Jatim Siaga El Nino Godzilla, Tujuh Daerah Waspada Krisis Air dan Karhutla Mengancam

• Jatim menetapkan siaga kekeringan di tujuh daerah, 40 juta jiwa berisiko terdampak krisis air bersih.
• BPBD memperingatkan puncak kemarau Agustus-September berpotensi memicu kekeringan, gagal panen, hingga kebakaran hutan luas.
• BMKG mendeteksi El Nino lemah menuju moderat yang berpotensi berkembang dan memperparah defisit curah hujan.
• Pemerintah menyiapkan distribusi air bersih, pemetaan daerah rawan, hingga penguatan embung dan sumber air tanah.
• ITS mendorong pemetaan akuifer berbasis geofisika agar penyediaan air bersih saat kemarau lebih tepat sasaran.

PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur menerbitkan status siaga kekeringan di tujuh kabupaten sebagai langkah awal mengantisipasi potensi krisis air bersih yang diperkirakan dapat berdampak kepada sekitar 40 juta penduduk.

Tujuh daerah yang telah berstatus siaga meliputi Bangkalan, Lamongan, Pasuruan, Blitar, Lumajang, Bondowoso, dan Banyuwangi. Langkah tersebut dilakukan menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memperkirakan puncak musim kemarau di Jawa Timur terjadi pada Agustus hingga September 2026.

Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Soebroto, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai langkah tanggap darurat untuk mengurangi dampak kekeringan yang diperkirakan semakin meluas pada musim kemarau tahun ini.

“Penanganan yang bersifat tanggap darurat, sementara dan jangka pendek. Seperti di Bondowoso dengan mendistribusikan air bersih sebanyak 10.000 liter,” ujar Gatot dikutip Mongabay, Ahad, 26 Juli 2026.

Selain menyiapkan distribusi air bersih, BPBD juga memetakan wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi. Sedikitnya 373.053 hektar lahan di Jawa Timur masuk kategori potensi kekeringan sedang hingga tinggi yang memerlukan perhatian khusus selama musim kemarau.

Menurut Gatot, Bondowoso dan Situbondo menjadi dua wilayah yang hampir setiap tahun mengalami kekeringan. Kondisi tersebut membuat distribusi air bersih menjadi agenda rutin pemerintah setiap musim kemarau.

BPBD juga pernah melakukan pengeboran sumur dalam di Bondowoso sebagai solusi jangka menengah. Air dari sumur tersebut kini dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kami pernah mengebor di wilayah Bondowoso, sangat dalam. Alhamdulillah airnya bisa dimanfaatkan masyarakat untuk keperluan sehari-hari,” katanya.

#Kemarau Panjang Tingkatkan Ancaman Kekeringan dan Karhutla

Upaya penanganan jangka panjang, menurut Gatot, tidak dapat dilakukan BPBD sendirian. Keterlibatan pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga sektor swasta diperlukan untuk membangun infrastruktur penyediaan air di daerah langganan kekeringan.

Salah satu contoh yang telah dilakukan ialah pembangunan jaringan pipanisasi di Singosari, Kabupaten Malang. Air dialirkan dari sumber di lereng Gunung Arjuna menuju permukiman warga yang selama ini mengalami kesulitan memperoleh air bersih saat kemarau.

BPBD juga mengimbau seluruh pemerintah kabupaten dan kota mengoptimalkan embung, sumur resapan, serta kolam penampung air hujan. Infrastruktur tersebut dinilai penting sebagai cadangan air ketika curah hujan menurun drastis.

Gatot berharap kalangan akademisi turut berkontribusi melalui inovasi teknologi penyimpanan air yang lebih efisien.

“Teman-teman akademisi dari ITS bisa menciptakan alat ataupun tempat yang lebih efisien untuk menampung air yang bisa digunakan saat musim kemarau,” ujarnya.

Data BPBD menunjukkan ancaman bencana hidrometeorologi di Jawa Timur masih fluktuatif. Pada 2022 tercatat 244 kejadian bencana kategori sedang hingga tinggi, kemudian turun menjadi 118 kejadian pada 2023.

Namun jumlah tersebut kembali meningkat menjadi 393 kejadian pada 2024 dan 351 kejadian sepanjang 2025. Hingga April 2026 telah terjadi 138 kejadian bencana yang menyebabkan 14 orang meninggal dunia dan 42 lainnya mengalami luka-luka.

Selain kekeringan, musim kemarau juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. BPBD mencatat kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran mencapai 817.456 hektar.

“Jangan sampai ada setitik percikan api yang bisa menimbulkan kebakaran lebih luas,” kata Gatot.

Kebakaran hutan dan lahan pada tahun lalu diperkirakan menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp38,79 triliun. Dampaknya tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengganggu sektor pariwisata dan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada kawasan hutan.

#BMKG: El Nino Berpotensi Memperparah Defisit Curah Hujan

BMKG memperkirakan musim kemarau berlangsung mulai Juni hingga November 2026 dengan puncak pada Agustus hingga September. Pada Mei 2026, BMKG mencatat anomali suhu muka laut yang menunjukkan kondisi El Nino lemah menuju moderat.

Ketua Tim Data dan Informasi Stasiun Meteorologi BMKG Juanda Surabaya, Shanas Prayuda, mengatakan secara historis puncak dampak El Nino terhadap kekeringan terjadi pada Juli hingga Oktober.

“Secara historis, puncak kekeringan akibat El Nino terjadi pada Juli-Oktober. Sehingga perlu diwaspadai dampak kekeringan ekstrem,” ujarnya dalam webinar Kesiapsiagaan dan Antisipasi Menghadapi Ancaman El Nino & Godzilla.

Menurut Shanas, El Nino menyebabkan berkurangnya curah hujan karena massa udara bergerak ke Samudera Pasifik dan uap air bergeser menuju Samudera Hindia bagian barat. Kondisi tersebut mengurangi pembentukan awan di wilayah Indonesia.

Dampaknya paling terasa pada sektor pertanian. Beberapa wilayah di Jawa Timur tercatat mengalami penurunan curah hujan lebih dari 40 persen sehingga meningkatkan risiko gagal panen.

Istilah “El Nino Godzilla” pernah digunakan klimatolog NASA Bill Patzert untuk menggambarkan El Nino sangat kuat pada 2015 yang melampaui intensitas kejadian tahun 1997. Meski kondisi 2026 belum berada pada tingkat tersebut, pemerintah menilai langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini.

#ITS Dorong Pemetaan Akuifer untuk Menjamin Pasokan Air

Kepala Departemen Teknik Geofisika Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), M. Haris Miftakhul Fajar, mengatakan kekeringan memiliki dampak sistemik, mulai dari krisis air bersih, penurunan produksi pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan.

Menurut dia, air tanah menjadi salah satu penyangga utama ketika sungai dan waduk mengalami penyusutan. Namun pemanfaatannya harus tetap memperhatikan keberlanjutan agar tidak memicu intrusi air laut maupun penurunan muka tanah.

Haris menilai perlindungan daerah tangkapan air menjadi kunci menjaga keberlanjutan sumber mata air. Ia mendorong kolaborasi antara ITS, BMKG, dan BPBD dalam menyusun strategi mitigasi berbasis data ilmiah.

“Air tanah terkumpul semua di sana. Sehingga saat El Nino, ketersediaan air menjadi salah satu pilar penting. Tidak perlu mengambil air tanah, biarkan air mengalir secara natural, dari mata air,” katanya.

Sementara itu, dosen Departemen Teknik Geofisika ITS, Wien Lestari, menjelaskan teknologi survei geofisika dapat meningkatkan akurasi pencarian akuifer sebelum dilakukan pengeboran. Metode tersebut dinilai mampu menekan biaya eksplorasi hingga 30–50 persen dibanding pengeboran tanpa pemetaan.

Menurut Wien, pengeboran tanpa data geofisika memiliki potensi kegagalan mencapai 40–60 persen. Sebaliknya, teknologi seperti Ground Penetrating Radar (GPR) mampu mendeteksi posisi akuifer dengan tingkat akurasi hingga sekitar 80 persen dan meminimalkan risiko kesalahan pengeboran.

Ia menambahkan, teknologi tersebut juga memungkinkan pemetaan kondisi bawah permukaan tanpa merusak lingkungan. Informasi mengenai lokasi, kedalaman, hingga karakteristik akuifer dapat diperoleh sebelum pengeboran dilakukan sehingga respons terhadap krisis air bersih dapat berlangsung lebih cepat dan efisien.

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga riset, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah dinilai menjadi faktor penting untuk mengurangi dampak El Nino. Selain penanganan darurat berupa distribusi air bersih, strategi jangka panjang melalui konservasi daerah tangkapan air, pembangunan embung, pipanisasi, dan pemetaan akuifer menjadi fondasi agar masyarakat lebih siap menghadapi musim kemarau yang diperkirakan mencapai puncaknya dalam beberapa bulan mendatang.***