Risiko Insinerasi: Mengapa Proyek Waste to Energy Danantara Dianggap Menghambat Pengurangan Sampah?

Penunjukan dua perusahaan pengelola fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik menuai sorotan. Aktivis lingkungan menilai teknologi insinerasi berisiko tidak efisien dan berpotensi menghambat pengurangan sampah.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara menunjuk dua perusahaan sebagai operator fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy (WtE). Proyek akan dibangun di Bekasi dan Denpasar sebagai bagian dari program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Perusahaan asal Cina, Wangneng Environment Co. Ltd., ditetapkan sebagai operator PSEL di Bekasi. Adapun fasilitas serupa di Denpasar akan dioperasikan oleh Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.

Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir mengatakan, operator yang terpilih diharapkan mampu menjaga standar operasional serta mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku.

“Mitra operator terpilih diharapkan mampu menjaga kinerja operasional yang konsisten, memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku, serta mendorong keterlibatan yang berkelanjutan dengan masyarakat,” kata Pandu, Jumat, 6 Maret 2026.

Penunjukan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 yang mendorong pengembangan fasilitas WtE di sejumlah kota besar.

Program dirancang untuk memperkuat pengelolaan sampah perkotaan, mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir (TPA), serta menghasilkan energi listrik dari limbah.

Danantara juga mewajibkan operator membentuk konsorsium dengan badan usaha milik pemerintah daerah maupun perusahaan lokal Indonesia. Skema ini dimaksudkan untuk mendorong transfer teknologi sekaligus memperkuat kapasitas industri dalam negeri.

Selain itu, lembaga investasi negara tersebut menekankan pentingnya tata kelola proyek sejak tahap awal. Proses seleksi operator, menurut Danantara, dilakukan secara transparan dan berbasis mitigasi risiko.

#Kritik Efisiensi dan Risiko Ketergantungan Sampah

Meski digadang menjadi solusi modern pengelolaan sampah, teknologi WtE menuai kritik dari kalangan pemerhati lingkungan. Alaika Rahmatullah dari Divisi Edukasi dan Kampanye Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) menilai, penerapan teknologi tersebut di Indonesia menghadapi persoalan mendasar.

Teknologi WtE pada dasarnya menggunakan proses termal untuk mengurangi volume sampah sekaligus menghasilkan listrik melalui sistem pemulihan energi. Secara teori, teknologi ini berbeda dari pembakaran konvensional karena dilengkapi sistem pengendalian emisi gas buang.

Namun menurut Alaika, karakteristik sampah di Indonesia tidak sepenuhnya cocok dengan teknologi insinerasi tersebut.

Penelitian Universitas Islam Indonesia pada 2024 menunjukkan kadar air sampah nasional mencapai 50 hingga 70 persen dengan komposisi sampah organik lebih dari 60 persen.

Kondisi ini bisa menyebabkan nilai kalor sampah relatif rendah, sekitar 1.000 hingga 1.300 kilokalori per kilogram—sering kali di bawah ambang minimum pembakaran stabil.

Akibatnya, fasilitas insinerator berpotensi memerlukan tambahan bahan bakar fosil untuk menjaga suhu operasi. “Insinerator berpotensi tidak efisien dan justru kontradiktif dengan narasi transisi energi,” kata Alaika, Sabtu, (7/3/2026).

Kajian organisasi lingkungan Zero Waste Europe pada 2020 juga menunjukkan intensitas karbon fasilitas insinerasi WtE dapat mencapai sekitar 540 gram CO₂ per kilowatt jam—hampir dua kali lipat rata-rata emisi jaringan listrik Uni Eropa.

Selain itu, Ecoton menilai model bisnis PSEL berpotensi menciptakan ketergantungan pada pasokan sampah. Fasilitas WtE umumnya membutuhkan sekitar 1.000 ton sampah per hari agar dapat beroperasi optimal.

Menurut Alaika, kebutuhan pasokan besar tersebut berisiko bertentangan dengan agenda pengurangan sampah dari sumber. “Jika fasilitas membutuhkan aliran sampah terus-menerus, upaya daur ulang dan pengurangan limbah justru bisa terhambat, “ ungkap Alaika.***