI Jakarta 2026 merupakan acara yang digelar oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI Jakarta) pada tanggal 11-12 April 2026, di Taman Ismail Marzuki, yang memadukan talkshow, lokakarya, pemutaran film, hingga penampilan seni dan budaya.

Pesta Media AJI Jakarta menjadi wadah untuk merekatkan kembali kolaborasi lintas sektor dalam memperjuangkan demokrasi. Isu yang diangkat kali ini adalah krisis lingkungan hidup dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) sebagai dua isu yang saling berkelindan dan kian menentukan masa depan jurnalisme di Indonesia.