Transformasi Pemuda: Tak Lagi Relawan, Kini Awasi Sungai

• Anak muda didorong meninggalkan pola relawan konvensional, menjadi pengawas sungai berbasis data dan bukti.
• KPK mendorong pemuda mengawasi sumber daya alam melalui laporan berbasis data terverifikasi dan berintegritas.
• Citizen science membuka ruang pemuda menghasilkan data kualitas sungai sekaligus memperkuat transparansi pengelolaan lingkungan.
• Pengawasan sungai membutuhkan pemuda yang mampu menggabungkan investigasi, jurnalisme, teknologi, dan advokasi kebijakan publik.
• Gerakan pemuda diarahkan mengawal pencemaran melalui data terbuka, investigasi lingkungan, dan partisipasi kebijakan bermakna.

Penulis: Supriyadi, Jurnalis TitikTerang

KERUSAKAN sungai di Indonesia memperlihatkan persoalan tata kelola yang melampaui masalah sampah semata. Pencemaran, lemahnya pengawasan, dan minimnya keterbukaan publik membuka ruang bagi praktik penyimpangan. Kondisi tersebut menempatkan anak muda pada posisi strategis untuk mengambil peran pengawasan.

Dalam bimbingan antikorupsi yang diikuti 79 pemuda dari organisasi, kampus, dan komunitas lingkungan, KPK mengingatkan bahwa sektor sumber daya alam (SDA) masih sangat rawan korupsi. Oleh karena itu, KPK mendorong generasi muda mengawal pengelolaan SDA melalui pengawasan berbasis data yang terverifikasi.

Peneliti Pencegahan Korupsi Sektor SDA, Grahat Nagara, menjelaskan bahwa korupsi di sektor lingkungan tidak bisa dipahami sebagai kesalahan individu semata. Masalah ini berakar pada struktur koruptif dan praktik state capture—kondisi ketika kebijakan publik dikuasai oleh akumulasi kepentingan politik dan bisnis.

Praktik tersebut memicu penegakan hukum yang lemah serta prosedur perizinan yang rentan disalahgunakan. Relasi politik-ekonomi yang transaksional pada akhirnya menciptakan biaya tinggi yang mempertahankan praktik korupsi.

“Transparansi kebijakan dan keterlibatan publik yang nyata adalah syarat mutlak untuk membatasi dominasi oligarki dalam pengambilan keputusan SDA,” ujar Grahat, dikutip dari laman Permas KPK (30/9/2025).

Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK, Rommy Iman Sulaiman, turut menekankan pentingnya tanggung jawab kolektif. Menurutnya, pemberantasan korupsi membutuhkan partisipasi aktif masyarakat melalui wadah seperti Penyuluh Antikorupsi (PAKSI).

“Pemuda bisa berperan nyata dengan menjadi pelapor berkualitas, menyampaikan aduan berbasis data dan fakta yang dapat diverifikasi, serta menjunjung tinggi integritas dalam setiap tindakannya,” tegas Rommy.

Pernyataan kedua narasumber tersebut menegaskan bahwa kualitas bukti adalah fondasi utama pengawasan publik. Laporan kerusakan lingkungan harus disusun berbasis fakta yang dapat diperiksa ulang demi menjaga kredibilitas gerakan masyarakat.

Gagasan Youth River Integrity Movement menawarkan pergeseran peran pemuda dalam tata kelola sungai. Pemuda tidak lagi sebatas terlibat aksi bersih sungai atau kampanye digital, tetapi bertransformasi menjadi pengawas sosial, produsen data, hingga penggerak transparansi.

#Dari Relawan Menjadi Pengawas Sungai

Model Youth River Watch bekerja melalui pemantauan rutin berbasis komunitas. Pemuda mengukur kualitas air, mendokumentasikan pencemaran, mencatat perubahan ekosistem, hingga menelusuri dokumen perizinan serta pelaksanaan kewajiban lingkungan oleh perusahaan.

Pendekatan ini memerlukan standar kerja yang baku agar data dapat dibandingkan antarwilayah. Parameter dasar seperti oksigen terlarut (DO), pH, suhu, timbulan sampah, hingga kandungan mikroplastik diukur melalui prosedur sederhana, terdokumentasi, dan terverifikasi.

Sebagaimana penelitian Erich Wolff bersama koleganya yang terbit di jurnal Urban Planning (16/12/2021), kekuatan citizen science berbasis komunitas terbukti efektif. Melalui Program RISE (2018–2020), Wolff mengumpulkan 5.000 foto dari 26 warga di 13 permukiman di Indonesia dan Fiji. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pilihan teknologi dan model keterlibatan warga sangat menentukan keberhasilan pemantauan.

“Pemantauan banjir secara kolaboratif bersama masyarakat dapat menghasilkan data yang berharga, sekaligus membuka ruang bagi komunitas lokal untuk didengar dalam upaya pengurangan risiko dan adaptasi perubahan iklim,” tulis Wolff.

Untuk tata kelola sungai, mekanisme serupa dapat dikembangkan melalui dashboard publik yang terbuka. Data lapangan—mencakup lokasi, waktu, parameter uji, foto, dan hasil pengukuran—dapat diakses publik secara berkala untuk memetakan pola pencemaran secara terukur.

#Data, Jurnalisme, dan Transparansi Publik

Data lingkungan memerlukan verifikasi ketat sebelum dijadikan dasar pengaduan atau tuduhan hukum. Pemahaman atas teknik dokumentasi, pengambilan sampel, dan analisis dokumen lapangan menjadi kunci agar gerakan pemantauan tetap kredibel dan terhindar dari tuduhan tanpa bukti.

Peran pengawasan ini makin kuat jika dipadukan dengan program Young River Journalist. Melalui program ini, anak muda dibekali keahlian investigasi lingkungan, verifikasi data, analisis dokumen, dan visualisasi informasi untuk menghasilkan karya jurnalistik berupa artikel, podcast, video, maupun dokumenter pendek.

Langkah serupa dijalankan KPK melalui pelatihan Youth Integrity Center di Sulawesi Selatan (25–26 April 2026) yang melibatkan 46 peserta dari unsur muda dan pers. Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Dion Hardika Sumarto, menegaskan bahwa hak dan peran aktif masyarakat dalam pemberantasan korupsi juga telah dijamin dalam PP No. 43 Tahun 2018.

“Kenapa masyarakat penting? Karena tanpa masyarakat, sulit bagi kita mengimplementasikan strategi pemberantasan korupsi—baik pendidikan, pencegahan, maupun penindakan. Pendidikan tanpa keterlibatan masyarakat tentu sulit, dimulai dari spektrum terkecil seperti keluarga. Di situlah peran masyarakat,” jelas Dion, dikutip dari RRI (2/5/2026).

#Pemuda Harus Masuk Ruang Kebijakan

Meski begitu, tantangan terbesar saat ini adalah keterlibatan pemuda yang masih sering berhenti di tingkat aksi lapangan. Harian Kompas (28/10/2022) mencatat akses anak muda dalam perumusan kebijakan lingkungan belum optimal akibat keterbatasan transparansi dan akses data dari pemerintah daerah.

Pemerintah daerah perlu membuka ruang partisipasi bermakna (meaningful participation) bagi generasi muda. Forum Daerah Aliran Sungai (DAS), misalnya, dapat menyediakan alokasi keterwakilan resmi bagi komunitas muda dalam proses evaluasi kebijakan maupun program pemulihan sungai.

Keterlibatan tersebut harus diimbangi dengan transparansi dokumen publik dan mekanisme tanggapan yang jelas. Tanpa akses informasi terbuka, partisipasi berisiko terjebak menjadi sekadar formalitas.

Pada akhirnya, model gerakan ini mengintegrasikan citizen science, jurnalisme, teknologi, dan advokasi kebijakan dalam sebuah River Transparency Platform berbasis laporan terverifikasi.

Inisiatif semacam ini sebenarnya telah lama dirintis oleh lembaga seperti ECOTON dan jaringan JEJAK melalui pengembangan pelatihan, penyusunan protokol data, serta program magang mahasiswa.

Pendiri ECOTON, Prigi Arisandi, menilai pengawasan sungai memerlukan perpaduan antara investigasi, litigasi, dan kolaborasi lintas sektor—termasuk melibatkan kampus, media, pemerintah, dan lembaga antikorupsi.

“Pengawasan sungai membutuhkan kemampuan investigasi sekaligus keberanian advokasi. Data lapangan menjadi dasar kuat untuk mendorong koreksi kebijakan dan penegakan hukum. Kolaborasi antarpihak akan memperbesar peluang temuan lingkungan ditindaklanjuti secara terbuka,” ujar Prigi, Ahad (9/8/2026).

Tujuannya jelas: mentransformasi pengawasan sungai agar lebih terbuka dan berbasis bukti, sehingga pemuda dapat mendeteksi, menguji, serta mengawal tata kelola lingkungan sebelum kerusakan berkembang menjadi krisis ekologi yang lebih luas.***