Karhutla Indonesia Bakar 178.232 Hektare, Kalimantan Terluas dan Asap Menyeberang Negara

• Mapbiomas mencatat 178.232 hektare lahan Indonesia terbakar selama Januari hingga Juni 2026.
• Kalimantan menjadi kawasan terluas terbakar dengan 37.656 hektare atau 21,12 persen nasional.
• Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi dengan kebakaran terluas mencapai 26.591 hektare.
• Kabut asap Kalimantan mencapai negara tetangga dan mengganggu aktivitas pendidikan serta kesehatan warga.
• Malaysia dan Brunei membawa persoalan kabut asap lintas batas menuju mekanisme ASEAN.

KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia terus meluas hingga menghanguskan 178.232 hektare area sepanjang periode Januari – Juni 2026. Berdasarkan pemetaan platform Mapbiomas, total kerusakan ekosistem tersebut setara dengan tiga kali luas wilayah Singapura.

Pulau Kalimantan menjadi kawasan yang paling parah terdampak secara nasional. Luas lahan yang terbakar di wilayah ini menembus 37.656 hektare atau menyumbang 21,12 persen dari total kebakaran hutan di Indonesia.

Kawasan Bali dan Nusa Tenggara berada di posisi kedua dengan akumulasi lahan terbakar seluas 33.338 hektare. Sementara itu, Papua mencatat kerusakan 26.846 hektare, disusul Sumatera seluas 25.180 hektare, dan Sulawesi yang mencapai 23.300 hektare. Wilayah Jawa dan Maluku melengkapi sebaran bencana ini dengan masing-masing mencatat 20.985 hektare dan 11.929 hektare.

Dilihat dari tingkat provinsi, Nusa Tenggara Timur menjadi daerah paling terimbas dengan total area terbakar mencapai 26.591 hektare. Kalimantan Barat menyusul ketat di posisi kedua dengan luas kebakaran 25.628 hektare, lalu Papua Selatan seluas 16.626 hektare.

Adapun Jawa Timur mencatatkan luas area terbakar sebesar 12.035 hektare, diikuti Maluku dengan 10.869 hektare. Di wilayah lain, Provinsi Riau melaporkan kebakaran seluas 8.652 hektare dan Sulawesi Tengah mencapai 8.264 hektare selama enam bulan pemantauan.

Kerusakan pada ekosistem gambut juga menjadi perhatian utama karena sifatnya yang sangat mudah meluas dan sulit dipadamkan. Mapbiomas mencatat kebakaran lahan gambut nasional menembus 40.016 hektare, dengan porsi terbesar berada di Kalimantan sebesar 20.414 hektare.

Sumatera mencatat kebakaran gambut seluas 15.041 hektare, Papua sebesar 4.375 hektare, dan Sulawesi seluas 186 hektare. Penanganan lahan gambut yang terbakar membutuhkan strategi intensif karena titik api sering kali menjalar di bawah permukaan tanah.

Di sisi lain, Sistem SiPongi milik Kementerian Kehutanan mencatatkan angka pemantauan yang berbeda, yakni seluas 107.465,47 hektare. Meski demikian, data resmi pemerintah ini menunjukkan lonjakan tajam sebesar 366 persen jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025.

Jika dibandingkan dengan tahun 2019, data SiPongi juga mengidentifikasi kenaikan luas area terbakar hingga 120 persen. Perhitungan tersebut mengandalkan analisis citra satelit Landsat8 OLI/TIRS yang dipadukan dengan sebaran hotspot serta verifikasi lapangan oleh regu Manggala Agni. Perbedaan data antara Mapbiomas dan SiPongi terjadi akibat perbedaan metodelogi, tetapi keduanya mengonfirmasi tingginya krisis karhutla sepanjang 2026.

#Dampak Kesehatan dan Gangguan Aktivitas Masyarakat

Tekanan karhutla di Kalimantan berdampak langsung pada kehidupan harian warga, khususnya yang tinggal di dekat lahan gambut. Salah satu titik kebakaran berulang terdeteksi di Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, yang dilaporkan masih membara hingga Minggu (30/08/2026).

Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah, Janang Firman Palanungkai, mengingatkan bahaya kebakaran di kawasan tersebut lantaran memiliki ketebalan lapisan gambut hingga lima meter. “Ketika terjadi kebakaran di area gambut, ini akan sangat sulit sekali dipadamkan,” jelas Janang, dikutip BBC Indonesia, Senin (31/08/2026).

Dampak pekatnya kabut asap memicu penurunan kualitas udara yang drastis di Kota Palangkaraya dan mengganggu jarak pandang penerbangan. Edithia, salah seorang warga lokal, mengaku abu sisa kebakaran mulai menumpuk di area rumahnya hingga sang ibu mengalami sesak napas. Kondisi yang memburuk memaksanya memboyong ibunya berobat ke Jakarta.

Situasi serupa dialami warga Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang mencatatkan area terbakar seluas 1.263 hektare. Misbah, warga setempat, menceritakan bahwa gumpalan asap tebal menyelimuti permukiman sejak pagi hingga siang hari, hingga menyebabkan putrinya terserang ISPA dan membutuhkan perawatan medis.

Guna menekan risiko kesehatan pada kelompok rentan seperti anak-anak dan balita, sejumlah otoritas daerah memberlakukan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Penutupan sementara fasilitas sekolah dilakukan demi melindungi para siswa dari paparan racun udara terbuka.

#Asap Menyeberang Batas Negara dan Diplomasi ASEAN

Dampak kebakaran hutan di Kalimantan kini meluas hingga melintasi batas teritorial ke Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Di Sarawak, Malaysia, penurunan kualitas udara memaksa Jabatan Pendidikan Negeri menghentikan proses belajar mengajar secara tatap muka pada 20–21 Agustus.

Warga Sarawak, Muhammad Fazli Bendaud, mengungkapkan kekhawatirannya atas kepulan asap yang kian pekat pada Selasa (01/09/2026). “Penduduk yang berada di Sarawak terganggu dengan asap yang semakin hari semakin menebal,” ujarnya, sebagimana dikutip Detik, seraya berharap ada langkah penanganan permanen dari lintas negara.

Di Filipina, sebaran asap menjangkau wilayah Pulau Luzon hingga Metro Manila dan mengganggu aktivitas warga. Otoritas Kota Quezon telah menginstruksikan masyarakat untuk mengenakan masker berfiltrasi tinggi N95 serta menangguhkan kelas tatap muka di beberapa sekolah.

Menanggapi krisis tersebut, Malaysia dan Brunei Darussalam resmi membawa isu pencemaran asap lintas batas ini ke forum regional ASEAN. Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan berkala di Bandar Seri Begawan pada Sabtu (22/08/2026).

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menegaskan komitmen penanganan tersebut. “Kami berdua sepakat untuk menggunakan mekanisme ASEAN sebagai pilihan terbaik,” ungkapnya usai berunding dengan Sultan Brunei. Langkah ini merujuk pada ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang memprioritaskan mitigasi serta negosiasi diplomatik secara damai.

Pemerintah Indonesia menyatakan terus mengintensifkan komunikasi diplomatik sekaligus mengoptimalkan pemadaman di lapangan. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengonfirmasi bahwa sebaran asap telah terpantau hingga Manila usai menghadiri rapat di DPR pada Selasa (01/09/2026). “Ya kami akan berjuang sekuat tenaga,” tegas Raja Juli terkait komitmen memadamkan titik api.

Sebagai bagian dari penegakan hukum, Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif Paksaan Pemerintah terhadap enam perusahaan pemilik perizinan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur dengan total area terbakar mencapai 1.511,55 hektare. Langkah pidana akan ditempuh apabila ditemukan bukti pelanggaran hukum secara sengaja di area konsesi tersebut.***